BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Tim BPJN Kalsel dan Perwakilan dari SKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, masih menemukan titik-titik lokasi kabel fiber optik yang menjuntai ke tanah.

“Setidaknya, kami mencatat ada 29 titik di kawasan Handil Bakti, yang kabel fiber optiknya kendur dan berada di tanah,” tegas M. Firhansyah, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan.

Peninjauan lapangan ini merupakan kali kedua dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, BPJN Kalsel, SKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Bhabinkamtibmas Handil Bakti serta melibatkan operator telekomunikasi.

Dari hasil pemantauan di lapangan, mulai dari Simpang Empat Serapat Handil Bakti hingga Terminal Handil Bakti dan Jembatan Sei. Alalak, ada beberapa titik lokasi yang semula kabelnya menjuntai di atas tanah, telah dirapikan oleh operator telekomunikasi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada operator telekomunikasi yang sudah merapikan kabel fiber optiknya. Namun demikian, setidaknya ada beberapa titik lokasi yang perlu segera untuk dilakukan perapian,” tutur M. Firhansyah.

“Kami berharap agar semua operator telekomunikasi untuk segera merapikan kabel-kabel fiber optik yang menjuntai serta memotong kabel yang sudah tidak berfungsi lagi,” tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik yang mengeluarkan izin pemasangan bangunan Jaringan Utilitas Fiber Optik di Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, agar mengambil tindakan tegas terhadap operator yang terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya, termasuk memelihara jaringan kabel.

“Langkah penataan kabel fiber optik yang semrawut di kawasan Handil Bakti, perlu dilakukan segera, agar tidak membahayakan pengguna jalan,” terangnya.

Hadi melanjutkan, jangan sampai permasalahan kabel optik yang semrawut ini menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di kota lain.

“Kita tidak ingin ada korban jiwa akibat pemasangan kabel optik yang terkesan seadanya dan tidak tertata,” tutup Hadi Rahman. [ad/ril]

HANDIL BAKTI, SuaraBorneo.com – Setelah mendapat laporan keluhan warga mengganggu aktivitas disekitar rumah mereka akibat para oknum pemancing ikan, berlokasi di Komplek Grand Purnama 2 Rt.25 Handil Bakti, sebagai anggota Polri di wilayah hukumnya, Briptu Lukmanul Hakim sebagai Bhabinkamtibmas Desa Tatah Mesjid Polsek Alalak Polres Barito Kuala (Batola) bersama Brigpol Satria Bhabinkamtibmas Desa Jejangkit Muara juga sebagai penasehat RT.25, melakukan patroli, Minggu (3/11/2024).

Saat melakukan patroli disekitar Blok F dan H, ditemukan beberapa orang pemancing ikan, memang benar berada disamping rumah-rumah warga, mereka berdua anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, langsung respon cepat melakukan tindakan memberi nasehat kepada para pemancing ikan bahwa warga tidak senang dengan keberadaan mereka karena mengganggu aktivitas sekitar rumah warga, memberi larangan dengan cara baik-baik.

Brigpol Satria menghimbau kepada warga yang membawa keluarga, kerabat atau teman dari luar komplek untuk melakukan pemancingan disekitar sini, diharapkan agar memberi arahan tidak memancing ikan dirumah tetangga, cukup dirumah sendiri.

“Karena ditemukan katanya diijinkan pemilik rumah, tetapi sebenarnya pemilik rumah tidak memperbolehkan karena tidak berani menegur cuma diam,” beber Satria.

Selajutnya Brigpol Satria menyampaikan, ditemukan salah oknum pemancing minum beralkohol dengan mata sayu, setelah menghembuskan nafas memang bau alkohol, ditanya setiap hari memang sudah terbiasa minum beralkohol.

“Sekali lagi minta tolong, apabila mengajak orang luar komplek melakukan pemancingan ikan cukup di sekitar rumah sendiri, karena tetangga ngak enak menegur dan melarang, suasana jadi ngak nyaman,” imbau Brigpol Satria.

Salah satu warga, Riana mengucapkan terima kasih kepada dua orang anggota Bhabinkamtibmas Polres Barito Kuala, karena pemancing ikan sudah diberi nasehat larangan dan merasa aman.

“Jujur saya selama ada oknum pemancing ikan orang luar dari komplek, tidak berani pintu rumah terbuka dan saat ngobrol suara pelan, tidak ada privasi di rumah sendiri, siang hari suami kerja cuma bertiga sama anak mau istirahat tidur siang jadi terganggu para pemancing ngomong berisik, dan kami tidak mengenal mereka, semoga bapak polisi sehat selalu,” ungkap Riana.

