BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, membuka gelaran Banua Creative Festival 2025 yang berlangsung di Banjarbaru. Festival ini merupakan gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif (Ekraf) di Banua.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menjelaskan bahwa festival tahun ini mengusung tema “Titik Kumpul”, yang dimaknai sebagai ruang pertemuan seluruh unsur ekonomi kreatif—mulai dari komunitas, pelaku UMKM, seniman, akademisi, pemerintah, investor, hingga masyarakat luas.

“Tema ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi kreatif hanya dapat dibangun melalui kebersamaan. Energi kreatif yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri harus dirajut menjadi kekuatan kolektif yang lebih besar,” ujarnya.

Ia menyebut Banua Creative Festival sebagai ruang temu strategis bagi elemen kreatif untuk merayakan karya, berbagi gagasan, memperkuat identitas lokal, dan menciptakan kolaborasi lintas sektor.

“Festival ini adalah momentum untuk menegaskan bahwa ekonomi kreatif bukan sekadar sektor alternatif, tetapi salah satu motor pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, mengatakan bahwa Banua Creative Festival 2025 menghadirkan berbagai rangkaian acara, di antaranya IdeaForum, diskusi kreatif melibatkan unsur hexahelix; Banua Craft, pameran produk unggulan ekraf binaan Dispar Kalsel, Layar Film Banjar, pemutaran film pilihan Banua, Tertawa Ria, pertunjukan stand-up comedy komika Banua, Rupa-Rupa Seni Rupa, apresiasi seni rupa tradisional dan kontemporer; Sound On, pertunjukan musik dari band lokal, dan banyak lainnya.

Iwan menambahkan bahwa seluruh 17 subsektor ekonomi kreatif dilibatkan dalam festival tahun ini. Berdasarkan data aplikasi tiket online, tercatat lebih dari 7.000 pengunjung telah mendaftar untuk menghadiri acara selama tiga hari pelaksanaan.

“Tahun ini kita mengangkat tema ‘Titik Kumpul’, menegaskan bahwa setiap ide membutuhkan ruang, setiap karya perlu dijembatani, dan setiap komunitas memerlukan jejaring yang kokoh,” ujarnya.

Banua Creative Festival diharapkan menjadi wadah pertemuan, kolaborasi, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Strategi Komunikasi Pemprov Kalsel tahun 2026. Sosialisasi ini sebagai upaya untuk menyusun pedoman komunikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2026.

Kegiatan ini diikuti Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Gusti M. Hatta dan Noor Rif’at serta seluruh pejabat komunikasi publik di lingkup Pemprov Kalsel dengan menghadirkan Tim Ahli Akademisi UNISKA dan ULM Banjarmasin.

Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin melalui Staf Bidang Administrasi Umum, Dinansyah menekankan pemerintah harus mampu menyampaikan kebijakan, program, dan capaian pembangunan secara cepat, tepat, akurat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.

“Komunikasi pemerintah juga harus mampu membangun kepercayaan publik, menghadirkan transparansi, serta menciptakan dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat,” kata Dinansyah, Banjarbaru, Jum’at (5/12/2025).

Ia pun menilai kajian strategi komunikasi pemerintah provinsi kalimantan selatan tahun 2026 ini merupakan langkah strategis untuk menyusun pedoman komunikasi publik pemerintah daerah yang lebih terarah.

Dinansyah juga mengingankan agar kajian ini menghasilkan regulasi resmi, pedoman komunikasi yang terarah, serta instrumen penguatan citra dan kredibilitas pemerintah daerah.

“Kajian ini saya harapkan bukan hanya sekedar dokumen teknis, tetapi sebagai pondasi yang dapat memperkuat koordinasi komunikasi lintas instansi, penyampaian informasi publik yang lebih efektif, pengelolaan isu strategis secara terukur, penguatan narasi pembangunan daerah, dan pemanfaatan kanal komunikasi digital secara terintegrasi,” pungkasnya. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuarBorneo.com – Ribuan pelari meramaikan Meratus Geopark Run 2025, sebuah ajang lari bertema lingkungan yang digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Kebun Raya Banua, Banjarbaru, Sabtu (6/12/2025).

