BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kegiatan sosialisasi teknis (workshop) penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Kegiatan tersebut dilakukan secara luring dan daring pada Rabu, 08/05/2024. Kegiatan dihadiri oleh seluruh perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota, khususnya Inspektorat, Biro/Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah yang menjadi lokus penilaian. Juga hadir pejabat dari Direktorat Polda Kalsel beserta seluruh jajaran Kepolisian Resor (Polres) se Kalsel, dan pejabat dari Kanwil BPN Kalsel beserta seluruh jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) se Kalsel.

Dalam sambutannya, Hadi Rahman selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik wajib memiliki visi dan tujuan yang jelas, berjangka panjang. Kerangka berpikir dan pola tindak harus mengikuti kompas yang memberikan arah dan panduan untuk pengorganisasian dan penggerakan seluruh sumber daya pelayanan publik. Tidak boleh ada disorientasi arah atau pelayanan yang berfokus hanya kepada waktu. Oleh karena itu, penyelenggara perlu mengupayakan dan memastikan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas prima kepada masyarakat. Inilah yang patut menjadi tujuan bersama.

Penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman RI sejak tahun 2015 memiliki relevansi yang sangat strategis terhadap visi dan tujuan pelayanan publik tersebut. Melalui penilaian ini dapat diketahui tingkat kepatuhan dan kualitas pelayanan publik dari Kementerian, Lembaga dan Pemda se Indonesia, sehingga kemudian bisa dihasilkan suatu rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik. Hasil penilaian dimaksud juga akan dimanfaatkan secara optimal dalam pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) dan realisasi _Sustainable Development Goals_ (SDGs). “Contohnya adalah raihan Pemprov Kalsel dalam ajang PPD 2024 kemaren dimana Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang terlibat didalamnya, menjadikan hasil penilaian kepatuhan tahun 2023 sebagai salah satu sumber _clearance_ data”, tegas Hadi Rahman.

Tahun 2024 ini, Penilaian Kepatuhan atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI berlanjut dengan menyasar 25 Kementerian, 15 Lembaga, dan 552 Pemda di seluruh Indonesia. Hal-hal yang sudah baik dalam penilaian tahun sebelumnya diharapkan agar dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Lebih penting lagi adalah hasil penilaian tersebut harus berdampak positif terhadap upaya pencapaian pelayanan publik yang berkualitas prima.

“Jadi, angka-angka penilaian yang dihasilkan mampu memberi makna terhadap pekerjaan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, menjadikan diri kita sebagai pembawa manfaat, kebaikan dan kebahagiaan bagi pengguna layanan khususnya dan masyarakat pada umumnya”, pungkas Hadi Rahman.

Kegiatan _workshop_ kemudian diisi dengan paparan oleh narasumber eksternal yaitu Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Rektor UIN Antasari Banjarmasin) dan Drs. Rahmadi (Perwakilan Bappeda Prov. Kalsel). Dilanjutkan dengan paparan dan diskusi antara narasumber dari Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Kalsel dengan peserta kegiatan, baik yang berhadir langsung maupun perwakilan dinas/instansi/lembaga yang hadir secara daring. [ad/ril]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kemunculan buaya ukuran besar di Sungai Pelambuan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan beberapa hari lalu hingga saat masih membawa aura ketakutan bagi warga yang tinggal di kawasan itu.

Akibatnya, warga yang tinggal di Sungai Pelambuan RT 43 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, banyak yang takut mendekati sungai untuk beraktivitas di pinggir sungai.
Agar tidak ada korban karena disambar buaya, Sat Polairud Polresta Banjarmasin dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin memasang spanduk peringatan untuk warga di sana, Selasa (7/5/2024).

Dalam spanduk terdapat larangan berenang, memancing, dan kegiatan mandi cuci kakus (MCK) di Sungai Pelambuan.

Seperti diketahui Sat Polairud Polresta Banjarmasin dan BPBD Kota Banjarmasin telah melakukan penyisiran Sungai Pelambuan.