Polri berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, memerangi kejahatan.

Bentuk pengayoman yang dilakukan Polri, misalnya dengan memberikan pembinaan kepada warga di wilayah rawan konflik. Bentuk pelayanan yang diberikan Polri, misalnya dengan merespons laporan dari masyarakat dengan cepat. [ad-sb]

MARABAHAN, SuaraBorneo.com – Jembatan di Desa Andaman, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel), cukup memprihatinkan.

Jembatan dari kayu ulin ini, kondisinya miring pada bagian tengah. Bahkan, karena bagian atasnya dikhatirkan jatuh, pihak desa terpaksa mengikat menggunakan tali.

Warga Desa Andaman dan sekitarnya, tidak berani menggunakan jembatan yang diperkirakan dibangun tahun 90-an itu.

Warga sekitar, Rahimah (44), Kamis (10/10/2024) siang mengungkapkan, kondisi rusaknya jembatan yang biasa disebut sebagai jembatan Kali Anjir oleh warga itu, sudah lama. (Sumber : Banjarmasinpost)

“Tahun 2020 sudah mulai miring. Tahun 2024 ini yang tambah parah, jadinya banyak warga yang tidak berani menyeberang melalui jembatan tersebut,” kata warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi.

Ia terpaksa mencari jalan lain, saat mengantarkan anak ke sekolah. Padahal, selain Rahimah, banyak warga menggunakan jembatan tersebut untuk pergi ke masjid yang tepat berada di seberang, anak-anak ke sekolah dan mengangkut hasil pertanian.

Karena semakin mengkhawatirkan, pihak desa terpaksa menutup akses jalan di jembatan tersebut.

“Ada sempat terdengar suara, seperti kayu patah. Mulai dari itu diberi penghalang, agar warga tidak melintas lagi,” ceritanya.

Ia berharap, agar jembatan tersebut segera diperbaiki, sehingga warga yang ingin menyeberang tidak harus memutar atau mencari jalan lain lagi, biar tidak jauh.

Sementara itu, pihak desa telah mengajukan perbaikan jembatan tersebut.

Kepala Desa (Kades) Andaman, Mulkan mengatakan, pihaknya telah mengajukan untuk dilakukan perbaikan pada jembatan tersebut, mengingat akses yang penting bagi warga dari tiga desa.

Proposal yang diajukan ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Batola. Namun, keterangan dari pihak terkait, proyek jembatan tersebut milik pusat.

“Kami sudah mengajukan proposal beberapa kali, bahkan yang terakhir tadi ditandatangani oleh tiga desa. Ini untuk menguatkan bahwa jembatan tersebut digunakan dari masyarakat tiga desa,” kata Mulkan, saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Kamis (10/10/2024) sore.

Tiga desa tersebut, Andaman, Barunai Baru, dan Pandan Sari, Kecamatan Anjir Pasar. Kondisi jembatan sekarang mengganggu masyarakat tiga desa, karena digunakan anak sekolah, ke masjid dan mengganggu ekonomi warga untuk membawa hasil pertanian.

Jembatan yang dibangun sejak tahun 90-an tersebut, diperkirakan dimakan usia, karena ada beberapa komponen baut telah karatan, sehingga kemungkinan putus.

“Rusaknya, sudah lama, tapi saat ini semakin parah. Setiap hari berubah kondisinya tambah miring. Dulu kayu ulin (gelagar) yang patah satu, sekarang sudah dua,” ujarnya. (*)

HANDIL BAKTI, SuaraBorneo.com – Keberadaan kabel optik yang semrawut merupakan salah satu masalah perkotaan. Tidak hanya mengganggu dari segi estetika, namun yang lebih penting dari sisi keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakat.

“Jangan sampai permasalahan kabel optik yang semrawut ini menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di kota lain. Kita tidak ingin ada korban jiwa akibat pemasangan kabel optik yang terkesan seadanya dan tidak tertata”, papar Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (12/9/2024).

Oleh karena itu, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemantauan langsung ke lapangan di Jalan Trans Kalimantan/Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala pada Rabu, 11 September 2024, sebagai tindak lanjut dari pertemuan awal pada 28 Agustus 2024. Hal ini dalam rangka merespons keluhan masyarakat terkait kesemrawutan kabel _fiber optic_ di lokasi tersebut. Pemantauan dilakukan bersama unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Lurah Handil Bakti. Juga hadir jajaran BPJN XI Wilayah Kalimantan Selatan, PLN UP3 Banjarmasin, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Handil Bakti.

