KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Bidang Perumahan Rakyat bertempat di Aula Dinas Disperkimtan Kamis (10/9/2026).

Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kapuas Kusmiatie mewakili Sekretaris Daerah Kepala Disperkimtan Kabupaten Kapuas Yan Hendri Ale serta sejumlah Kepala OPD teknis terkait.

Kadis Perkimtan Kapuas Yan Hendri Ale mengatakan Rakor dilaksanakan guna menyelaraskan dan merumuskan langkah-langkah strategis penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan selain memetakan program prioritas seperti percepatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Rapat juga menyelaraskan program pendukung dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar penataan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat berjalan terpadu,” katanya.

Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie mengatakan Pemkab Kapuas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sarana hunian.

“Oleh karena itu melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat aman dan layak bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Polres Kapuas Kalteng menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Strategi Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Tingang Menteng Panunjung Tarung Polres Kapuas
merupakan bagian dari Serdik Sespimmen Polri Dikreg Ke-67 Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diikuti 10 peserta. Para serdik didampingi Kombes Pol Eka Djunaidi dan Kombes Pol Andi Sofian.

Hadir PJU para kapolsek dan Bhabinkamtibmas. Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari diwakili Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati.

Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati mengatakan FGD bertujuan bagaimana penanganan karhutla serta dampak yang ditimbulkan.

“Dalam hal ini bagaimana upaya pemerintah daerah dan kepolisian dalam mencegah dan menangani kebakaran. Kapuas termasuk lima besar dalam upaya penanggulangan karhutla di Polda Kalimantan Tengah,” katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 5 September 2026, tercatat 17.371 hotspot dan 198 kejadian karhutla.

Luasan lahan terbakar mencapai 1.530,92 hektare. Pemadaman darat telah dilakukan 146 kali dan pengecekan karhutla/hotspot sebanyak 89 kali meski tidak terdapat korban meninggal maupun luka-luka.

Ia menjelaskan pula sejumlah wilayah hulu menjadi perhatian di antaranya Sungai Hanyo Kapuas Tengah Kapuas Murung dan Pasak Talawang. Karhutla juga terjadi di Desa Tabore dan Katunjung.

Kemudian delapan wilayah menjadi titik prioritas pemadaman. Yakni Kapuas Tengah Mantangai Timpah Dadahup Kapuas Murung Kapuas Timur Basarang dan Kapuas Barat. “Kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pemadaman,” jelasnya.

Sementara itu Kombes Pol Eka Djunaidi mengatakan FGD menjadi momentum bertatap muka dengan anggota kepolisian dan pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman terkait penanganan karhutla.

“Karhutla terjadi setiap musim kemarau panjang. Oleh Karena itu penanganannya harus dilakukan bersama termasuk melibatkan masyarakat,” ujarnya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 Senin (7/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Kapuas dan diikuti oleh Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama Dandim 1011/Klk Letkol Inf Deky Febrianto Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai.

Rakor diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH dalam menghadapi potensi peningkatan kejadian Karhutla pada periode puncak musim kemarau tahun 2026.

Dalam koordinasi tersebut pemerintah daerah bersama unsur terkait menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pencegahan dini serta langkah penanganan yang cepat dan terpadu terhadap potensi Karhutla.

Sinergi antara pemerintah aparat penegak hukum unsur TNI/Polri serta perusahaan pemegang konsesi menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dapat dilakukan secara optimal khususnya pada wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran.

Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” katanya. (Ujang/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kapuas dan Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas siap bersinergi dan berkolaborasi mendukung program pembangunan Kabupaten Kapuas.

Hal ini disampaikan pada pertemuan silaturahmi PWI Kapuas bersama Kesbangpol Kapuas di Aula Kantor tersebut Rabu (9/9/2026).

Ketua PWI Kapuas Suhartoyo menyampaikan PWI ingin membangun komunikasi
dan sinergi yang baik.

“Ada sejumlah program yang bisa dikolaborasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kabupaten Kapuas,” katanya.

Sementara itu Kaban Kesbangpol Kapuas Yunabut menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran PWI Kapuas.

