BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Pesta adat Naik Dango yang digelar di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang tahun 2026, menjelma menjadi panggung nyata indahnya toleransi dan kokohnya ikatan antaretnis.

Agenda tahunan ini tidak sekadar menjadi ritual ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah bagi masyarakat Dayak, melainkan juga sebuah refleksi mendalam dari persaudaraan yang telah mengakar kuat dalam sejarah, terutama hubungan harmonis antara etnis Dayak dan Kerajaan Mempawah.

Puncak perayaan yang berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026, menjadi bukti nyata bahwa perbedaan bukanlah pemisah, melainkan perajut harmoni bangsa.

Pesona keberagaman dan kuatnya tali persaudaraan antaretnis tersebut terpancar nyata sepanjang jalannya pagelaran tradisi Naik Dango.

Nuansa toleransi langsung terasa hangat saat parade seni dimulai. Berbagai etnis lebur dalam kegembiraan, berjalan beriringan dengan penuh rasa bangga mengenakan busana tradisional masing-masing sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan nyata terhadap kelestarian budaya Naik Dango.

Berpusat di Rumah Adat Samalantan, event tahunan ini tetap konsisten merawat keluhuran adat istiadat warisan luhur. Namun, ada hal yang sangat istimewa pada perayaan kali ini. Kehadiran barisan kehormatan dari Kerajaan Mempawah turut mewarnai, memperindah, dan menggenapi kemeriahan pesta adat tersebut.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Samalantan, Zainal, menyatakan bahwa kolaborasi budaya antara etnis Dayak dan Kerajaan Mempawah dalam perayaan Naik Dango tahun ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi pihaknya.

“Kolaborasi budaya antara etnis Dayak dan Kerajaan Mempawah dalam perayaan Naik Dango tahun ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kami. Bagi masyarakat Dayak Samalantan, Kerajaan Mempawah bukan sekadar tamu, melainkan kerabat sekaligus saudara dekat. Ikatan silaturahmi yang telah terjalin lama ini kini kembali kita rawat secara indah dan berkelanjutan melalui jalur kebudayaan,”
ungkap Zainal Ketua DAD Kecamatan Samalantan.

Sementara itu, pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur dan kebersamaan ini juga ditegaskan oleh pihak kesultanan. Raja Mempawah ke-XIV menegaskan agenda budaya seperti Naik Dango memiliki esensi yang sangat besar dalam membangun fondasi persaudaraan bangsa di tengah dinamika modernisasi.

“Agenda budaya seperti Naik Dango ini memiliki esensi yang sangat besar dalam membangun fondasi persaudaraan bangsa. Kami berharap melalui momentum ini, kita mampu mendorong kemajuan bersama sekaligus membentuk generasi muda yang mencintai akar budayanya sendiri. Dengan demikian, nilai-nilai tradisi luhur dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh di tengah kemajemukan masyarakat yang ada saat ini,” tegas Mohammad Hafijh Adinugraha, Raja Mempawah ke-XIV

Lebih dari sekadar perayaan spiritual dan kebudayaan, kemeriahan Naik Dango di Kecamatan Samalantan juga membawa berkah nyata bagi masyarakat setempat. Perputaran roda ekonomi di kawasan tersebut berdenyut positif seiring melimpahnya rezeki bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pedagang dan pengrajin lokal tampak ikut andil memadati kawasan sekitar Rumah Adat Samalantan, memanen berkah ekonomi dari antusiasme pengunjung yang membeludak.(Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Lahan plasma bersertifikat milik warga Kabupaten Bengkayang diduga di rampas Satgas PKH bersama PT Agrinas setelah ratusan hektare kebun sawit milik masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan di ambil alih dan di kelola sejak April 2026.

Dampaknya, warga kehilangan sumber penghasilan utama untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, hingga membayar cicilan bank.

Dalam audiensi masyarakat tani bersama Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Kantor Bupati. Warga meminta aktivitas pengelolaan lahan dan pencurian buah di hentikan dan hak masyarakat segera di kembalikan.

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan pemerintah daerah akan membela kepentingan masyarakat plasma karena lahan yang di sengketakan memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, kawasan itu awalnya merupakan lahan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Karimunting sejak era Kabupaten Sambas.

Setelah Kabupaten Bengkayang berdiri, area tersebut kemudian masuk skema plasma perusahaan sawit dan di peruntukkan bagi koperasi masyarakat

“Dasar hukumnya sudah ada SHM dari BPN. Dasar hukumnya lagi sudah ada keputusan bupati yang menunjukkan itu menjadi lahan plasma koperasi. Di sini pemerintah akan memperjuangkan masyarakat plasma,” tegas Sebastianus Darwis. Kamis(30/4/2026).