Penyisiran ini, dilakukan untuk mencari keberadaan buaya yang sempat muncul di kawasan tersebut.

Dengan menggunakan perahu kayu (jukung) Sat Polairud dan BPBD Kota Banjarmasin menyisir sungai yang berada di belakang rumah warga, Senin (6/5/2024).

Penyisiran tersebut merupakan hari kedua dilakukan tim BPBD Kota Banjarmasin.

Sebelumnya, pada Jumat (3/5/2024) pagi tim BPBD Kota Banjarmasin melakukan kroscek terkait beredarnya video di media sosial yang merekam kemunculan seekor buaya di Sungai Pelambuan.

Saat tim BPBD melakukan pengecekan pada Jumat tersebut, ternyata memang informasi itu benar.

Terbukti, saat tim BPBD Kota Banjarmasin melakukan kroscek, buaya tersebut menampakkan diri.

BPBD memperkirakan ukuran buaya tersebut lebih 1 meter.
Untuk memancing buaya, tim BPBD menggunakan umpan seekor ayam. Namun upaya ini tampaknya gagal.

BPBD Banjarmasin telah memasang perangkap untuk menangkap buaya tersebut. (*)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Pemerintah menargetkan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada 2024. Intruksi penurunan stunting tersebut menjadi giat sejumlah daerah dalam penurunannya.

Kalimantan Selatan (Kalsel) daerah yang juga mengupayakan penurunan stunting juga berhasil melakukannya secara drastis, dari 2021, 2022. Namun di 2023 kembali mengalami kenaikan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Firman Yusi menyayangkan dan keprihatinannya atas kasus stunting di Kalsel.

“Secara nasional pemerintah menargetkan sampai 14 persen pada 2024 ini,” katanya Jumat (3/5/2024)

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang baru dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia terhadap prevalensi stunting di Kalsel naik.

“Awalnya pada 2021 Kalsel termasuk daerah yang mampu menurunkan drastis dari 30 persen menjadi 24,6 persen di 2022. Namun untuk 2023 kemarin angka tersebut naik menjadi 24,7 persen,” ucapnya.

Memang kenaikan tersebut tidak signifikan, tetapi Kalsel di 2023 mengalami kegagalan. Yang barang tentu menjadi sorotan agar di 2024 menjadi turun.

“Kenaikannya memang tipis, akan tetapi Kalsel gagal menurunkan angka prevalensi stunting, selain itu akan mengevaluasi program penanganan stunting dengan bekoordinasi antara pemerintah kabupaten/kota. Ini perlu kerjasama sejumlah sektor dalam penanganannya,” ucap Firman.

Ia menegaskan, stunting menjadi penting untuk diturunkan angka prevalensinya, karena berdampak besar pada kualitas SDM dan kemampuan berkompetisi di masa yang akan datang.

“Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah intervensi pada penyebab terjadinya stunting pada anak. Memperhatikan pemenuhan gizi calon ibu dan memantau perkembangan anak sejak lahir hingga beberapa bulan. Selain itu faktor lainnya menyangkut kesehatan dan gizi, hingga faktor pendukung seperti kebersihan lingkungan, ketersediaan air bersih hingga fasilitas MCK yang standar,” pungkasnya. (*)

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Sebanyak delapan wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) berpotensi dilanda cuaca ekstrem pada siang, Kamis (9/5/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk 13 kota dan kabupaten di Kalsel, hari ini.

BMKG lewat laman resminya bmkg.go.id menyebut cuaca ekstrem yang menyelimuti delapan wilayah di Kalsel berupa hujan lebat disertai petir/kilat serta angin kencang.

BMKG juga menyebut delapan wilayah di Kalsel yang berpontensi dilanda hujan petir adalah Banjarbaru, Banjarmasin, Batulicin, Kotabaru, Marabahan, Martapura, Paringin dan Rantau.

