BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel mulai menyiapkan berbagai strategi penguatan permodalan menyusul penyesuaian regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tersebut dilakukan agar Bank Kalsel tetap kompetitif, sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan OJK menghendaki bank pembangunan daerah memenuhi modal inti hingga Rp6 triliun. Sementara itu, modal inti Bank Kalsel saat ini masih berada di kisaran Rp3,9 triliun, sehingga masih membutuhkan tambahan sekitar Rp2,2 triliun. “Sekarang sekitar Rp3,9 triliun. Jadi kalau tetap menjadi bank seperti kondisi saat ini, kami setidaknya harus menambah modal lagi sekitar Rp2,2 triliun,” ujarnya saat peletakan batu pertama Gedung Kantor Bank Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumat (17/7/2026).

Menurut Fachrudin, pemenuhan kebutuhan modal tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang terkoreksi. Karena itu, Bank Kalsel tidak ingin sepenuhnya mengandalkan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah selaku pemegang saham. Bank Kalsel pun tengah menyiapkan sejumlah simulasi penguatan modal. Mulai dari menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, hingga membuka peluang melakukan Initial Public Offering (IPO).

Selain penguatan modal, Bank Kalsel juga dihadapkan pada kewajiban melakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai regulasi. Saat ini, aset UUS Bank Kalsel telah mencapai sekitar Rp3,6 triliun. “PR yang kedua terkait dengan syariah. Syariah ini diwajibkan untuk berpisah. Saat ini, syariah masih di bawah Bank Kalsel, asetnya sudah mencapai sekitar Rp3,6 triliun,” jelasnya.

Fachrudin menegaskan proses spin-off akan dipersiapkan secara matang agar tidak mengganggu operasional maupun pelayanan kepada nasabah. Di sisi lain, Bank Kalsel tetap melanjutkan ekspansi layanan syariah sebagai bagian dari penguatan bisnis perusahaan.

Ia mengatakan pengembangan bisnis syariah akan terus dilakukan sejalan dengan visi Gubernur Kalsel dalam memperkuat ekonomi syariah. Tahun ini, Bank Kalsel menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah memiliki kantor cabang syariah. [adv]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gedung baru Bank Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumat (17/7). Pembangunan kantor baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Erna Lisa mengatakan, pembangunan gedung baru menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan yang lebih nyaman dan optimal bagi masyarakat. Menurutnya, fasilitas yang representatif akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah.

“Harapan kami, gedung baru ini dapat memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan kenyamanan bagi para nasabah,” ujarnya.

Selain meningkatkan layanan, Erna Lisa berharap Bank Kalsel terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan kantor baru itu diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.Panduan Kota & Daerah

Ia menegaskan, Pemkot Banjarbaru berkomitmen menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pembangunan sektor perbankan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung investasi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap perekonomian Kota Banjarbaru terus meningkat seiring hadirnya berbagai fasilitas pelayanan yang semakin baik,” katanya.

Pembangunan gedung baru Bank Kalsel ini menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur layanan perbankan di ibu kota Kalimantan Selatan tersebut. [adv]

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Wakil Bupati Kapuas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas menyambut kedatangan Kapolres Kapuas yang baru AKBP Rina Perwitasari.

Dalam rangkaian acara penyambutan di Polres Kapuas pada Jumat (17/7/2026). Penyambutan tersebut turut dihadiri Kapolres Kapuas sebelumnya AKBP Gede Eka Yudharma beserta jajaran dan sejumlah tamu undangan.

Kedatangan Kapolres Kapuas yang baru disambut dengan prosesi adat Potong Pantan sebagai salah satu tradisi penyambutan penghormatan khas masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Selain prosesi Potong Pantan penyambutan juga dimeriahkan dengan penampilan tarian khas Dayak Kalimantan Tengah yang menambah suasana khidmat dan semarak dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Kapuas bersama unsur Forkopimda menyampaikan ucapan selamat datang kepada AKBP Rina Perwitasari di Kabupaten Kapuas.

“Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Polres Kapuas Pemerintah Kabupaten Kapuas serta seluruh unsur Forkopimda dapat terus terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan ketertiban serta mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu kepada AKBP Gede Eka Yudharma disampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian selama menjabat sebagai Kapolres Kapuas. Pergantian kepemimpinan diharapkan dapat terus memperkuat soliditas dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertempat di aula rumah betang Disarpustaka, Rabu (15/7/2026).

Acara dibuka resmi Kepala Disarpustaka Kapuas Aswan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas STIE STAI perwakilan SMKN SMPN SDN tokoh masyarakat setempat Damang Selat dan Disarpustaka.

Kadisarpustaka kapuas Aswan menegaskan bahwa FKP merupakan bagian penting dari amanat reformasi birokrasi demi menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Ia mengatakan forum strategis ini diselenggarakan guna membahas usul/saran dan perbaikan standar pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas sekaligus menghimpun masukan langsung dan Penandatangan Berita Acara Komitmen Standar Pelayanan.

Ia menjelaskan pula kualitas layanan kearsipan dan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara tetapi juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat sebagai pengguna layanan. “Melalui forum ini kita duduk bersama untuk merumuskan solusi atas kendala pelayanan dan memperbaiki fasilitas dinas,” ujarnya.

Sementara dari jalannya konsultasi fokus pembahasan di forum ini dua pilar layanan utama Disarpustaka Kapuas seperti Perpustakaan yaitu (bu lisa) baca buku keliling desa optimalisasi pemanfaatan perpustakaan keliling kesekolah-sekolah perluasan jangkauan program duta baca literasi digital/spot baca.

Pojok Baca Digital (POCADI) serta peningkatan variasi koleksi buku untuk mencakup semua segmen pembaca seperti buku berbahasa daerah tentang budaya dayak.

Selanjutnya Kearsipan seperti pemanfaatan aplikasi digital berbasis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Layanan Alih Media Arsip Keluarga (LAPAK) dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SJIKN) yang dapat di akses Masyarakat.

“Melalui pelaksanaan forum konsultasi publik ini Disarpustaka berkomitmen untuk segera menindaklanjuti poin-poin rekomendasi yang telah disepakati bersama.

Langkah konkret ini diharapkan mampu mendongkrak indeks survei kepuasan masyarakat dan mendorong perbaikan performa pelayanan publik secara berkelanjutan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas,” ujar Aswan. (Ujg/SB)

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Pembekalan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOSKIN Terbaik Tahun 2026 digelar di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kuala Kapuas, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kadisdik Kapuas Suwarno Muriyat dan menghadirkan M Ariansyah dan Kuskarmen selaku narasumber dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pembekalan teknis sekaligus pendampingan kepada peserta dalam menyusun RAB BOSKIN sesuai ketentuan dan prioritas peningkatan mutu pendidikan.

Kegiatan diikuti 40 satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOSKIN) Terbaik Tahun 2026 yang berada di sekitar Kota Kuala Kapuas mengikuti kegiatan secara tatap muka.

Masing-masing sekolah diwakili oleh kepala sekolah bendahara atau operator sekolah agar penyusunan RAB dapat dilakukan secara tepat efektif transparan dan akuntabel.

Kadisdik Kapuas Suwarno Muriyat menegaskan bahwa dana BOSKIN harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan perubahan nyata terhadap kualitas pembelajaran dan penguatan tata kelola sekolah.

Kadisdik memaparkan tujuh Program Prioritas Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar (PHKB) sebagai arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Kapuas yaitu Guru Kompeten dan Pembelajaran Berkualitas Siswa Berkarakter Kuat dan Berakhlak.

Hebat Gerakan Kamis Berbudaya Penguatan Literasi Numerasi dan Nilai Religius Sekolah Ramah Anak dan Inklusif Bijak Bermedia Digital serta Sekolah Kompetitif dengan Lulusan Siap Bersaing.

Ia menjelaskan seluruh program tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan BOSKIN yang direncanakan secara matang dan tepat sasaran.

