KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pekerja buruh khususnya di Kalimantan Tengah harus mendapat perlindungan dan hentikan kriminalisasi terhadap buruh.

Hal ini disampaikan Ketua Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah F-Hukatan KSBSI M Junaedi L Gaol melalui pernyataan sikap siaran pers pada peringatan Hari Buruh Internasional May Day 2026 di Sekretariat KSBSI Jalan Patih Rumbih Gang IV Kuala Kapuas Jumat (1/5/2026).

Ia menegaskan ada 3 poin penting tuntutan pekerja buruh di Kalteng pertama agar para pihak perusahaan dan kepolisian menghentikan segala tindakan kriminalisasi yang berujung pemidanaan terhadap pekerja buruh.

“Kami berharap dengan momen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang mengedepankan restoratif justice,” tegasnya.

Kedua kami meminta kepada Satgas PKH agar dalam melakukan tindakan kebijakan lebih mengedepanksn pemberian solusi terhadap dampak yang dialami para pekerja buruh.

Ia menyebutkan dimana diketahui untuk wilayah Kalteng tidak kurang 1,6 juta hektar yang sudah disita oleh Satgas PKH. Dampaknya berpotensi ribuan orang yang akan menjadi menjadi pengangguran.

“Karena itu kami meminta kepada Satgas PKH harus memberikan solusi bukan hanya semata-mata menyita lahan dari perusahaan itu,” tandasnya.

Kemudian lanjutnya ketiga kami minta kepada Pemerintah RI agar dalam menyikapi konflik Timur Tengah betul-betul berpedoman kepada UUD 1945 dimana bangsa kita ini didirikan tidak menghalalkan penjajahan.

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan keadilan. Karena itulah kami meminta sikap dari presiden RI betul-betul melihat jangan membela penjajah,” pungkasnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Polres Kapuas Kalteng melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 156,07 gram bertempat di halaman belakang Mapolres Kapuas Jumat (1/5/2026).

Pemusnahan dipimpin langsung Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma dihadiri Asisten I Setda Kapuas Romulus Kejari BNK P4GN Kasat Narkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo serta pihak terkait.

Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma mengatakan dari pemusnahan barang bukti sabu-sabu sebelumnya dilakukan penyisihan.

“Sisanya sabu dengan berat bersih 156,07 gram dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran kimia,” katanya.

Ia menjelaskan dinilai secara ekonomi barang bukti tersebut mencapai sekitar Rp334,8 juta dengan potensi merusak sekitar 1.200 jiwa.

Ia menjelaskan pula pemusnahan ini bukan sekadar angka tetapi merupakan upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. “Oleh karena itu ini bukti keseriusan kami dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kapuas,” tegasnya.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima Polsek Timpah pada 29 Maret 2026 terkait dugaan peredaran sabu di sebuah barak di Jalan Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Timpah Kecamatan Timpah.

Sebagai tindak lanjut Polsek Timpah berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Kapuas. Setelah dilakukan penyelidikan petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan pada 30 Maret 2026 malam.

Dari Lokasi petugas menemukan dua paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto sekitar 167,44 gram sedangkan penggeladahan disaksikan RT setempat.

Berhasil diamankan tersangka berinisial R diketahui berperan sebagai pengedar narkotika lintas wilayah meliputi Palangkaraya Mantangai hingga Timpah.

“Atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp1,5 miliar,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten Kapuas menggelar acara syukuran peringatan Hari Buruh Internasional May Day Jumat (1/5/2026).

Kegiatan bertempat di Sekretariat KSBSI Jalan Patih Rumbih Gang IV dihadiri perwakilan Polres Kapuas perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kapuas para buruh dan Ketua Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah F-Hukatan KSBSI M Junaedi L Gaol serta Tokoh Pemuda Kapuas Tommy Saputra.

Acara dirangkai dengan penyerahan simbolis bingkisan kepada para buruh serta penyerahan nasi tumpeng dari Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma.