BMKG juga menyebut kondisi cuaca di Kalsel sangat beragam dari cerah, hujan hingga angin dengan suhu rata-rata mencapai 25 – 34 derajat celsius dan kelembapan 60 – 95 persen.

Untuk itu BMKG dalam laman resminya bmkg.go.id, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Kalsel dengan menyebut: “Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang/sore hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Balangan, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan sekitarnya”.

BMKG mengingatkan masyarakat seluruh wilayah Kalsel untuk mengamati kondisi cuaca sebelum beraktivitas hari ini.

Simak daftar lengkap prakiraan cuaca di Kalsel untuk hari ini, Selasa (30/4/2024) versi bmkg.go.id:

1. Kota Banjarbaru
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan Petir
Malam: Berawan
Dini Hari: Berawan

2. Kota Banjarmasin
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan Petir
Malam: Berawan
Dini Hari: Berawan

3. Amuntai (HSU)
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan Ringan
Malam: Berawan
Dini Hari: Berawan

4. Barabai (HST)
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan Ringan
Malam: Berawan
Dini Hari: Berawan

5. Batulicin (Tanah Bumbu)
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan Petir
Malam: Berawan
Dini Hari: Berawan

6. Kandangan (HSS)
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan Ringan
Malam: Berawan
Dini Hari: Berawan

7. Kotabaru (Kotabaru)
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan Petir
Malam: Berawan
Dini Hari:Berawan

8. Marabahan (Batola)
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan Petir
Malam: Berawan
Dini Hari: Berawan

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Muhammad Al Farabi merupakan salah satu pelajar.Indonesia yang berasal dari Kota Banjarmasin yang sedang menimba ilmu di Universitas Al Azhar, Mesir.

Muhammad Al Farabi saat ini terkendala kekurangan dana dikarenakan dana yang telah diberikan oleh orang tua masih belum mencukupi untuk biaya hidup dan biaya
lainnya.

Berdasarkan hal tersebut Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan bantuan dana pendidikan kepada Muhammad Al Farabi agar dapat meringankan biaya hidup dan biaya akomodasi lainnya untuk menuntut ilmu di Universitas Al Azhar, Mesir.

“Semoga bantuan tersebut dapat memberikan semangat dan meringankan biaya pendidikan selama menimba ilmu di Universitas Al Azhar, Mesir kepada Muhammad Al Farabi,” UPZ Bank Kalsel.

Bagi donatur dan Sahabat Akselenials yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv/ad]

Rekening zakat, Infak dan Sedekah Bank Kalsel Syariah: 6500844928 (Zakat) 6500846214 (Infak dan Sedekah) A.n Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center UPZ Bank Kalsel 0811505153

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan ketersediaan dan akses perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus mengukur dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah.

Dalam hal ini, Pemprov Kalsel perlu sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Kalsel.

Demikian diutarakan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah pada pembukaan silaturahmi Ketua/Pengurus DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) masa bakti 2024-2028, Selasa (07/05/2024) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Turut hadir, Ketum DPP APERSI Junaidi Abdillah dan Sekjen DPP APERSI Daniel Jumali, perwakilan DPD APERSI se Indonesia, kalangan perbankan, mitra kerja, dan dinas terkait.

Diingatkan Paman Birin, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat memperburuk masalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan perumahan di daerah.

Oleh sebab itu, pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan perlu memetakan faktor-faktor penentu akses dan ketersediaan perumahan.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Disadari, bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk DPD APERSI Kalsel.

“Saya berharap, dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Kalsel, DPD APERSI Kalsel, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, upaya kita ini dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat Kalsel,” ungkap Paman Birin.

Paman Birin pun mengapresiasi semangat dan komitmen jajaran APEKSI dalam mengabdikan diri untuk memajukan organisasi ini.

“Saya yakin, dengan semangat dan komitmen yang kuat, serta dilandasi dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, DPD APERSI Kalsel akan mampu mencapai berbagai target dan sasaran yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Junaidi menyatakan komitmen jajarannya untuk terus fokus mendukung program pemerintah yakni satu juta rumah dan dilanjutkan program 3 juta rumah nantinya.