“Pada beberapa titik di Jalan Trans Kalimantan/Handil Bakti, Tim Ombudsman Kalsel menemukan banyak kabel _fiber optic_ yang semrawut atau tidak tertib, menjuntai, dan pemasangan tiang serta kabel yang sembarangan, sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Yang lebih parah, ada kabel yang sudah tidak layak lagi dibiarkan tergeletak di tanah, dan ini sudah lama terjadi,” terang Hadi Rahman.

Sehubungan hal itu, lanjut Hadi, Ombudsman Kalsel dan Tim Gabungan Lintas Instansi meminta kepada penyedia telekomunikasi untuk dapat bekerja sama dalam merespons keluhan masyarakat, menjaga keselamatan warga dan lingkungan sekitar, sekaligus memperhatikan estetika kota dalam pemasangan kabel _fiber optic_.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sangat serius dan memberikan atensi tinggi dalam merespon keluhan masyarakat ini. Apalagi kondisi dimaksud sudah berlangsung lama dirasakan warga, terutama seiring dengan selesainya pelebaran jalan di kawasan Handil Bakti.

“Kita sedang menyusun langkah berikutnya, antara lain dalam waktu dekat agenda rapat koordinasi lintas sektor dengan para pihak terkait, termasuk penyedia telekomunikasi yang terkesan asal-asalan dalam memasang kabel _fiber optic_”, tegas Hadi Rahman.

Ditambahkan oleh Muhammad Firhansyah selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Kalsel bahwa koordinasi ini sangat penting dalam rangka perumusan skema solusi dan aksi-aksi konkret untuk mencegah kejadian berulang dan menyelesaikan laporan masyarakat yang berpotensi memenuhi unsur maladministrasi, khususnya dalam konteks pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut. [ad/ril]

HANDIL BAKTI, SuaraBorneo.com – Komplek Grand Purnama 2 (GP2) Jalur F-H, Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala kembali menggelar bermacam-macam perlombaan dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 79 tahun 2024, terutama lomba utama yang digelar adalah panjat pinang, setiap tahunnya selalu dilaksanakan.

Dimulai pagi hari perlombaan khusus untuk anak-anak laki-laki dan perempuan, diantaranya lomba menggambar, lomba memasukkan benang ke jarum, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba makan kerupuk, lomba meniup balon, lomba bawa kelereng pakai sendok, lomba kait tudung saji dan terakhir lomba joget.

Perwakilan koordinator panitia lomba, Ady Wiryawan menyampaikan, perlombaan ini selalu kami gelar tiap tahunnya untuk meramaikan warga di komplek dalam memeriahkan hari kemerdekaan RI.

“Semua hadiah dalam perlombaan ini, baik panjat pinang mapun konsumsi untuk panitia didapat dari partisipasi warga memberi bantuan, Alhamdulillah sukses terlaksana tiap tahunnya, kami senang jadi hiburan warga komplek menonton supaya tidak sepi yang merupakan hari bersejarah bangsa Indonesia, yaitu hari kemerdekaan,” ungkap Ady, Minggu (18/8/2024).

Acara perlombaan ini sukses selain kerjasama para panitia, Margono, pak Heri, pak Satria (Bhabinkamtibmas), Mas Bro, Pakde, Ulah, Amat Besi, Pak Ndut, dan pak RT tak lepas juga bantuan para warga komplek setempat.

“Kembali kami ucapkan banyak terima kasih kepada warga komplek atas segala bantuannya, mudahan tahun depan akan tetap terlaksana kembali, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kami selaku panitia,” pungkas Ady. [ad/sb]

BARITO KUALA, SuaraBorneo.com – Panen padi apung yang dilaksanakan di Kelompok Tani Bunga Padi, Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, merupakan tonggak penting dalam pengembangan pertanian di Kalimantan Selatan.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, “Panen padi apung ini adalah hasil dari implementasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Tahun 2023. Kami berhasil memanen padi apung dari 300 styrofoam. Kegiatan ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan petani di wilayah tersebut,” katanya. (6/8/2024).

Fadjar menjelaskan bahwa penerapan budidaya padi apung bertujuan untuk mengatasi masalah geografis yang dihadapi oleh petani setempat.

