BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman, menyerahkan langsung hasil Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalsel. Hasil Opini diserahkan berturut-turut kepada lokus-lokus penilaian, yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (16/04/2026).

Opini Ombudsman RI adalah bentuk transformasi dan inovasi dari sistem penilaian sebelumnya yang berorientasi pada Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Opini tersebut merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 untuk mendukung Asta Cita Presiden RI khususnya dalam konteks Reformasi Pelayanan Publik. Melalui perubahan ini, Ombudsman RI ingin memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa maladministrasi.

Unsur penilaian meliputi Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepatuhan. Kualitas Pelayanan terdiri dari 4 Dimensi (Input, Proses, Output, Pengaduan) dan Kepercayaan Masyarakat, hasilnya terbagi dalam 5 Kategori: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang. Sementara untuk Tingkat Kepatuhan terkait dengan produk-produk pengawasan Ombudsman RI, yakni tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan dan rekomendasi. Hasilnya ada 3 Kategori: Tinggi, Sedang, Rendah. Data dikumpulkan dengan bermacam cara, antara lain studi dokumen, penggunaan data sekunder, wawancara dengan pelaksana dan penerima layanan serta penyebaran barcode/kuesioner kepada penerima layanan.

Pada tahun 2025, penilaian dilaksanakan secara nasional pada 46 Kementerian dan Lembaga serta 264 Pemda, termasuk di Kalsel yang mencakup 38 Unit Layanan sebagai lokus penilaian. “Opini dan hasil Penilaian Maladministrasi merupakan pernyataan formal otoritatif Ombudsman yang patut menjadi rujukan bagi penyelenggara, pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui kinerja pelayanan publik instansi dimaksud”, tegas Hadi.

Berdasarkan hasil Opini dan Penilaian Maladministrasi oleh Ombudsman Kalsel, nilai rata-rata Kualitas Pelayanan yang diperoleh Pemda di Kalsel adalah 82,41 atau masuk Kategori Baik, dengan rincian 5 Pemda tergolong Baik dan 1 Pemda Cukup. Dibandingkan tahun 2024, ada penurunan nilai rata-rata yang sebelumnya mencapai angka 93,64. Sementara untuk Opini Ombudsman RI, 2 Pemda meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 3 Pemda meraih Opini Kualitas Tinggi yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Banjar, dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terakhir 1 Pemda meraih Opini Kualitas Sedang yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan data hasil Opini dan Penilaian Maladministrasi di atas yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, maka Ombudsman Kalsel mengingatkan kembali perlunya komitmen kuat dari Kepala Daerah beserta jajaran serta upaya bersama yang terkonsolidasi dengan baik dan dilakukan secara berkelanjutan pada lingkup Pemda se Kalsel. Ombudsman Kalsel juga menekankan hal-hal strategis yang harus menjadi atensi, rujukan penting dan ditindaklanjuti, dalam kerangka perbaikan berkelanjutan yang berdampak pada Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepatuhan.

Pertama, Ombudsman Kalsel menegaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat merupakan hal fundamental yang patut jadi perhatian Pemda di Kalsel, terutama dengan menjaga dan memastikan nilai-nilai integritas dan keterbukaan sebagai panduan moral, hukum dan etika dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. “Keluhan atau aduan masyarakat seringkali terkait waktu penyelesaian layanan yang berlarut, adanya pungutan biaya pelayanan, alur layanan yang berbelit, serta sikap atau perilaku pelaksana layanan yang tidak santun, tidak ramah atau tidak patut. Nah, ini adalah hal-hal dasar yang wajib diperbaiki agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat”, ungkap Hadi.

Berikutnya, Pemda di Kalsel agar terus berusaha meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai esensi dari pelayanan publik, Ombudsman, dan maladministrasi. “Ciptakan berbagai metode pembelajaran yang efektif dan inovatif supaya pelaksana pelayanan publik semakin berkompeten”, tambah Hadi. Terakhir, penguatan pemenuhan aspek perencanaan, jaminan pelayanan dan pengawasan internal. “Penting kiranya penilaian Ombudsman masuk dalam indikator kinerja, adanya ketentuan kompensasi yang terpublikasi serta pengawasan internal yang dijalankan secara berkala”, pungkas Hadi. [rls]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel menghadirkan aplikasi AKSEL by Bank Kalsel untuk mempermudah masyarakat bertransaksi keuangan melalui HP pintar.

Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi digitalisasi perbankan yang diusung oleh Bank Kalsel.

Dengan AKSEL, layanan mobile banking Bank Kalsel kini setara dengan bank-bank nasional lainnya yang menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh nasabah.

AKSEL by Bank Kalsel juga memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan berbagai transaksi, seperti transfer, pembelian pulsa, pengecekan saldo hingga berbagai pembayaran seperti sekolah, tagihan dan pajak daerah.