“Kami menyambut baik kunjungan PWI Kapuas. Ke depan komunikasi dan sinergi ini bisa dikembangkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia melanjutkan komunikasi dengan organisasi kewartawanan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kelembagaan yang baik sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Diskusi berlangsung interaktif dan dalam suasana akrab. Sejumlah gagasan program organisasi serta peluang kerja sama dibahas sebagai langkah awal membangun kolaborasi antara kedua pihak.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi PWI Kapuas dan Kesbangpol dalam memperkuat komunikasi serta menyinergikan berbagai program. (Ujg/SB)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) ke-5 Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) Kota Tarakan, Minggu (6/9/2026).

Mengusung tema “Bersatu dalam IWSS, Bergerak untuk Kebaikan dan Berkarya untuk Masa Depan”, kegiatan yang berlangsung di Hotel Duta Tarakan ini menjadi momentum untuk menentukan kepengurusan IWSS Cabang Kota Tarakan periode 2026–2031.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Muscab merupakan kegiatan konstitusional yang penting bagi setiap organisasi dalam menentukan arah dan kepengurusan untuk periode berikutnya.

Ia menegaskan, Muscab hendaknya tidak hanya berfokus pada proses pemilihan ketua dan pengurus, tetapi juga menghasilkan rekomendasi terkait berbagai permasalahan yang ada di Kota Tarakan.

“Jangan hanya berfokus pada pemilihan ketua, tetapi jangan dilupakan rekomendasi tentang permasalahan yang ada di kota ini, yang selanjutnya dapat menghasilkan program,” ujarnya.

Lebih lanjut, keberadaan IWSS diharapkan dapat terus menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antaranggota serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat lainnya.

Wakil Wali Kota berharap pelaksanaan Muscab V IWSS dapat berjalan dengan tertib, kondusif, dan lancar, serta menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa organisasi semakin maju dan memberikan kontribusi positif bagi Kota Tarakan. (Mandu/Adv)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin kerja sama Bank Indonesia serta Bank Kalsel menggelar Qris Championship 2026 Banjarmasin.

Periode kompetisi berlangsung September hingga November 2026 tersebut. Dengan sasaran peserta Juru Parkir resmi, Merchant PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), Wajib Pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk masyarakat umum.

Kepala BPKPAD Banjarmasin Edy Wibowo menuturkan, kompetisi digelar dalam rangka menggalakkan penggunaan QRIS atau pembayaran secara digital. Sebab, kanal digital sudah lama ada, namun dari hasil evaluasi ternyata penggunaan QRIS ini masih belum masif atau maksimal.

“Oleh karena itu melakukan dengan gelar kompetisi ini,” ungkap Edy, saat ditemui awak media di kantor, Rabu (9/9/2026).

Dikatakannya, setiap transaksi QRIS dilakukan melalui Bank Kalsel akan dicatat. “Hasil tiga bulan ini menjadi evaluasi kedepan, akan diperluas dengan Bank lainnya,” ujarnya.

Kompetisi ini juga bertujuan ingin mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya. “Dengan begitu masuk ke kas daerah itu berapa, sebelum ke pihak ketiga. Jadi pencatatan lebih mudah dan terkontrol,” tuturnya.

Ia menyampaikan, mendapatkan hadiah ini masyarakat dan WP, ketentuan transaksi terhitung per 1 kali transaksi atau 1 kendaraan lalui via QRIS bagi juru parkir.

Sementara merchant PBJT akumulasi transaksi inbound (konsumen kepelaku usaha kuliner, parkir dan hiburan). Bila transaksi outbound (pembayaran PBJT ke Pemko Banjarmasin).

Kemudian WP PBB-P2 adalah pembayaran PBB-P2 via QRIS 1 transaksi atau 1 SPPT. Dan untuk ASN, transaksi baik belanja atau pembayaran via Qris wajib.