Kapolres Kapuas melalui Kasat Binmas Iptu Danuri menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional 2026 kepada pekerja atau buruh di Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan hak-hak buruh adalah prioritas yang harus dilindungi oleh hukum meski dalam dinamika hubungan industrial tentu tidak luput dari potensi sengketa.

Kapolres menghimbau agar mengedepankan jalur komunikasi bipartit dan tripartit dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

“Oleh karena itu apabila terjadi sengketa tempuhlah mekanisme legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan Polres Kapuas juga selalu terbuka untuk mengawal aspirasi para pekerja/buruh agar tersampaikan dengan aman tertib dan sesuai koridor hukum demi mencapai solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

“Harapannya perkuat sinergitas antara buruh pengusaha pemerintah dan Polri terus diperkuat Mari kita jadikan peringatan May Day 2026 ini sebagai momentum untuk mempererat kerukunan sosial di Kabupaten Kapuas,” ujarnya.

Ketua Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah F-Hukatan KSBSI M Junaedi L Gaol menyampaikan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional ini pihaknya dari KSBSI Kalteng melaksanakan beberapa kegiatan.

“Kegiatan tersebut bakti sosial pembagian sembako dan melakukan siaran pers,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melakukan pengembangan transmigrasi lokal.

Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Transmigrasi. “Ada sebanyak 200 KK ditempatkan di Desa Harapan Baru Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas,” kata Plt Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kapuas Teguh Setio Utomo kepada wartawan Kamis (30/4/2026).

Ia mengatakan terkait tindak lanjut program tersebut saat pihaknya telah menyusun dokumen perencanaan.

Terkait RKT di kawasan Dadahup saat ini sudah masuk tahap penyusunan dokumen RTSP (Rencana Teknis Satuan Permukiman) oleh Kementerian Transmigrasi.

Kemudian persiapan lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Kapuas menindaklanjuti dengan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKPR) terkait keberadaan lahan.

Ia menjelaskan sesuai ketentuan lahan akan dikembalikan sesuai peruntukan transmigrasi sedangkan lahan garapan tetap difungsikan sebagai sawah artinya tidak ada perubahan.

Lebih lanjut ia mengatakan melalui program pengembangan trasmigrasi lokal ini harapannya bisa meningkatkan produktivitas padi dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

“Sehingga dengan begitu pelaksanaan program ini sesuai visi Bupati Kapuas HM Wiyatno dan Wabup Dodo Kapuas Bersinar,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik dan Konten Digital bagi OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Kamis (30/4/2026).

Kegiatan bertempat di Aula Disdik Kapuas dibuka resmi Asisten III Setda Kapuas Pery Noah dihadiri Forkopimda sejumlah Kepala OPD Ketua IJTI Kalteng Samsudinor Ketua IJTI Kapuas Al Ichwan dan pengurus
serta peserta OPD dan kecamatan.

Tema “Dari Data Jadi Berita Dari Kegiatan Jadi Konten”

Asisten III Setda Kapuas Pery Noah yang menyampaikan sambutan Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan apresiasi.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah khususnya dalam bidang komunikasi publik dan pengelolaan informasi,” katanya.

Ia mengatakan era digital saat ini arus informasi bergerak sangat cepat dan dinamis. Oleh karena itu pemerintah dituntut tidak hanya bekerja dengan baik tetapi juga mampu menyampaikan kinerja program dan kebijakan secara efektif transparan serta akuntabel kepada masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan kemampuan jurnalistik dan pengelolaan konten menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap OPD.

Karenanya setiap perangkat daerah mampu menjadi sumber informasi yang terpercaya serta mampu membangun citra positif pemerintah di tengah masyarakat.

Ia menambahkan sinergi kolaborasi ini sangat penting dalam mewujudkan penyebaran informasi yang akurat.

“Melalui pelatihan ini Pemerintah Kabupaten Kapuas optimis kualitas komunikasi publik dan keterbukaan informasi akan semakin meningkat,” ujarnya. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Bupati Kapuas HM Wiyatno resmi melepas keberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Kapuas Tahun 1447 H/2026 M yang berlangsung khidmat di Masjid Agung Al-Mukarram Amanah Kuala Kapuas Senin (27/4/2026) malam.