Dalam hal ini, pihaknya sangat memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk kelancaran mewujudkan program perumahan, khususnya terkait perizinan dan sebagainya.

“Hingga Mei, realisasi pembangunan perumahan mencapai 2.700 unit,” ujarnya.

Usai pembukaan silaturahmi, dilakukan prosesi pelantikan dan pengukuhan Ketua/Pengurus DPD APERSI masa bakti 2024-2028 yang diketuai, Wahidah sekaligus penandatanganan berita acara dan fakta integritas. [ad/adpim]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Untuk yang kesebelas kalinya sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Prestasi keberhasilan Pemprov Kalsel ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalsel, Senin (5/6) siang.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI atas LKPD yang diserahkan Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor pada 5 Maret 2024 lalu, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP ini adalah prestasi yang kesebelas kali berturut-turut didapatkan sejak tahun 2013 oleh Pemprov Kalsel, atas kewajaran laporan keuangan dengan empat kriteria, yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Atas capaian ini, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan bahwa ini menjadi kebanggaan dan dirinya mengharapkan prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi Pemprov Kalsel.

“Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri, dan saya harapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel. Kerjasama dan sinergi yang solid antar SKPD menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel,” sampainya.

Selain itu Muhidin juga menyampaikan bahwa capaian ini juga tak lepas dari dukungan dan pengawasan DPRD dan BPK RI.

“Saya yakin dengan kerja keras, integritas dan semangat kebersamaan dari seluruh jajaran Pemprov Kalsel serta dukungan dan pengawasan dari DPRD dan BPK kita akan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” ujarnya.

Muhidin juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah memeriksa dan menyerahkan LHP Pemprov Kalsel tahun anggaran 2023 dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Sedangkan Rahmadi, Kepala Kantor Wilayah BPK RI Kalsel mengharapkan capaian ini dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

“Prestasi ini menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggan bersama,” sampainya.

Lebih lanjut, Rahmadi juga turut menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan belanja pada semester 2 tahun 2023, terhadap kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar 4,95 milyar, Pemprov Kalsel sudah melakukan pengembalian sebesar 4,81 milyar atau sebesar 97 persen sampai dengan 30 April 2024.

“Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kalsel yang merespon secara cepat temuan BPK,” ujar Rahmadi.

LHP diserahkan bersamaan dengan Ihtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel kepada Ketua DPRD dan Wakil Gubernur Kalsel, yang juga turut disaksikan oleh Sekda dan Inspektur Daerah.

Adapun ujar Rahmadi, LHP dimaksudkan untuk memberikan opini atau pernyataan pendapat atas laporan keuangan terhadap informasi pengelolaan keuangan yg disajikan.

Rahmadi juga mengingatkan bahwa rekomendasi yang telah diserahkan BPK agar segera ditindaklanjuti selambatnya 60 hari kerja sejak LHP diserahkan.

Turut berhadir pimpinan Forkopimda Kalsel, sejumlah perwakilan instansi dan lembaga vertikal serta sejumlah Kepala dan Perwakilan SKPD Lingkup Pemprov Kalsel. [ad/adpim]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Kegiatan Rapat Kerja Forum Servis Bank Pembangunan Seluruh Daerah Indonesia (BPSDI) oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), dimana Bank Kalsel sebagai tuan rumah yang digelar di Kota Banjarmasin pada tanggal 6-7 Mei 2024 resmi dibuka, Senin (6/5/2024) di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin.

Dalam sambutannya Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari seluruh anggota Forum Service BPDSI dan ASBANDA yang memberikan kesempatan kepada Bank Kalsel menjadi Tuan Rumah pelaksanaan Forum Service BPD Seluruh Indonesia.

“Mandat sebagai tuan rumah merupakan suatu kebahagian dan kehormatan tersendiri bagi Bank Kalsel sebagai tempat diskusi mengenai kualitas layanan,” ungkapnya.