Semua layanan ini cukup dilakukan melalui perangkat hape pintar Anda.

Inovasi ini merupakan upaya Bank Kalsel untuk mendukung kemajuan perbankan digital di Kalimantan Selatan dan meningkatkan inklusi keuangan khususnya di Kalimantan Selatan.

Melalui Instagram resminya, Minggu (19/4/2026), Bank Kalsel menegaskan bahwa 13 kepala daerah se Kalimantan Selatan turut mendukung keberadaan Aksel by Bank Kalsel ini.

“13 Kabupaten/Kota, 1 Komitmen Bersama. Bank Kalsel hadir dan tumbuh bersama 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan—sebuah kekuatan kolaborasi untuk membangun daerah yang lebih maju dan Sejahtera,” ujar manajemen Bank Kalsel.

“Bersatu dalam visi, melaju dalam inovasi. Dari daerah, untuk daerah. Bank Kalsel — Setia Melayani, Melaju Bersama,” lanjut mereka. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin terus kuatkan pembinaan kemandirian Warga Binaan melalui audiensi bersama Bank Kalsel dalam mendorong dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) serta memperluas pemasaran produk UMKM hasil karya Warga Binaan.

Pada Jumat (17/4/2026), Kepala Lapas Banjarmasin melalui Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Bagus Paras Etika, didampingi Obi Noverianda selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Subseksi (Kasubsi) Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, serta Muhammad Isnandar selaku Plh. Kasubsi Sarana Kerja, diterima langsung oleh Helman Rasyadi selaku Kepala Bagian Keuangan Bank Kalsel Cabang Utama.

Audiensi berlangsung dengan pembahasan yang mengarah pada peluang dukungan CSR, penguatan kualitas produk, dan strategi pemasaran agar hasil karya Warga Binaan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Pembinaan kemandirian menjadi bekal penting bagi Warga Binaan saat kembali ke masyarakat

“Melalui sinergi ini, kami berharap produk hasil karya Warga Binaan tidak hanya berhenti di Lapas, tetapi mampu dikenal dan bersaing di pasar luar,” harap Bagus.

Mewakili Bank Kalsel, Helman Rasyadi mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Lapas Banjarmasin dalam mengembangkan UMKM Warga Binaan. “Lapas Banjarmasin punya potensi besar dalam pengembangan UMKM, terlihat dari produk-produk yang dihasilkan makin berkembang dan bervariasi. Ini menjadi peluang yang baik untuk didukung melalui program CSR maupun kolaborasi lainnya,” ungkapnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun kerja sama antara Lapas Banjarmasin dan Bank Kalsel, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM Warga Binaan melalui program CSR dan perluasan akses pemasaran. Ke depan, sinergi ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk hasil karya Warga Binaan agar makin dikenal di pasar yang lebih luas. [adv]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Demi memudahkan nasabah melakukan aktivitas perbankannya, Bank Kalsel menawarkan layanan khusus bernama Customer on Boarding (COB).

COB Bank Kalsel adalah solusi layanan perbankan berbasis tablet internet untuk melakukan pembukaan rekening nasabah baru, pembukaan rekening simpanan (tabungan, giro, dan deposito), aktivasi ATM dan registrasi e-channel secara online atau langsung di mana saja oleh petugas Bank (pemasar dana/funding) tanpa perlu datang ke Kantor Cabang/Cabang Pembantu.

Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi calon nasabah atau nasabah perorangan Bank Kalsel untuk melakukan kebutuhan pembukaan rekening tanpa harus datang ke kantor Bank Kalsel.

Mengutip laman Bank Kalsel, Minggu (19/4/2026), berikut ini rincian persyaratan umum, fitur hingga informasi lainnya terkait COB:

1. Persyaratan Umum :

1. Nasabah perorangan yang telah berusia minimal 17 tahun atau memiliki KTP dan bertindak atas namanya sendiri

2. Warga Negara Indonesia (WNI)

3. Belum memiliki rekening Bank Kalsel (khusus pendaftaran nasabah baru) atau telah memiliki rekening Bank Kalsel (khusus pembukaan rekening simpanan dan aktivasi ATM

4. Layanan COB Bank Kalsel harus dilakukan oleh Nasabah/Calon Nasabah sendiri secara tatap muka dengan petugas Bank (pemasar dana/funding)

5. Menggunakan atau dapat mengakses nomor handphone/alamat e-mail yang aktif

6. Membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan masing-masing produk/layanan Bank yang dipilih

7. Melakukan penyetoran setoran awal ke nomor rekening tabungan yang baru dibuka selambat-lambatnya 6 (enam) hari kalender, baik melalui pemindahan dana dari rekening Bank Kalsel maupun transfer dari Bank lain