Pelepasan ini menandai dimulainya perjalanan ibadah para tamu Allah asal Kabupaten Kapuas menuju asrama haji embarkasi Banjarmasin sebelum bertolak ke tanah suci.

Hadir dalam acara pelepasan tersebut Forkopimda Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai sejumlah Kepala OPD Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kapuas tokoh agama dan organisasi masyarakat.

Adapun jamaah yang diberangkatkan pada tahap pertama ini merupakan bagian dari total 320 jamaah yang terbagi dalam tiga kloter pemberangkatan.

Acara pelepasan diisi dengan rangkaian doa bersama demi keselamatan dan kelancaran para jamaah selama menjalankan ibadah haji. Pemerintah Kabupaten Kapuas juga telah menyiapkan armada transportasi bus yang nyaman serta tim pendamping guna memastikan seluruh kebutuhan jamaah selama di perjalanan dapat terlayani dengan maksimal.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kapuas Sutrisno menyampaikan para jamaah untuk mematuhi arahan dari petugas kloter maupun petugas kesehatan selama berada di Arab Saudi.

Ia mendoakan agar seluruh tahapan ibadah mulai dari wukuf di Arafah mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga tawaf dapat dilaksanakan dengan sempurna.

“Manfaatkan waktu disana untuk ibadah karena waktu di tanah suci sangat berharga. Kami berdoa agar Allah memudahkan seluruh rangkaian ibadah,” ujarnya.

Suasana haru mewarnai pelepasan jamaah ketika iring-iringan bus mulai meninggalkan halaman Masjid Agung Al-Mukarram Amanah menuju Banjarmasin.

Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kondisi jamaah hingga nantinya kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat.(Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Bidang Bina Konstruksi (TKK) Tahap I Tahun Anggaran 2026 Selasa (28/4/2026).

Kegiatan bertempat di Aula Hotel Al Madani Kuala Kapuas secara resmi dibuka Kadis PUPR Kapuas Hargatin dihadiri Sekretaris Perwakilan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Tim Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) narasumber serta para peserta.

Kepala Dinas PUPR Kapuas Hargatin mengatakan kegiatan ini sebagai pijakan awal memperkuat sektor jasa konstruksi daerah.

Meski begitu kebutuhan tenaga kerja bersertifikat di Kapuas masih jauh dari target. “Masih kurang 1.235 orang untuk mencapai 1.500 tenaga kerja bersertifikat. Oleh karena itu kami tetap mengejar target tersebut,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan terkait hal ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kapuas untuk mendorong peningkatan anggaran Bidang Bina Konstruksi pada 2027 dukungan dinilai penting guna memperluas jangkauan sertifikasi.

“Harapan ke depan semua yang ikut di kegiatan bisa mendapat ilmu dalam rangka bagaimana melaksanakan pekerjaan. Semua bisa lulus kedepannya Dinas PUPR kembali akan melaksanakan tahap 2,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kapuas Erenhard mengatakan regulasi sertifikasi mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengharuskan
tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi.

“Kegiatan ini tujuannya untuk memajukan teman-teman tenaga kerja di Kapuas supaya bersertifikat. Harapan kedepan kita mereka sudah siap dan bisa bersaing,” ujarnya.

Ia menjelaskan untuk jumlah peserta 100 orang dari Kecamatan Pulau Petak dan Kapuas Murung.

Ia menambahkan terkait manfaat sertifikasi disamping untuk perorangan juga untuk perusahaan yang berkaitan dengan Dinas PUPR kedepannya mereka bersaing dan bisa melakukan pendaftaran di Dinas PUPR.

“Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan bisa berguna. Manfaatkan betul sertifikat ini melalui apa yang sudah di dapat dalam pelatihan.

Implementasi di lapangan mereka sudah bisa bekerja misalnya di desa artinya sudah memegang sertifikat (SIM),” ujarnya. (Ujg/SB)