Ia juga menyoroti langkah Satgas PKH dan PT Agrinas yang di sebut masuk ke lokasi tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu.

“Kami di kabupaten tidak pernah mereka datang rembuk. Tiba-tiba langsung patok-patok. Nah ini yang menimbulkan konflik seperti sekarang. Yang di datangi masyarakat tetap kepala daerah, bupati,” ujarnya.

Menurut Sebastianus, setiap kebijakan di daerah semestinya melibatkan pemerintah kabupaten agar persoalan di lapangan tidak memicu gejolak sosial.

“Tolonglah juga berkoordinasi dengan pimpinan daerah sini,” katanya.

Sebastianus Darwis juga mengakui kerugian masyarakat tidak bisa di hindari karena kebun yang selama ini menjadi sumber ekonomi warga sudah tidak lagi di kelola pemiliknya.

“Ya otomatis pasti rugi, karena tidak lagi di kelola mereka. Mereka juga punya kewajiban yang harus dibayar setiap bulan,” katanya.

Ketua Koperasi Dasar Tumbuh Harapan, Kornelius Arif, mengatakan lahan yang kini di kuasai tersebut merupakan kebun plasma milik dua koperasi, yakni Koperasi Dasar Tumbuh Harapan dan Koperasi Matangware, di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

Ia menyebut luas lahan yang saat ini di kuasai mencapai 419 hektare dan mulai di ambil alih sejak 11 April 2026.

“Sejak tanggal 11 April 2026 sampai dengan hari ini di kuasai dan dikelola oleh PT Agrinas,” kata Kornelius.

Kornelius menegaskan seluruh lahan tersebut telah memiliki sertifikat resmi yang terbit pada 2007, 2008, dan 2009. Masyarakat kemudian mulai menanam sawit pada 2011 dan menikmati hasil panen sejak 2014.

“Kami sudah menikmati hasil kelapa sawit ini dari tahun 2014. Itulah mata pencaharian kami untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan lainnya, termasuk sekolah anak-anak kami,” ujarnya

Namun sejak lahan di kuasai pihak lain, warga mengaku kehilangan pendapatan total. Banyak keluarga kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena masih memiliki kewajiban pinjaman dan biaya operasional plasma.

“Dampaknya sekarang ini kami otomatis kehilangan pendapatan dari hasil kebun kami. Sementara kami masih punya hutang bank yang harus di tanggung, biaya rumah tangga, dan biaya sekolah anak-anak,” ucapnya.

Kornelius menyebut masyarakat sempat menolak saat pihak perusahaan mulai masuk ke areal kebun. Namun permintaan warga agar kegiatan di hentikan tidak di respons.

“Pada awal mereka masuk, kami sebenarnya sudah menghadang dan meminta kegiatan itu di hentikan. Tapi tetap tidak di indahkan,” ujarnya.

Selain melakukan protes di lapangan, warga juga menempuh jalur hukum dan administratif. Pengaduan telah di sampaikan ke Bupati Bengkayang pada 12 April 2026, di susul laporan polisi ke Polda Kalimantan Barat pada 22 April 2026.

“Kami minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Barat, dan Bupati Bengkayang agar mengembalikan hak-hak kami tersebut,” tegas Kornelius. (Robin)

BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Bengkayang terus memicu diskusi hangat di ruang publik. Kritik dan masukan kini datang dari kalangan akademisi Institut Shanti Buana (ISB) yang menyoroti pentingnya kajian mendalam dan transparansi sebelum proyek strategis tersebut direalisasikan.

Rektor ISB Bengkayang, Marianus Dinata Alnija, menegaskan bahwa proyek sebesar PLTN tidak boleh hanya menjadi agenda formalitas pemerintah. Ia mendorong keterlibatan pihak independen dan tokoh masyarakat untuk membedah potensi risiko, terutama terkait dampak ekologis dan kesiapan sumber daya manusia.

“Rencana proyek pembangunan sebuah PLTN harus melalui kajian mendalam menyangkut kebutuhan serta penggunaannya secara menyeluruh. Hasil kajian tersebut wajib dibuka secara transparan kepada publik dengan melibatkan tokoh independen hingga tokoh masyarakat,” tegas Marianus.

Selain aspek lingkungan, Marianus menyoroti potensi konflik sosial yang mungkin muncul jika persoalan lahan tidak diselesaikan sejak dini. Menurutnya, kepastian status lahan masyarakat adalah kunci agar proyek ini tidak menyisakan masalah hukum atau sosial di kemudian hari.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa secara infrastruktur, pasokan listrik di Bengkayang saat ini sebenarnya sudah mumpuni. Ia menyarankan agar pemerintah lebih melirik potensi energi terbarukan yang melimpah di daerah setempat daripada memaksakan penggunaan nuklir yang dinilai belum mendesak.