Pelepasan peserta dilakukan secara resmi melalui pengibaran bendera start oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang diwakili Kadispora Kalsel, Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga, Budiono, serta Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus Dispora Kalsel, Rijal Hamid.

Dalam sambutannya, Pebriadin Hapiz menegaskan bahwa Meratus Geopark Run bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam.

“Event ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga momentum untuk memperkuat kampanye pelestarian lingkungan dan mempromosikan kekayaan alam Banua Kalimantan Selatan,” kata Pebriadin.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Meratus Geopark yang kini telah menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark.

“Kita patut berbangga, karena Meratus Geopark telah menjadi kebanggaan tidak hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga Indonesia dan dunia,” tegasnya.

Ia berharap Meratus Geopark Run dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang, bahkan kelak bisa menjangkau level internasional dan kategori jarak yang lebih panjang.

“Mudah-mudahan event ini semakin baik, pesertanya semakin banyak, bahkan nantinya dapat diikuti pelari dari luar negeri hingga menjadi level maraton,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan peserta untuk menikmati keindahan alam sekaligus menjaga kelestariannya.

“Mari kita jaga kelestarian Meratus. Alam adalah amanah untuk anak cucu kita, agar mereka kelak tetap dapat merasakan udara segar dan ekosistem yang terjaga,” pesannya

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga, Budiono, mengapresiasi tingginya minat masyarakat terhadap gelaran perdana yang memadukan olahraga lari dengan nuansa alam di Kebun Raya Banua.

“Hari ini luar biasa. Kalau melihat antusiasmenya, peserta hampir 2 ribuan. Panitia melaporkan sekitar 1.700–1.800 peserta, namun banyak juga yang ikut berlari meski kuota sudah habis karena sifatnya fun run,” jelas Budiono.

Menurutnya, daya tarik utama event ini adalah pengalaman baru berlari di tengah kawasan Kebun Raya Banua.

“Biasanya lari dilakukan di trek jalan raya. Kali ini berbeda karena peserta merasakan atmosfer alam Kebun Raya Banua, dan itu menjadi daya tarik tersendiri,” katanya.

Budiono menilai kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan ruang terbuka hijau membuat event ini diminati berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari hingga masyarakat umum.

Sejak pagi, kawasan Kebun Raya Banua dipadati peserta dari berbagai daerah. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terasa di sepanjang rute, yang memadukan jalur taman, pepohonan rindang, dan lintasan terbuka.

Event ini diharapkan menjadi pemantik semangat masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus aktif berolahraga sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan, khususnya kawasan Meratus sebagai warisan alam dunia. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Family Gathering dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-80 Tahun 2025 di Kebun Raya Banua, Banjarbaru, Jumat (5/12/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus mempererat silaturahmi antarpegawai beserta keluarga di lingkungan Dinas PUPR Kalsel.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan jalan santai bersama yang diikuti oleh seluruh ASN dan pegawai. Suasana pagi terasa semakin hangat ketika para peserta melanjutkan dengan senam bersama yang dipandu instruktur, menambah semangat dan kekompakan seluruh peserta yang hadir.

Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Family Gathering ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa kebersamaan di internal pegawai, sekaligus meningkatkan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Peringatan Hari Bakti PU yang ke-80 ini tidak hanya menjadi refleksi atas perjalanan panjang sektor pekerjaan umum, tetapi juga sebagai ajang mempererat hubungan kekeluargaan di antara kita. Semoga semangat kebersamaan ini dapat terus kita jaga untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan,” ujar Yasin.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan nonformal seperti ini diharapkan mampu menjaga kesehatan fisik dan mental pegawai, sehingga dapat berdampak positif pada kinerja dan produktivitas.

Acara Family Gathering berlangsung meriah dengan berbagai hiburan dan kegiatan kebersamaan yang melibatkan seluruh keluarga pegawai dan turut dihadiri Mantan Kadis PUPR, Martinus, Tenaga Ahli Gubernur, Nurul Fajar Desira.