“BOSKIN Terbaik bukan hanya sekadar bantuan pendanaan tetapi merupakan instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi dan peningkatan mutu pendidikan,” katanya.

Lebih lanjut Kadisdik mengatakan setiap rupiah yang direncanakan dalam RAB harus benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik guru dan kemajuan sekolah.

“Dalam hal ini penyusunan RAB harus sejalan dengan visi Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Narasumber dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah M Ariansyah menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan memastikan setiap sekolah mampu menyusun RAB sesuai petunjuk teknis berbasis kebutuhan nyata sekolah serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Ia mengatakan penyusunan RAB bukan sekadar memenuhi administrasi tetapi merupakan proses perencanaan strategis agar program yang didanai benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Karena itu kami hadir untuk mendampingi sekolah agar mampu menyusun perencanaan yang efektif efisien dan sesuai regulasi.

“Semakin baik perencanaan yang disusun sekolah semakin mudah pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. Melalui pendampingan ini kami berharap seluruh satuan pendidikan penerima BOSKIN dapat mengoptimalkan dana yang diterima untuk menghasilkan inovasi dan peningkatan mutu pendidikan,” tambah Kuskarmen.

Sementara itu Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdik Kapuas Rachmat PK menambahkan jika Kabupaten Kapuas pada Tahun 2026 memperoleh alokasi BOSKIN Terbaik bagi 60 satuan pendidikan. Untuk memastikan seluruh penerima memperoleh layanan pembekalan yang sama, Disdik Kapuas bersama BPMP Kalteng selenggarakan pula pembekalan dan pendampingan secara Zoom Meeting bagi sekolah-sekolah yang belum dapat mengikuti kegiatan tatap muka.

“Melalui sinergi ini diharapkan seluruh penerima BOSKIN Terbaik mampu menyusun RAB yang berkualitas akuntabel tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang profesional serta mendukung implementasi PHKB sebagai gerakan transformasi pendidikan di Kabupaten Kapuas,” pungkasnya. (Ujg/SB)

MELAWI, SuaraBorneo.com – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Melawi menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait penyebaran informasi yang dinilai belum terverifikasi mengenai Kabupaten Melawi dan Bupati Melawi. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Ketua umum Forum Pemuda Dayak (FOPAD) Kabupaten Melawi, Saleh Tapa, di Nanga Pinoh, Rabu (15/7/2026) malam.

Dalam pernyataannya, Saleh Tapa mengatakan bahwa sikap bersama tersebut merupakan representasi dari sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Melawi, di antaranya FOPAD Melawi, Laskar Pemuda Melayu (LPM) Melawi, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Melawi, Persatuan Orang Melayu (POM) Melawi, dan Sabang Merah Borneo Melawi.

Saleh Tapa menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Kami menjunjung tinggi hak setiap warga untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan masukan demi kemajuan daerah sesuai prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Saleh Tapa.

Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan keresahan maupun perpecahan di tengah masyarakat.

“Setiap pernyataan yang disebarkan, khususnya yang berkaitan dengan Kabupaten Melawi dan Bupati Melawi, harus didukung oleh fakta yang sah, beretika, serta tidak berpotensi merusak nama baik, memicu keresahan, ataupun memecah persatuan,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikap tersebut, organisasi masyarakat juga meminta kepada pemilik akun bernama Syamsul Jahidin untuk menghapus konten yang dinilai belum teruji kebenarannya, memberikan klarifikasi secara terbuka, serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Melawi dalam waktu 3 x 24 jam.

“Kami meminta Saudara Syamsul Jahidin selaku pemilik akun yang menyebarkan konten tidak teruji untuk menghapus unggahan, memberikan klarifikasi terbuka, serta memohon maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Melawi dalam batas waktu tiga kali dua puluh empat jam,” kata Saleh Tapa.

Lebih lanjut, Saleh Tapa menyampaikan komitmen organisasi masyarakat untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di Kabupaten Melawi.