“Bengkayang memiliki julukan daerah ‘Seribu Riam’ yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi terbarukan, tanpa harus bergantung pada PLTN yang kami nilai belum mendesak,” tambahnya.

Pihak akademisi berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan kelayakan jangka panjang bagi ekosistem dan masyarakat Bengkayang, agar pembangunan yang dilakukan selaras dengan kelestarian alam setempat. (Robin)

BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Peran gereja dinilai strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, melalui penguatan nilai moral, sosial, dan budaya di tengah masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam rencana kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tantangan dan Peluang Gereja Masa Kini dalam Menyikapi Dinamika Situasi Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Bengkayang” yang akan melibatkan lintas sektor.

Pembicara dalam kegiatan tersebut, Pendeta Maikel Roki Mawuntu, menegaskan gereja memiliki peran penting sebagai garda moral dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, termasuk tantangan keamanan di kawasan perbatasan.

“Gereja pada prinsipnya selalu berada di garis depan dalam menyampaikan pesan-pesan kedamaian kepada umat, agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh situasi yang dapat mengganggu stabilitas,” ujarnya di Bengkayang, Senin (30/3).

Ia mengatakan, keberadaan Kabupaten Bengkayang sebagai daerah perbatasan menuntut adanya sinergi yang kuat antara seluruh elemen, termasuk gereja, dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut dia, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membina kehidupan masyarakat yang harmonis, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah berbagai pengaruh lintas negara.

“Kondisi perbatasan memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi sosial, budaya, maupun keamanan. Di sinilah gereja hadir untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan menjaga kondusivitas daerah,” katanya.

FGD tersebut direncanakan menjadi wadah strategis untuk membahas tantangan dan peluang yang dihadapi gereja dalam mendukung terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif.

Melalui forum itu, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara gereja, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas wilayah.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara bersama dalam menjaga keamanan, khususnya di wilayah perbatasan.

“Harapannya, FGD ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi mampu melahirkan langkah nyata yang berdampak langsung bagi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Bengkayang,” ujarnya.

Ia menambahkan, gereja memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas.

Rencana pelaksanaan FGD tersebut saat ini tengah dimatangkan, dengan penentuan waktu yang akan disesuaikan bersama para pihak terkait.

Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.(Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput terus digalakkan. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HUKATAN KSBSI Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian di bawah naungan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menggelar aksi bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu dan lansia, Jumat (13/03).

​Ketua DPC F HUKATAN Bengkayang, Reza Satriadi, turun langsung memimpin penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya, aksi ini bukan sekadar bantuan rutin, melainkan langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan merasa aman di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

​Memperkuat Ketahanan SosialSosial,  ​Reza menjelaskan kehadiran serikat buruh di tengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan harmoni.

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, potensi gesekan sosial akibat himpitan ekonomi dapat diredam.

​”Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami membawa dampak positif bagi stabilitas lokal. Saat beban ekonomi warga diringankan, maka kondusivitas wilayah akan terjaga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Bengkayang tetap aman dan terkendali,” ujar Reza.
​
​Untuk menjaga ketertiban dan memastikan bantuan tepat sasaran, Pengurus DPC F HUKATAN menggunakan metode door-to-door. Strategi ini dinilai lebih efektif dalam menjaga keamanan lingkungan tanpa menimbulkan kerumunan yang berisiko.

​Aksi ini mendapat apresiasi positif dari warga. Bantuan ini dianggap sebagai “bantalan” ekonomi yang sangat dibutuhkan saat ini. Reza berharap kegiatan ini menjadi pemantik bagi elemen masyarakat lainnya untuk saling bahu-membahu dalam menjaga keamanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkayang.

​”Jika kebutuhan pokok terjaga dan komunikasi terjalin baik, maka stabilitas daerah akan kuat. Semoga ini menjadi berkah bagi organisasi dan seluruh masyarakat Bengkayang,” pungkasnya.(Robin)

BENGKAYANG, SuaraBorneo.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akademi Manajemen Bumi Sebalo (AKMEN-BS) Bengkayang melaksanakan kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Rumah Hanna, Jalan Sulenco No.114, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Senin (3/11).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB ini diikuti oleh pengurus dan anggota BEM AKMEN-BS Bengkayang sebagai bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat sekitar, khususnya anak-anak di panti asuhan.