Dengan suasana penuh kekompakan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi Dinas PUPR Kalsel atas dedikasi seluruh pegawai dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama serta pengundian doorprize, menandai semangat baru bagi jajaran Dinas PUPR Kalsel dalam memasuki tahun kerja berikutnya. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pekan lalu, tepatnya Kamis (27/11), Provinsi Kalimantan Selatan resmi memulai proses penanaman pohon, melalui pendanaan Results Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fun (GCF) Output 2.

Dana lembaga internasional ini, diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimanatan Selatan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), atas kinerja Kalimantan Selatan menurunkan emisi periode 2014 – 2016. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023.

Kegiatan yang dibiayai dana RBP REDD+ GCF Output 2 untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini, meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Bantuan Sarana Produktif untuk Perhutanan Sosial dan Kampung Iklim (Proklim).

“Untuk rehabilitasi hutan dan lahan, dilaksanakan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan hutan sesuai dengan kewenangan Dinas Kehutanan. Antara lain pada tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan tanah milik masyarakat di Kabupaten Banjar, Kotabaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” jelas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Fathimatuzzahra mengatakan, penentuan lokasi untuk kegiatan RHL baik pada tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pada Lokasi KTH, diawali kegiatan prakondisi berupa ground check terkait penutupan lahan dan kondisi eksisting lapangan

Pada lokasi tanah pemerintah provinsi seluas 300 Ha, penutupan lahannya berupa tanaman karet yang tidak produktif dan semak belukar.

Pada lokasi kegiatan RHL seluas 100 hektare yang dilakukan pembersihan lahan seluas 47,40 hektare untuk ditanami MPTS atau Multi Purpose Trees Species, berupa pohon buah buahan, seperti Mangga dan Manggis, Alpukat, Matoa, Cempedak, Nangka dan Kuini.

“Sementara sisanya, 52,60 hektare, pembersihan lahan dilakukan dengan strip jalur, tanpa melakukan penebangan pohon dan akan ditanami jenis Eucalyptus dan Ulin,” tegasnya.

Fathimatuzzahra juga memastikan, bahwa semak belukar dan lahan karet yang sudah tua atau tidak produktif, secara ekonomi tidak memberikan manfaat yang optimal.

“Dengan menanam tanaman kehutanan dan MPTS yang sesuai, lahan tersebut akan menjadi lebih produktif, memberikan manfaat ekonomi dan manfaat ekologi dalam jangka panjang,” tutupnya. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Pencatatan Sipil bersama Dinas Dukcapil kabupaten/kota, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang berlangsung pada 3–5 Desember 2025 ini dibuka resmi di Banjarbaru, Kamis (4/12/2025).

Plt. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat, membuka kegiatan sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga kependudukan dan institusi peradilan dalam memperkuat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya terkait pencatatan peristiwa penting.

“Dalam pelayanan administrasi kependudukan dikenal istilah peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami penduduk, meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin,” jelasnya.

Thaufik menekankan bahwa sebagian proses pencatatan peristiwa penting membutuhkan dasar hukum berupa putusan atau penetapan pengadilan.

“Salah satu dasar dalam pencatatan peristiwa penting tersebut dapat berupa putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini merupakan aspek penting dalam administrasi kependudukan dan berdampak langsung terhadap hak sipil warga negara,” ujarnya.

Ia mencontohkan khususnya pada perubahan status hukum anak.

“Penetapan pengadilan terkait pengangkatan anak, pengesahan anak, atau perubahan status anak menjadi dasar pencatatan sipil untuk menjamin hak anak dalam administrasi kependudukan,” katanya.

Namun demikian, Thaufik mengingatkan bahwa perbedaan penilaian hakim dalam kasus serupa dapat menimbulkan ketidakterseragaman dalam pencatatan.