“Saat musim hujan tiba, lahan mereka sering tergenang air dalam yang menghambat kegiatan budidaya. Dengan budidaya padi apung, kami berharap dapat meningkatkan frekuensi penanaman padi menjadi minimal dua kali dalam setahun, serta meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan petani,” tambahnya.

Dalam proyek ini, berbagai komponen seperti styrofoam, benih, media tanam, pupuk, pestisida, dan pembenah tanah telah disediakan oleh Bank Indonesia melalui implementasi PSBI. Selain itu, petani juga telah mendapatkan pelatihan capacity building mengenai manajemen budidaya padi apung sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Fadjar menekankan, “Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para petani dapat memanfaatkan teknologi ini secara efektif dan efisien.”

Hasil panen menunjukkan produktivitas yang sangat menggembirakan. “Kami memperoleh hasil panen sekitar 7,9 ton per hektare, jauh di atas rata-rata hasil produksi kelompok tani yang hanya mencapai 3-3,5 ton per hektare dengan metode konvensional. Ini menunjukkan bahwa padi apung dapat memberikan hasil yang lebih optimal,” jelas Fadjar.

Keberhasilan proyek ini tidak terlepas dari sinergi antara berbagai pihak. “Kami berterima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Barito Kuala, serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Jejangkit yang telah memberikan dukungan dan pendampingan maksimal kepada petani,” ujarnya.

Fadjar menutup dengan harapan besar untuk masa depan. “Kami berharap inovasi padi apung ini akan menjadi model bagi pengembangan pertanian di daerah lainnya, dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan,” tutupnya. [ad/ril]

BARITO KUALA, SuaraBorneo.com – Kapolres Batola Akbp Diaz dampingi Kapolda Kalsel saat Gelar Kegiatan Jum’at Curhat Bersama Kapolda Kalsel bertempat di Gedung Serbaguna Kec. Anjir Pasar Kab. Batola Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 08.45 Wita

Jumat Curhat yang merupakan Program Unggulan Kapolda Kalsel kali ini dilaksanakan di Kec. Wilayah Kab. Batola di pimpin oleh Kapolda Kalimantan Selatan yang diwakili Oleh Dir Binmas Kombes Sri Damar Alam ,Kapolres Batola Akbp Diazdan Para Pejabat Utama Polres Batola.

Kegiatan Jumat Curhat juga di hadiri oleh Forkopimcam Kecamatan Anjir Pasar, dan Kepala Instansi Lintas sektor Kec. Anjir Pasar Ketua MUI Anjir Pasar toga, toma dan toda Kec. Anjir Pasar sekitar dan masyarakat sekitar 150 Orang

Kombes Sri Damar dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Jumat Curhat bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, keluhan dan informasi dari masyarakat secara langsung.

“Masyarakat bisa mencurahkan isi hati terkait permasalahan yang dialami dilingkungannya. Selain itu kegiatan ini untuk menjalin tali silaturahmi antara masyarakat dengan Kepolisian dan bersama menjaga situasi Kamtibmas didaerah Kalimantan Selatan Kab. Batola” ungkapnya.

Kinerja Polres Batola dan Jajarannya Polsek Anjir Pasar banyak mendapat Apresiasi dari warga Masyarakat dan para tokoh yang hadir berkaitan Kerjasama dgn Bhabinkamtibmas tentang pengawasan anak sosialisasi bahaya narkoba yang sering dilaksanakan oleh Polres Batola dan Polsek Anjir Pasar serta seringnya Polsek Sanbang dan patroli kedesa.

Tidak hanya Apresiasi beberapa aspirasi, informasi, juga diberikan masyarakat dalam Giat Jumat Curhat tersebut sebagai berikut :

1. Abriansyah (Kades Anjir Pasar Kota)

– Kurang nya lampu penerangan jalan

2. Yasdi Fitri (Tokoh Masyarakat)

– Menumpuk nya pedagang dan lokasi parkir ranmor, agar diberi lampu rambu disetiap persimpangan jalan

3. Drs.H.Abdul Gafar (Ketua MUI Anjir Pasar)

– Instropeksi diri masing” untuk saling menasehati

– Sholat tahajud, bangun malam selain Lakukan ibadah giat tersebut bisa bermanfaat utk mencegah terjadinya tindak pidana secara tidak langsung karena dapat terdengar ada org yg masih terjaga sehingga dapat mengurungkan niat bagi pelaku kejahatan yg mana secara tdk langsung dapat membantu tugas kepolisian