Sekretaris BEM AKMEN-BS Bengkayang, Arwanda Ericson, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial dan rasa syukur mahasiswa terhadap sesama.

“Kami datang dengan penuh suka cita untuk berbagi berkat melalui pemberian paket sembako kepada Panti Asuhan Rumah Hanna. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari para pengurus serta anak-anak di panti,” ujarnya.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Arwanda Ericson kepada Pembina Panti Asuhan Rumah Hanna, Ika, yang mewakili seluruh pengurus dan anak-anak asuhan.

Menurut Arwanda, kegiatan bakti sosial ini juga menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengasah kepekaan sosial dan menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan akademik.

“Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya di panti asuhan, tetapi juga di tempat-tempat lain yang membutuhkan uluran tangan,” tambahnya.

Ika menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan mahasiswa AKMEN-BS Bengkayang.

Ia menilai kegiatan seperti ini bukan hanya membantu secara materi, tetapi juga menjadi dukungan moral bagi anak-anak yang tinggal di panti.

“Kami sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah datang dan berbagi. Bantuan ini tentu sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan harian anak-anak,” ucapnya.

Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako, terdiri atas beras, minyak goreng, telur, makanan cepat saji, dan berbagai jenis makanan ringan (snack). Seluruh paket dikumpulkan dari hasil donasi mahasiswa dan kegiatan penggalangan internal kampus.

Kegiatan berlangsung kondusif hingga pukul 16.00 WIB dan ditutup dengan doa bersama serta sesi foto bersama antara mahasiswa dan anak-anak Panti Asuhan Rumah Hanna Bengkayang. (Robin)

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sungai Betung salah satu sekolah di Kabupaten Bengkayang menerima bantuan untuk revitalisasi sekolah sebesar 2,1 miliar rupiah dari Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN) tahun 2025.atau program Revitalisasi Satuan Pendidikan Direktorat SMP Direktorat Jendral Paud Dasmen Kementerian Dasar dan Menengah.

Berdasarkan plang Anggaran yang tertera di lokasi sekolah Waktu pelaksanaan program Revitalisasi tersebut 120 hari kerja kalender.

Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Kepala Sekolah SMP 3 Sungai Betung, Afat menegaskan bahwa semua pekerjaan revitalisasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Kami memastikan setiap langkah dalam proses revitalisasi ini mengikuti standar yang telah ditetapkan. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi prioritas utama,” ungkap ,Afat Kepsek SMP Negeri 3 Sungai Betung.

Ia menjelaskan Proses pembangunan masih dalam tahap proses terus dilakukan hingga bangunan sekolah terbangun dengan sempurna, meskipun tantangan dan hambatan mungkin muncul, “Wajar saja jika pada saat proses pembangunan belum selesai, pasti ada yang kurang. Namun, kami berkomitmen untuk merapikan setiap kekurangan hingga selesai sesuai standar,” Jelasnya.

Dalam revitalisasi sekolah Menengah Perama (SMPN 3) tidak hanya memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa semua materi yang digunakan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Material seperti kusen dan pintu yang dibeli dari pihak toko bangunan akan diperiksa secara seksama. “Jika kami menemukan bahwa material tersebut tidak layak, kami akan melakukan retur untuk memastikan hanya yang terbaik digunakan dalam pembangunan,” katanya.

Lanjut Afat, item dalam pembangunan program revitalisasi meliputi ruang Administrasi, ruang LAB komputer, ruang kelas, UKS, Rumah Dinas, dan WC.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Betung ,Afat juga menjelaskan Dalam penggunaan K3, para pekerja diharuskan menggunakan alat pelindung diri (APD) selama bekerja.

“Namun, saat istirahat, mereka tidak diwajibkan untuk mengenakannya,” tambah Afat menekankan pentingnya keselamatan tanpa mengabaikan kenyamanan.

Dengan adanya bantuan ini,kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Betung berharap dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.

Berdasarkan Data Program Revitalisasi tahun 2025 di kabupaten Bengkayang sebanyak 12 Sekolah SMPN, yaitu : Untuk Sekolah SK2,
1.SMPN 1 Sungai Raya
2.SMPN 2 Capkala
3.SMPN 5 Teriak
4.SMPN 3 Teriak
5.SMPN 5 Ledo
6.SMPN 3 Sungai Betung
7.SMPN 01 Jagoi Babang
8.SMPN 03 Tujuh Belas

Untuk Sekolah SK5
1.SMPN 5 Sungai Raya Kepulauan
2.SMPN 3 Siding
3.SMPN 2 Sanggau Ledo
4.SMPN 1 Ledo

(Rbn)