“Kewenangan hakim jelas tidak bisa diintervensi. Para hakim memiliki kebebasan menafsirkan aturan perundang-undangan. Untuk kasus yang sama, bisa saja hakim menilai bukti atau kondisi berbeda sehingga menghasilkan putusan yang tidak seragam,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjutnya, dapat berdampak pada kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik.

Menyadari tantangan tersebut, rapat koordinasi dianggap momentum penting untuk menyatukan langkah.

“Rapat koordinasi ini memiliki arti penting dalam rangka menyamakan persepsi serta memperkuat kerja sama antara Dukcapil dan lembaga peradilan agar pelayanan pencatatan peristiwa penting semakin baik dan prima,” ujarnya.

Thaufik turut mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan hasil kolaborasi Dukcapil dan lembaga peradilan, termasuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

“Sidang di luar gedung pengadilan tentu mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan sekaligus proses hukum secara cepat dan efisien. Warga bisa langsung mengikuti sidang sekaligus mengurus dokumen tanpa harus bolak-balik ke Dukcapil atau pengadilan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, Subagio, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa rakor ini dirancang untuk memperkuat sinergi lintas lembaga.

“Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara jajaran Dukcapil se-Kalimantan Selatan dengan lembaga peradilan, terutama Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah mewujudkan pelayanan pencatatan peristiwa penting yang cepat, mudah, dan prima bagi masyarakat.

“Peserta yang diundang adalah Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dari Dukcapil kabupaten/kota se-Kalsel serta perwakilan hakim dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sampai hari ini, peserta yang hadir sebanyak 34 orang,” jelasnya.

Rakor ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, yaitu Sukirno, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Toetik Ernawati, Hakim Utama Pengadilan Tinggi Banjarmasin, serta Asmu’i, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalsel berharap tercipta standar pencatatan peristiwa penting yang lebih seragam, akurat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat integrasi antara administrasi kependudukan dan lembaga peradilan. [adv/ad/mckalsel]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Komandan Resimen Induk Kodam (Rindam) VI/Mulawarman, Brigadir Jenderal TNI Ali Akhwan, menyampaikan harapannya kepada seluruh peserta Pelatihan Bela Negara dan Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Suryanata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa keberadaan Menwa di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

Brigjen Ali Akhwan mengatakan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam Resimen Mahasiswa bukan hanya dipersiapkan sebagai kader pemimpin di masa depan, tetapi juga dididik khusus agar mampu menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya.

“Harapannya, peserta pelatihan ini menjadi generasi muda yang berprestasi, yang dididik secara khusus, dan ke depan menjadi jata-jata kami generasi muda yang disiplin serta memiliki karakter kuat. Mereka diharapkan menjadi contoh bagi mahasiswa lain dalam belajar, menempuh pendidikan, dan menggapai cita-citanya,” ujarnya, Banjarbaru, Rabu (3/12/2025).

Selain itu, Brigjen Ali Akhwan menjelaskan bahwa pembinaan Resimen Mahasiswa juga berkaitan erat dengan salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang, yakni pembinaan terhadap potensi pertahanan yang ada di masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa Menwa dipandang sebagai bagian penting dari sistem keamanan rakyat semesta.

“Mereka ini merupakan komponen cadangan. Sehingga apabila suatu saat terdapat situasi atau kondisi yang membutuhkan, komponen cadangan itu dapat diambil dari para mahasiswa Menwa yang telah dibina dan dilatih,” jelasnya.

Ia berharap, melalui pelatihan bela negara dan pendidikan dasar yang telah dijalani, para peserta mampu kembali ke kampus masing-masing sebagai pribadi yang lebih matang, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan akademik maupun masyarakat luas.

Pelatihan tersebut diikuti 100 peserta dari 16 perguruan tinggi yang berasal dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu hingga Hulu Sungai Utara. Dari jumlah tersebut, 43 peserta perempuan dan 57 peserta laki-laki serta pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 15 hari.

Dengan pembinaan yang berkesinambungan, Menwa diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga disiplin, wawasan kebangsaan, serta semangat bela negara di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa di Kalimantan Selatan. [adv/ad/mckalsel]