4. Peltu Haris Santo (Danramil 1005-09 Anjir Pasar)

– Kec.Anjir Pasar merupakan jalur lintasan Kalsel Teng, program desa bersinar yg sdh berjalan di Ds.Anjir Pasar Kota mohon bisa diterapkan di Desa lain dgn bersinergi dgn seluruh stak holder yang ada

Tanggapan dari Kapolda Kalsel yang diwakili Dir Binmas Polda Kalsel dan ditambahkan oleh Kapolres Batola :

1. Akan dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk penerangan jalan

– Terimakasih atas dukungan terhadap polri sampai saat ini

2. Koordinasi dgn Instansi terkait untuk pemasangan lampu rambu-

3. Jangan berhenti, terus lakukan program pengawasan terhadap pengguna narkoba sehingga dapat diminimalisir

3. Sebagai umat beragama memang sdh sepatutnya kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan

– Terus lakukan kebaikan dan terimakasih sudah mendukung dan membantu tugas Polri

4. Jangan berhenti untuk program Desa Bersinar akan tetapi keterbatasan anggota yg ada dilapangan, hidupkan partisipasi Masyarakat sehingga dapat berjalan.

Dalam kegiatan tersubut Kapolda Kalsel diwakili Dir Binmas juga memberikan bantuan Sembako kepada Masyarakat Kec. Anjir Pasar, Diharapkan bantuan tersebut dapat mempererat jalinan tali Silrahmi dan meringankan beban hidup yang bersangkutan, pemberian sembako sebagai penutup Kegiatan. (*)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Barito Kuala (Batola), menjadi sorotan dan prihatin serius bagi anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH di daerah pemilihan (Dapil)nya ini.

Hal itu disampaikan Karlie Hanafi, kepada wartawan di Banjarmasin, Kamis (4/4/2024), saat mereka menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak di Rumah Kepala Desa Sungai Sahurai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola sebelumnya.

Kepala UPT PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Batola Ir H Subiyarnowo yang bertindak selaku narasumber memaparkan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batola masih tinggi, yaitu mencapai 58 kasus pada tahun 2023.

“Di tahun 2024 ini ada kecendrungan terjadi peningkatan kasus dan sudah ada beberapa kasus yang sudah kami tangani sampai berproses hukum,” ujarnya.

Diungkapkannya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, pihaknya melakukan pendampingan di setiap jenjang, seperti di rumah sakit bahkan sampai berproses hukum di pengadilan.

“Keluarga korban tidak dipungut biaya alias gratis, semua atas biaya negara,” jelasnya.

Sementara itu, Karlie Hanafi menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalsel itu menjelaskan juga bahwa anak sebagai tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Disebutkannya juga setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup asasi, tumbuh dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politisi santun ini juga menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama.

“Selain itu keluarga, masyarakat, negara, pemerintah juga berperan dalam memenuhi hak anak,” jelasnya.

Dibeberkannya hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan terdekat, antara lain hak untuk bermain, hak mendapat pendidikan, hak mendapat perlindungan, hak untuk rekreasi, hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak memiliki identitas serta hak untuk mendapatkan statuts kewarganegaraan.

“Jadi seorang anak tidak punyak hak untuk bekerja dan bila orang tua memaksakan anaknya untuk bekerja, maka bisa masuk dalam katagori eksploitasi anak,” ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri Husaini, Kepala Desa Sungai Sahurai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola dan mendapat sambutan antusias dari para peserta, karena banyak permasalahan menyangkut hak anak yang ditanyakan pada kesempatan tersebut. (*)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dari Laut Jawa dengan kekuatan 6,5 kembali mengguncang Tuban dan sekitarnya pada Jumat sore, 22 Maret 2024, pukul 15:52:58 WIB.

Lokasi pusat gempa 5.76 LS dan  112.33 BT dengan kedalaman 10 kilometer. “Gempa tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

Gempa susulan ini lebih kencang dan terasa sampai Kota Banjarmasin dan sekitar Handil Bakti kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Seorang warga lingkungan Jalan Trans Kalimantan Komplek Grand Purnama 2 Blok 21F Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Nurul Hidayati, mengatakan ia merasakan getaran gempa sekitar pukul 16.55 Wita.

“Berguncang, goyang-goyang. Semua keluar rumah, kalau ada apa-apa. Keluar dari rumah, berasa benar goyangannya,” kata Nurul Hidayati, Jumat, (22/4/2024) kemaren.

Ia dan warga setempat lekas keluar rumah saat merasakan getaran gempa. Namun, belum ada informasi kerusakan bangunan akibat gempa susulan yang berpusat di Laut Jawa tersebut. (*)