JAKARTA, SuaraBorneo.com – Seiring berjalannya dinamika seleksi CASN TA 2024, Ombudsman RI telah menerima konsultasi dan pengaduan dari para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Namun sesuai mekanisme kerja Ombudsman, para peserta seleksi diarahkan untuk melapor terlebih dahulu ke instansi terkait (KemenPAN-RB dan BKN). Untuk sementara ini, sebagai bagian dari tugas pengawasan atas pemerintahan, Ombudsman memberikan penyataan awal sebagai bahan evaluatif bagi Pemerintah.

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, urusan kepegawaian adalah sebentuk pelayananan publik. Penundaan pengangkatan CASN TA 2024 tentu berdampak terhadap pelayanan publik “Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akab berakibat terganggunya layanan kesehatan”, ucapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta pada Selasa (11/03/2025).

Pertama, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan TMT tersebut. “Selain dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, juga ada potensi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN). Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya”, terangnya.

Kedua, demi akuntabilitas publik, Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara.

Ketiga, sebagai exit-strategy, pemerintah menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. “Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan atas alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak).”, tegas Robert

Keempat, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan penundaan lagi di kemudian hari. “Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk PPPK”, kata Robert.

Kelima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah. “Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR RI dengan Pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. Hal ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya pencarian solusi penundaan pengangkatan CASN TA 2024”, tegas Robert.

Sebagai pintu terakhir bagi para pencari keadilan setelah menempuh mekanisme pengaduan ke internal pemerintah (KemenPAN dan BKN), Ombudsman menghimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan atas maladministrasi melalui berbagai kanal resmi di kantor pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi. Jalur mekanisme kelembagaan resmi seperti ini menjadi pilihan utama dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (administrative-justice) dan ekspresi hak demokarsi warga. (*)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Ombudsman RI mendorong penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pelayanan publik. Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam Diskusi Publik Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025).

EBT terdiri dari dua kategori, yaitu energi baru seperti hidrogen dan nuklir, serta energi terbarukan seperti energi surya, air, dan lainnya. Menurut Hery, penerapan EBT dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau.

“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, EBT dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,” kata Hery.

EBT memiliki beberapa keunggulan, di antaranya ramah lingkungan, sumber daya berlimpah, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar, ketergantungan pada kondisi alam, dan kapasitas penyimpanan energi yang terbatas.

Lebih lanjut, Hery menyoroti bahwa persentase penggunaan EBT terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan. Ia berharap EBT dapat masuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kebanyakan wilayah pedesaan. “Listrik masuk daerah 3T, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Produktivitas pun akan tercipta,” tegas Hery.

Menurut Hery desentralisasi EBT untuk desa yang masuk kawasan hutan dan 3T itu perlu dilakukan, sebab sulit terakses infrastruktur listrik maka pengembangan EBT bisa menjadi alternatif.

Potensi EBT di Desa

Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Menurutnya, desa-desa harus memanfaatkan EBT dan menjadi desa mandiri energi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kemandirian energi desa sudah tidak bisa ditunda lagi. BUMDes harus menjadi pengelola energi di desa,” ujar Riza.

Kemandirian energi akan menjadi program prioritas Kementerian Desa. “Dengan energi yang mandiri, industrialisasi pedesaan akan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud,” katanya. Ia menambahkan bahwa beberapa langkah sistematis yang diperlukan dalam penerapan EBT di desa mencakup penyusunan regulasi, peningkatan infrastruktur dan akses teknologi, serta penguatan sistem informasi dan monitoring.

Dengan potensi besar dan tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan desa mandiri energi berbasis EBT

Senada dengan itu, Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto menambahkan bahwa EBT menjadi tantangan bagi PLN karena dapat menyediakan sumber energi yang lebih murah. “Desa memiliki potensi besar dalam pemanfaatan EBT. Namun demikian, PLN memiliki target untuk melistriki seluruh desa di Indonesia dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.