Bank Kalsel sendiri punya komitmen kuat untuk terus meningkatkan layanan kepada nasabahnya. Tidak hanya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas pendukung pun juga diperhatikan agar nasabah nyaman saat menerima pelayanan di cabang Bank Kalsel yang ada di daerah.

“Kami berharap melalui kegiatan kali ini, ada banyak ide baru hingga saran perbaikan yang dapat kita aplikasikan nantinya di masing-masing BPD, khususnya dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional ASBANDA Subekti Heriyanto mengatakan, melalui kegiatan kali ini diharapkan perwakilan BPD se-Indonesia bisa menambah wawasan terkait peningkatan layanan masing-masing BPDnya.

“Hari ini peningkatan layanan tidak hanya sekedar untuk penilaian, tapi sudah menjadi keharusan, mengingat hal ini penting untuk membuat loyalitas di hati nasabah,” tegasnya.

Tidak berbeda, Direktur Utama Bank Sumut selaku Ketua Steering Committe (SC) Forum Service BPD SI Babay Farid W. menambahkan, seiring berkembangnya era digital sekarang, pelayanan kepada nasabah dibidang perbankan juga terus mengalami perubahan.

Karena itulah tidak hanya diperlukan ide-ide dan gagasan baru, BPD disarankannya juga untuk bisa menimba ilmu dengan perbankan besar di Indonesia agar kedepannya pelayanan BPD dapat setara dan semakin berkualitas.

“Bahkan kalau perlu sekolahkan SDM perbankan kita hingga keluar negeri. Ini penting agar mereka bisa mendapatkan wawasan baru yang mereka bisa bagikan ke SDM BPD lainnya,” ungkapnya. [adv/ad]

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Komitmen Bank Kalsel dalam membantu Palang Merah Indonesia (PMI) untuk memenuhi ketersediaan darah bagi masyarakat banua terus dibuktikan.

Mengambil momentum Hari Jadi Bank Kalsel ke-60 tahun, Bank Kalsel menggelar kegiatan donor darah dengan tema “Selalu Bersama Untuk Bergerak (SEMARAK), Membantu Sesama dengan Setetes Darah”, Senin (6/5/2024) di basemen Kantor Pusat Bank Kalsel di Banjarmasin.

Kegiatan donor darah kali ini sendiri cukup sukses digelar, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya mitra kerja yang hadir untuk mendonorkan darahnya untuk keperluan kemanusiaan bersama PMI.

Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, melalui kegiatan kali ini diharapkan dapat membantu PMI dalam rangka memenuhi ketersediaan darah untuk masyarakat yang memerlukan.

Selain itu selama ini Bank Kalsel terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran operasional PMI melalui pemberian berbagai bantuan dengan menggunakan dana CSR.

Kali ini bantuan kembali diberikan kepada PMI Provinsi Kalsel berupa 3 buah tenda oval lorong senilai Rp74.400.000. Selain itu bantuan juga diberikan kepada UDD PMI Kota Banjarmasin berupa 1 buah Box Electric Mobile Cooler dan Rompi Lapangan senilai Rp50.575.000.

“Semoga bantuan yang diberikan kali ini dapat membantu PMI dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan sosial hingga kemanusiaan untuk masyarakat Banua,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah berterimakasih kepada Bank Kalsel yang berkomitmen untuk membantu PMI dalam rangka memenuhi ketersediaan kantong darah melalui kegiatan donor darah.

Baginya kegiatan semacam ini sangatlah membantu pihaknya, mengingat kebutuhan darah di Banua terus meningkat, bahkan kini sudah tembus hingga ratusan ribu kantong darah tiap tahunnya.

“Karena itulah kedepan kami berharap akan lebih banyak lagi perbankan seperti Bank Kalsel yang dapat melaksanakan kegiatan donor darah dan berkomitmen berkolaborasi bersama PMI melalui dana CSR-nya,” pungkasnya. [adv/ad]