8. Memiliki rekening utama aktif (tabungan/giro) dengan saldo yang cukup untuk sumber dana penyetoran saldo deposito (khusus pembukaan rekening deposito)

2. Dokumen Persyaratan

A. Dokumen untuk Pendaftaran Nasabah Baru/Pembukaan Rekening Nasabah

1. Bukti identitas (KTP)

2. NPWP (jika belum memiliki, maka wajib mengisi surat pernyataan)

B. Aktivasi ATM / Registrasi e-channel

1.Bukti identitas (KTP)

Fitur

1. Pendaftaran nasabah baru

2. Pembukaan rekening tabungan/giro untuk nasabah existing

3. Pembukaan rekening deposito

4. Aktivasi ATM

Informasi Lainnya

1. Jika dokumen persyaratan dan/atau data yang diberikan Calon Nasabah/Nasabah kepada Bank tidak sesuai ketentuan, maka Bank berhak menolak pendaftaran nasabah/pembukaan rekening/aktivasi layanan Bank

2. Pada proses layanan, Calon Nasabah/Nasabah akan dikenakan biaya pulsa untuk pengiriman SMS terkait verifikasi dan/atau aktivasi (jika ada) sesuai dengan kebijakan pengenaan biaya pulsa oleh provider nomor handphone yang digunakan nasabah

3. Calon Nasabah/Nasabah akan melakukan swafoto pada device dan aplikasi Customer on Boarding sebagai dokumentasi pelaksanaan layanan dan swafoto tersebut akan disimpan pada sistem bank sebagai data Bank

4. Informasi terkait rekening yang dibuka maupun aktivasi layanan yang dilakukan akan dikirimkan oleh sistem Bank secara otomatis melalui SMS ke nomor handphone atau e-mail Nasabah yang telah didaftarkan ke Bank

5. Pencetakan (penerbitan) dan pengambilan buku tabungan/cek/bilyet giro dilakukan oleh Nasabah yang bersangkutan di Kantor Cabang  Pembuka pada jam layanan operasional Bank

6. Pencetakan dan pengambilan bilyet deposito dilakukan oleh Nasabah yang bersangkutan di Kantor Cabang pembuka pada jam layanan operasional bank

7. Pengambilan dan aktivasi Kartu ATM yang dilakukan tidak bersamaan saat layanan aktivasi oleh petugas Bank menggunakan customer on boarding, dapat dilakukan oleh Nasabah yang bersangkutan di Kantor Cabang pembuka pada jam layanan operasional Bank

8. Jika layanan dilakukan pada hari libur/tanggal merah/di luar jam layanan pada hari kerja (pada event tertentu), maka proses penyelesaian layanan maksimal H+1 (hari kerja berikutnya). [adv]

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel mengumumkan pemindahan alamat (relokasi) dan pembukaan kantor barunya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Operasional kedua kantor itu dimulai pada Senin (20/4/2026).

Pihaknya mengumumkan pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sebelimbingan dari yang sebelumnya di Pasar Limbur Raya di Jalan Putri Ciptasari, per 20 April nanti akan resmi berkantor baru di Komplek Perkantoran Pemkab Kotabaru, Jalan Meranti Kuning, Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 72114.

Sementara itu, kantor satunya lagi adalah Kantor Kas Pasar Limbur Raya, akan mulai beroperasi di alamat yang sebelumnya ditempati oleh KCP Sebelimbingan, yaitu Pasar Limbur Raya, Jalan Putri Ciptasari.

Melalui Instagram resminya, Bank Kalsel mengatakan dengan beroperasinya dua jaringan kantornya ini di Kabupaten Kotabaru, diharapkan pelayanan kepada masyarakat setempat bisa lebih baik lagi.

“Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi Call Center Bank Kalsel di nomor 0800 1122 000,” ujar Humas Bank Kalsel. [adv]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Anggota Komite Eksekutif PSSI, H. Hasnuryadi Sulaiman menegaskan dukungannya terhadap langkah transformasi sepak bola nasional yang tengah dijalankan. Momentum ulang tahun ke-96 PSSI dimanfaatkan sebagai titik refleksi sekaligus penguatan optimisme menuju target besar: tampil di Piala Dunia 2030.

Hal tersebut disampaikan Wagub Hasnuryadi dalam forum diskusi “96 Tahun PSSI: Fondasi Piala Dunia 2030” yang digelar di GBK Arena, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Water Break PSSI Pers yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sepak bola Nasional dalam rangka HUT PSSI ke-96 yang jatuh pada 19 April mendatang.

Menurut Wagub Hasnuryadi perkembangan performa tim nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif yang tidak bisa diabaikan karena skuad saat ini sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Indonesia.