Menurut Adi, pihak PLN akan menindaklanjuti dengan pemerintah terutama melalui Kemendes guna pengembangan listrik di kawasan pedesaan.

“PLN bersama Kementerian ESDM telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (LISDES) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik 100%,” ujarnya.

Adi menjelaskan bahwa PLN dan Kementerian ESDM menghadirkan APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) untuk membuka akses listrik di wilayah terpencil. APDAL berfungsi sebagai baterai portabel yang menyimpan daya, sementara SPEL memanfaatkan energi surya untuk mengisi ulangnya.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Prof. Sofyan Sjaf menegaskan bahwa EBT adalah bagian penting dari sumber daya desa yang harus dikelola secara optimal. “Kekuatan ekonomi desa harus dikelola dengan baik oleh lembaga desa agar pemerataan kesejahteraan dapat terjadi,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang nilai ekonomi EBT.

Turut hadir sebagai narasumber lainnya Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Biko Wisantosa dan Saputra Malik selaku Asisten KU V ORI. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) Hj. Rahmawati Zainal, S.H., resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Utara.

Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming di Gedung 2 Istana Wakil Presiden, jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dengan menggunakan kebaya putih yang dipadukan dengan batik bermotifkan khas Kaltara, Rahmawati dilantik bersama seluruh calon ketua Dekranasda dari 34 provinsi se-Indonesia.

Pelantikan Dekranasda di tandai dengan penyematan pin Dekranasda serta penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Dekranas Selvi.

“Selamat menjalankan amanah besar sebagai Ketua Dekranasda Provinsi dalam memajukan sektor kerajinan di daerah masing-masing,” ucap Ketua Dekranas Selvi.

Dia menyampaikan harapan besar kepada seluruh Ketua Dekranasda Provinsi agar dapat mencari dan menemukan potensi UMKM yang luar biasa, bahkan sampai di daerah yang terpencil sekalipun.

Selain itu Dekranasda Provinsi diminta agar terus menjangkau para perajin, membuka peluang dan memperkenalkan karya perajin ke dunia dengan berbagai seni, kreativitas, serta inovasinya.

Kemudian juga meningkatkan literasi digital, serta akses pasar yang jauh lebih luas, yang nantinya berguna mewujudkan UMKM yang lebih maju dan berdaya saing secara global
Acara ini dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng dan syukuran HUT-45 Dekranas. Turut hadir Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian beserta jajaran. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih, dr. H. Khairul, M.Kes., dan Ibnu Saud IS, resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025.

Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan 961 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Dalam momentum ini, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemimpin daerah untuk membela kepentingan rakyat dan berjuang demi perbaikan kehidupan masyarakat.

Usai pelantikan, dr. H. Khairul, M.Kes., dan Ibnu Saud IS sebagai kepala daerah yang akan memimpin Tarakan hingga lima tahun ke depan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Tarakan. Mereka berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Tarakan atas dukungan yang diberikan. Kami berharap dapat menjalankan program-program yang telah dijanjikan selama proses kampanye demi kemajuan Kota Tarakan,” ujar Wali Kota Tarakan.

Pelantikan ini menandai dimulainya periode kepemimpinan baru di Kota Tarakan, dengan harapan bahwa berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat. (mdd/ril)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya dan Wakil Bupati H. Adlin Tambunan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pelantikan ini menjadi bagian dari rangkaian acara pengukuhan 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Sejak pagi, Darma Wijaya dan Adlin Tambunan bersama kepala daerah lainnya telah bersiap di Monumen Nasional (Monas) untuk mengikuti prosesi kirab menuju Istana Merdeka. Barisan kirab yang diiringi drum band Gita Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bergerak menuju Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Tepat pukul 09.45 WIB, mereka memasuki halaman tengah Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara.

Pelantikan berlangsung di halaman tengah Istana. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan seluruh kepala daerah yang dilantik. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah dilakukan serentak di Istana Kepresidenan.

Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Acara ini diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi kepemimpinan pasangan Dambaan di periode kedua mereka (2025-2030) dan komitmen untuk melanjutkan program pembangunan di Tanah Bertuah Negeri Beradat. Pada periode sebelumnya, kepemimpinan Darma Wijaya dan Adlin Tambunan fokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, hingga peningkatan pelayanan publik lewat 7 program prioritas Sapta Dambaan (SAPDA).

Dengan amanah baru yang keduanya terima, diharapkan berbagai program pembangunan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan lewat visi Sergai Mantab; Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan. (Ynr/MCS)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Presiden Republik Indonesia Jendral TNI (Purn) H. Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) terpilih periode 2025-2030, yakni Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., dan Ingkong Ala, S.E., M.Si., di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Acara pelantikan ini diikuti 961 kepala daerah se Indonesia yang terdiri atas gubernur, wali kota, bupati beserta para wakilnya yang diawali dengan prosesi kirab berjalan kaki dari Monas menuju Istana Merdeka, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Presiden Prabowo Subianto memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah sekaligus melakukan penandatanganan berita acara secara simbolis yang dilakukan enam perwakilan kepala daerah.

“Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita. Kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara,” buka Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Presiden Prabowo mengatakan pelantikan secara serentak ini menggambarkan besarnya bangsa Indonesia yang memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan baik.
“Bahwa bangsa kita yang demikian besar yang keempat terbesar jumlah penduduk seluruh dunia bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan dan demokrasi yang dinamis,” ujarnya.

Sebelumnya, selama dua hari seluruh kepala daerah telah mengikuti gladi kotor hingga gladi bersih yang dikomandoi oleh Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia di Monas.

Setelah pelantikan ini, kepala daerah akan mengikuti agenda pembekalan atau retret selama sepekan penuh yang dilaksanakan dari tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sementara para wakil kepala daerah hanya hadir sehari menjelang penutupan. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – HM Wiyatno dan Dodo resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara bersama dengan 480 Kepala Daerah lainnya, Kamis (20/2/2025).

Sebelum prosesi pelantikan, seluruh Kepala Daerah terlebih dahulu dikumpulkan di Monas untuk bersama-sama berjalan kaki menuju tempat pelantikan.

Area jalan sekitar monas ditutup dan dialihkan oleh Kepolisian bersama dengan dinas terkait.

Sebelumnya, Kepala Daerah menjalani rangkaian registrasi dan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kemendagri serta proses gladi kotor dan gladi bersih di Area Tugu Monas.

HM Wiyatno didampingi Dodo kepada tim Humas Diskominfosantik Kapuas mengaku bersyukur dan berbahagia karena telah menyelesaikan seluruh rangkaian prosesi pelantikan yang berjalan dengan lancar dan hikmad.

“Kemenangan sebagai Bupati dan Dodo sebagai Wakil Bupati Kapuas merupakan kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas,” ucapnya.

Karenanya, dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan bersama-sama bahu membahu membangun Kabupaten Kapuas.

“Sesuai dengan visi/misi kami, Kapuas BERSINAR (Berdaya saing, Sejahtera, Indah, Aman dan Religius).

Kami juga dalam hal ini, lanjut mantan Ketua DPRD Provinsi Kalteng ini menyampaikan,
rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam
proses demokrasi di Kapuas.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas. Ini adalah kemenangan kita bersama untuk Kapuas yang lebih baik,” pungkasnya. (Ujg/SB)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gladi bersih pelantikan kepala daerah yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025), berlangsung meriah.

Tampak seluruh kepala daerah melakukan long march dari Monas menuju Istana Negara dikawal ketat oleh polisi serta Satpol PP.

Pengamanan juga diperketat, dengan barisan polisi dan Satpol PP menjaga kelancaran jalannya prosesi. Di sepanjang perjalanan, sejumlah kepala daerah melambaikan tangan ke arah kamera dan masyarakat yang menyaksikan dari kejauhan.

Termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara terpilih, H Zainal A Paliwang – Ingkong Ala yang memberikan salam Kaltara di Hati (sapaan khas) kepada awak media. Keduanya mengikuti gladi bersih mengenakan pakaian putih hitam.

Prosesi tersebut merupakan bagian dari rangkaian pelantikan yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan pada Kamis (20/2/2025).

Setelah itu, para kepala daerah akan mengikuti orientasi atau retreat di Akademi Militer Magelang. (mddkisp)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kebijakan efisiensi anggaran saat ini menjadi perbincangan hangat di publik. Banyak yang menyuarakan kekhawatiran akan berdampak pada menurunnya kinerja kementerian dan lembaga dan giliran selanjutnya pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai lembaga negara yang terkena imbas dari kebijakan efisiensi anggaran, Ombudsman RI turut melakukan penyesuaian melalui tata kerja yang adaptif,

agar masyarakat tidak dirugikan serta mendapatkan pelayanan dan perlindungan hak atas akses pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menegaskan bahwa secara kelembagaan, kebijakan efisiensi anggaran akan berimbas pada kinerja pengawasan pelayanan publik.

“Tentu saja kami perlu melihat kembali anggaran yang tersedia, serta mengambil kebijakan mengenai tata kerja pengawasan pelayanan publik yang efektif, meski terkena kebijakan efisiensi anggaran. Ombudsman akan tetap bekerja melaksanakan tugas pengawasan pelayanan publik sebagaimana mestinya,” tegas Najih.

Dalam keterangan yang disampaikan sebelumnya, sebagai lembaga negara berpagu anggaran kecil, pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 255,59 miliar namun mengalami pemangkasan sebesar Rp. 91,6 miliar atau 35,84 persen, sehingga kini menjadi Rp.163,99 miliar usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI sebagai mitra Ombudsman RI pada tanggal 12 Februari 2025.

Sebagian anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk belanja pegawai Ombudsman RI sebesar Rp.127.254.496.000, sehingga tersisa sekitar Rp 36 miliar. Sisa dana ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar organisasi lainnya, termasuk honor Tenaga Pendukung di Ombudsman RI pusat dan 34 Kantor Perwakilan se-Indonesia.

“Jadi ya, kami sedang berpikir bagaimana anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Ombudsman karena pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp 36.736.523.000 tidak akan mencukupi kebutuhan operasional maupun non operasional lembaga sampai dengan akhir tahun 2025,” tegas Najih.

Dalam pelaksanaan tugas fungsinya, serta mengemban mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, maka banyak harapan dari masyarakat yang bertumpu pada Ombudsman RI. Mengingat permasalahan dan pengaduan terkait layanan publik wajib segera diselesaikan serta mendapatkan kepastian demi memenuhi cita rasa keadilan bagi masyarakat.

“Berbagai bentuk maladministrasi pelayanan publik yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta semua upaya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, maka Pengawasan Ombudsman wajib terus berjalan. Meski tantangannya adalah sisa anggaran paska rekonstruksi efisiensi kurang memadai,” tambah Najih.

Sepanjang tahun 2025 direncanakan program pengawasan pelayanan publik, yang mencakup antara lain penyelesaian aduan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik sebanyak 7.700 laporan di seluruh provinsi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pada 85 kementerian/lembaga dan 552 pemerintah daerah.

Najih menegaskan bahwa Ombudsman RI akan terus secara intens berdialog dengan stakeholders kebijakan keuangan negara untuk mencari opsi terbaik agar memberikan dukungan terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI dan seluruh 34 Kantor Perwakilan di Indonesia.

Sebagai langkah awal, Ombudsman RI telah membentuk Task Force untuk merespon sebaik-baiknya atas kebijakan efisiensi anggaran dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Ombudsman RI berjalan dan berdampak nyata bagi tetap tersedianya pelayanan publik yang berkualitas. [ad/ril]