“Pemenang berdasarkan hasil undian. Jadi melihat transaksi dilakukan melalui via QRIS diperhatikan dan penilaian. Selama per bulan itu diberikan hadiah, nanti puncaknya hadiah besar bakal diumumkan di awal Desember 2026 mendatang,” pungkasnya. [adv]

TANGERANG, SuaraBorneo.com – Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melakukan pemantauan layanan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (7/9/2026). Pemantauan dilakukan menyusul gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Sejumlah aktivitas penerbangan terkena dampak akibat kondisi tersebut. Pembatalan, penundaan, penjadwalan ulang, hingga pengalihan penerbangan. Ombudsman memantau penanganan penumpang untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta layanan dan penanganan yang layak (service-recovery) selama terjadi gangguan operasional penerbangan.

Robert mengatakan, dalam kondisi gangguan penerbangan akibat faktor alam, keselamatan penerbangan merupakan prioritas tertinggi. Namun, keselamatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan kepastian informasi dan layanan kepada penumpang.

“Dalam kondisi gangguan penerbangan akibat faktor alam, keselamatan tentu menjadi hukum tertinggi layanan. Namun, pada saat yang sama, penumpang tetap berhak mendapatkan informasi yang jelas, kepastian layanan, dan penanganan yang layak. Jangan sampai ketidakpastian operasional menjadi beban bagi penumpang,” ujar Robert.

Dalam giat lapangannya, Ombudsman melihat penyampaian informasi mengenai status penerbangan, mekanisme penanganan penumpang terdampak, serta kesiapan petugas dalam memberikan penjelasan kepada penumpang. Ombudsman juga memperhatikan penanganan perubahan jadwal, pembatalan maupun pengalihan penerbangan, termasuk informasi mengenai refund, reschedule, dan penanganan bagasi.

Menurut Robert, dalam situasi seperti ini, penumpang membutuhkan informasi yang cepat, konsisten, dan mudah dipahami. Setiap perubahan status penerbangan perlu segera disampaikan agar penumpang dapat menentukan langkah selanjutnya.

“Penumpang jangan sampai berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian. Mereka perlu mengetahui apakah penerbangannya tetap beroperasi, ditunda, dibatalkan, dijadwalkan ulang, atau dialihkan. Informasi tersebut harus disampaikan secara jelas melalui satu kanal resmi (single-entry) dan real-time,” kata Robert.

Ombudsman juga melihat pentingnya koordinasi antarpihak dalam menangani gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik. Informasi mengenai kondisi abu vulkanik dan perkembangan keselamatan penerbangan perlu diterjemahkan menjadi informasi pelayanan yang dapat dipahami secara cepat dan udah oeh masyarakat.

Dalam pemantauan di Terminal 1B dan Terminal 1C, Ombudsman menemukan adanya penerbangan dari maskapai tertentu yang masih berstatus on schedule, yang kemudian turut dikonfirmasi kepada salah satu penumpang. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ombudsman karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi penumpang, terutama ketika pada saat yang sama penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan berdasarkan informasi penerbangan melalui Notice to Airmen (NOTAM) yang diterbitkan AirNav Indonesia serta hasil paper test yang dilakukan BMKG untuk mendeteksi keberadaan abu vulkanik.

“Dalam situasi tersebut, manajemen maskapai tidak boleh mengambil keputusan yang berbeda dari pihak otioritas. Bahkan jika sifatnya hanya untuk antisipasi dan berjaga-jaga. Pada sisi lain, pengawasan dari Kementerian Perhubungan dan Otoritas Bandara juga terus diperkuat di berbagai bandara terdampak,” tegas Robert.

Para penumpang membutuhkan kepastian mengenai status penerbangannya agar dapat menentukan langkah selanjutnya, termasuk apakah tetap menunggu, melakukan penjadwalan ulang, atau mendapatkan penanganan lainnya. Ombudsman selanjutnya akan melihat lebih lanjut mekanisme koordinasi dan penanganan penumpang terdampak, termasuk memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan kondisi penerbangan.

Ombudsman RI mengingatkan bahwa dalam kondisi gangguan penerbangan akibat faktor alam, pelayanan kepada penumpang tetap harus dijalankan secara transparan, responsif, dan berorientasi pada kepastian. Keselamatan penerbangan harus menjadi prioritas, namun hak penumpang untuk memperoleh informasi dan layanan yang layak juga harus tetap diperhatikan. [Ady/Rls]