“Jika tahun 1985 dianggap sebagai tim terbaik, maka menurut saya tim saat ini adalah yang terbaik yang kita miliki. Kita harus yakin bahwa pada 2030 kita bisa lolos ke Piala Dunia,” ungkap Wagub Hasnuryadi.

Pernyataan tersebut mempertegas komitmen PSSI dalam membangun fondasi jangka panjang. Wagub Hasnuryadi menilai, berbagai pembenahan yang dilakukan, baik dari sisi kompetisi maupun pembinaan usia dini, mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Dalam forum yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengakui bahwa perjalanan sepak bola Indonesia belum sepenuhnya ideal. Namun, ia menilai ada sejumlah capaian yang patut diapresiasi, termasuk peningkatan kualitas liga domestik dan program pembinaan tim Nasional.

Diskusi ini turut menghadirkan mantan pemain timnas Rochy Putiray, pengamat sepak bola Hadi Gunawan, serta jurnalis senior Kesit B. Handoyo. Sejumlah tokoh penting juga hadir, di antaranya Direktur Utama I.League Ferry Paulus dan Ketua Umum FFI Michael Sianipar.

Dengan usia hampir satu abad, PSSI dihadapkan pada tantangan besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Wagub Hasnuryadi, optimisme menuju Piala Dunia 2030 kini semakin menguat. [adv/adpim]

PALANGKARAYA, SuaraBorneo.com – Perkuat sinergitas Panglima Kodam XXII/ Tambun Bungai (Pangdam XXII/TB) Mayjen TNI Zainul Arifin bersama Gubernur Kalsel dan Gubernur Kalteng melakukan penanaman pohon hingga lomba menembak pada Kamis (16/04/2025) di Markas Kodam XXII/TB Palangkaraya.

Pada prosesi penanaman pohon itu, Gubernur Kalimantan Selatan H.Muhidin melakukan penanaman pohon Matoa (Pometia Pinnata).

Kegiatan dalam rangka peningkatan sinergi itu juga diikuti Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo dan Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden beserta Forkopimda Kalteng.

Begitu juga dari Forkopimda Provinsi Kalsel, nampak mengikuti prosesi penanam pohon Matoa, Kapolda Kalsel Irjenpol Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kabinda Kombes Pol Sentot Adi Dharmawan, Kepala Bank Indonesia Kalsel Fadjar Majardi, dan lainnya.

Pohon Matoa yang merupakan tanaman khas Papua itu ditanam di area Kodam XXII/TB. Matoa dikenal dengan berbagai nama, yaitu kasai (Kalimantan Utara, Malaysia, Indonesia), malugai (Filipina), dan Taun (Papua Nugini). Sementara di Sumatera buah ini dikenal dengan nama kongkir, kungkil, ganggo, lauteneng, pakam, dan langsek anggang (Minangkabau).

Usai penanaman pohon, Pangdam XXII TB, Gubernur Kalsel dan Gubernur Kalteng beserta forkopimda masing-masing, mengikuti lomba tembak pistol ekslusif 20 meter di lapangan tembak Kodam XXII/TB

Pada kesempatan itu, Pangdam Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan, sebagai Kodam yang membawahi dua provinsi sekaligus, kolaborasi sangat diperlukan, terutama dalam mendorong pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan.

“Kegiatan seperti ini harus kita jalankan terus. Sinergi kebersamaan untuk membangun daerah bersama-sama sangat kita butuhkan. Termasuk pengembangan ekonomi di perbatasan yang menjadi poin penting,” ujarnya.

Selain aspek pembangunan daerah, Pangdam juga memaparkan rencana strategis pengembangan organisasi Kodam XXII/TB. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, TNI AD menargetkan penguatan pertahanan hingga ke tingkat daerah.

Pangdam Zainul juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan Gubernur Kalteng dan Gubernur Kalsel untuk merealisasikan target pengadaan satuan tempur di setiap wilayah.

“Diharapkan pada tahun 2027 atau 2029, semua sudah settle. Target kita adalah setiap kabupaten memiliki satu Batalyon TP. Untuk mewujudkan ini, kami tentu membutuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur H Muhidin menyambut baik kegiatan yang bertujuan mempererat sinergitas Provinsi Kalsel-Kalteng ini.

Letak provinsi yang berdekatan ujar gubernur, menjadi keharusan untuk saling bekerja sama dan sinergi dalam berbagai hal, demi menunjang pembangunan di daerah masing-masing.

Ungkapan serupa diutarakan Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran. “Membangun itu perlu sinergi, perlu kolaborasi,” ujarnya.

Oleh karenanya, segala bentuk kegiatan yang bertujuan mempererat kebersamaan, menjadi hal sangat penting di era sekarang yang mulai terkikis. [adv/adpim]