Ia juga menyatakan bahwa apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, organisasi masyarakat akan menempuh langkah sesuai mekanisme hukum dan lembaga adat yang berlaku.

“Kami berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan daerah. Apabila permintaan kami tidak dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum maupun lembaga adat yang berlaku,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Saleh Tapa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak serta menjadikan ruang digital sebagai sarana membangun persatuan dan kemajuan daerah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial demi kemajuan dan persatuan Kabupaten Melawi,” tutup Saleh Tapa. (Tio)

BALI, SuaraBorneo.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) usai menggelar pelantikan Pokja News Room Jaga Desa di Provinsi Bali, lanjutkan Safari menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota di Yunna Hotel Lampung, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan SMSI dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum.

Program Pokja Newsroom Jaga Desa bertujuan memberikan pendampingan, pengawalan, serta literasi hukum kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa maupun aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI.

Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung dilakukan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus. Sementara pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat kabupaten/kota dipimpin Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, SE.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan, Pokja Newsroom Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring yang terintegrasi dari pusat hingga daerah sehingga setiap persoalan yang terjadi di desa dapat segera diketahui melalui media monitoring yang berada di ABPEDNAS dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

“Alurnya nanti ada Newsroom Pusat, ada koordinator Pokja Newsroom di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota. Dan di setiap kabupaten membentuk Kordinator kecamatan dengan anggota terdiri dari berbagai desa. Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ujar Firdaus.

Menurutnya, seluruh informasi dan persoalan yang berkembang di desa akan terhubung dan terintegrasi dalam sistem nasional melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Apapun persoalan yang ada di desa akan terintegrasi ke pusat melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa. Program yang dibentuk Kejaksaan Agung ini memberikan penekanan pada pengelolaan program pembangunan yang merupakan bagian dari aset-aset negara yang berada di desa agar dikelola secara efektif sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku,” katanya.

Firdaus menegaskan, program tersebut hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana desa maupun aset desa.

“Program ini hadir untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Ini terintegrasi dengan program Jamintel Kejaksaan Agung RI Bersama APEDNAS dan SMSI menjadi bagian dalam program itu melalui pembentukan Pokja Newsroom,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan berharap kepengurusan Pokja Newsroom Jaga Desa yang baru dikukuhkan mampu menjalankan tugas sebagai jembatan informasi sekaligus mitra pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa Provinsi Lampung mampu menjadi wadah kolaborasi antara media, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kehadiran pokja ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memberikan edukasi, pendampingan, serta membangun kesadaran hukum agar tata kelola desa semakin baik dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” ujar Donny.

Ia juga mengajak seluruh pengurus Pokja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tugas secara profesional dan menjaga independensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan desa melalui pemberitaan yang objektif, edukatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa mampu menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program Gubernur yang saat ini fokus menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui swasembada pangan. Sinergi pemerintah, Kejaksaan, dan media menjadi modal penting agar pembangunan desa berjalan lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Ganjar.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong hilirisasi desa melalui Program Desaku Maju, termasuk pengembangan Pupuk Hayati Cair (PHC) atau Pupuk Organik Cair (POC) yang dibagikan secara gratis kepada petani untuk mendukung modernisasi pertanian.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengolahan komoditas unggulan seperti gabah, singkong, karet, dan kopi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Dukungan lainnya berupa penyediaan mesin pengering (dryer), pengembangan fasilitas penggilingan padi, hingga penerapan teknologi pertanian modern seperti penggunaan drone untuk penyemprotan pupuk secara lebih efisien.

“Dengan penguatan ekonomi desa dan tata kelola pemerintahan yang baik, kami optimistis kesejahteraan petani dan masyarakat desa akan terus meningkat. Karena itu kami menyambut baik kehadiran Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai bagian dari pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Wakil Ketua Umum Yono Hartono, Direktur Umum, Arif Zen Mustofa dan Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan, SE, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Wilson perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung, serta para pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.

Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan konsultan bagi pemerintah desa. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu mencegah penyimpangan dalam tata kelola keuangan dan aset desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. [ad/rls]