BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan peredaran uang palsu melalui penguatan sinergi lintas sektor, yang ditandai dengan hadirnya Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dalam Silaturahmi Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan ini Gubernur Kalsel, H. Muhidin juga turut menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman yang menjadi landasan penguatan kerja sama antar instansi untuk pencegahan dan pemberantasan rupiah palsu oleh forum Botasupal Kalsel yang terdiri dari lima instansi yaitu BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Polda, Kejati, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalsel.

Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Forum Botasupal juga melakukan pemusnahan temuan uang palsu, yang merupakan hasil temuan tahun 2024 dan 2025 yang jumlahnya sebanyak 463 lembar dengan mesin penghancur, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dan aparat dalam memberantas kejahatan tersebut.

“Mudah-mudahan dengan adanya forum botasupal, peredaran uang rupian palsu dimasyarakat dapat diberantas. Dan kepada masyarakat, agar berhati-hati terhadap peredaran uang rupiah palsu. Jangan lupa 3D (dilihat, diraba dan diterawang),” kata Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan Forkopimda Kalsel lainnya, seperti Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BNN Kalsel, Brigjen Pol Asep Taufik, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarbaru, Kanafi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, Kepala Kanwil Ditjen Bea Dan Cukai Kalbagsel, Muhtadi, Pimpinan Instansi Vertikal dan Perbankan, Forum Botasupal Provinsi Kalsel, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di ingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan apresiasi terselenggaranya kegiatan Forum Botasupal ini.

“Pemberantasan peredaran uang palsu bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur H. Muhidin

Gubernur H. Muhidin juga menegaskan, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian daerah.

“Uang palsu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap langkah pencegahan dan penindakan merupakan upaya bersama untuk melindungi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tegas H. Muhidin.

Menurut Gubernur, Forum Botasupal memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. Penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk bergerak secara terpadu.

“Melalui kerja sama ini, kita dapat saling berbagi informasi, mempercepat respons di lapangan, serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan pemalsuan uang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan yang merupakan Ketua Forum Botasupal ini menyampaikan, kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah dan memberantas peredaran uang rupiah palsu di wilayah Kalsel.

“Kita pahami bersama, peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah,” ucap Kabinda

Dalam perspektif intelijen, menurut Sentot, hal ini merupakan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang berdampak terhadap stabilitas Ipoleksosbudhankam di daerah.

“Oleh karena itu, pemerintah membentuk Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sebagaimana telah diatur dalam peraturan presiden nomor 123 tahun 2012. Botasupal berperan strategis sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat terkait uang rupiah palsu,” jelas Kabinda Kalsel. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel menghadirkan promo spesial dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru dengan memberikan voucher belanja senilai Rp50.000 kepada masyarakat.

Promo ini dapat dimanfaatkan dengan dua cara, yakni membuka rekening tabungan Bank Kalsel atau melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini berlaku bagi 100 nasabah pertama yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Kantor Cabang Banjarbaru serta area Banjarbaru Expo, mulai 13 hingga 30 April 2026.Jaringan & Stasiun TV

Adapun jenis tabungan yang dapat dibuka dalam program ini meliputi Simpeda, Banua, Banua Bungas, Banua Rencana, hingga TabunganKu. Setiap nasabah yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh voucher belanja Indomaret senilai Rp50.000.

Bank Kalsel mengingatkan bahwa kuota promo terbatas, sehingga masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.

Melalui program ini, Bank Kalsel berharap dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan sekaligus mendukung kemudahan pembayaran pajak daerah. [adv]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Suasana khidmat menyelimuti Gedung Idham Chalid Banjarbaru saat sebanyak 129 aparatur resmi mengikrarkan sumpah/janji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (14/4/2026) siang.

Momentum ini menandai dimulainya pengabdian penuh para abdi negara setelah melewati serangkaian proses seleksi dan pembinaan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan ikatan moral yang harus dijaga sepanjang karier.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, ditegaskan bahwa setiap kata dalam sumpah tersebut mengandung tanggung jawab besar, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, para ASN diminta konsisten menjaga integritas hingga masa purna tugas.

“Menjadi ASN adalah amanah, bukan sekadar profesi. Kesempatan ini adalah anugerah yang harus dijaga dengan kerja nyata, kedisiplinan, serta integritas,” ujar Syarifuddin.

Gubernur menekankan, aparatur negara wajib mematuhi seluruh ketentuan yang melekat pada status ASN mulai dari disiplin kerja, etika, hingga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tak hanya itu, para ASN baru juga didorong untuk tampil sebagai generasi birokrasi yang lebih progresif. Semangat inovasi, kemampuan beradaptasi, serta komitmen terhadap pelayanan publik menjadi hal yang harus terus dikembangkan.

“Saudara harus mampu menunjukkan kinerja terbaik, terus belajar, dan menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyoroti ancaman yang dinilai kian mengkhawatirkan di kalangan aparatur, yakni maraknya praktik judi online. Aktivitas ini disebut tidak hanya berdampak pada kondisi pribadi, tetapi juga berpotensi merusak profesionalitas dan citra institusi.

Syarifuddin mengingatkan bahwa keterlibatan dalam praktik tersebut dapat berujung pada konsekuensi serius, termasuk sanksi disiplin. Ia pun meminta seluruh ASN menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak integritas.

“Jangan sampai hal seperti ini merusak karier yang sudah dibangun. Fokuslah pada tugas sebagai pelayan masyarakat dan jaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Kalsel, Indera Malik, menjelaskan bahwa para peserta merupakan CPNS formasi 2025 yang kini resmi diangkat menjadi PNS pada 2026.

Menurutnya, pengambilan sumpah ini menjadi tonggak awal dalam perjalanan pengabdian sebagai aparatur sipil negara.

“Ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai pelayan publik. Kami berharap mereka mampu bekerja profesional, disiplin, dan terus meningkatkan kapasitas diri,” tutupnya.

M. Rizky Saputra salah satu peserta mengaku bersyukur dan bangga dapat mencapai tahapan tersebut setelah melalui proses panjang sebagai calon aparatur sipil negara.

“Alhamdulillah, ini adalah momen yang sangat kami nantikan. Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya kami resmi menjadi PNS. Tentu ini menjadi kebanggaan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rizky.

Ia menambahkan, pesan yang disampaikan pemerintah, khususnya terkait integritas dan profesionalisme, menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya dan rekan-rekan lainnya untuk bekerja lebih baik ke depan.

Rizky juga mengaku sepakat dengan peringatan terkait bahaya judi online yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sebagai ASN, menjaga perilaku dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak citra diri maupun institusi merupakan hal yang mutlak.

“Kami sadar sebagai ASN harus menjadi contoh yang baik. Jadi hal-hal seperti itu memang harus dijauhi agar tidak berdampak pada pekerjaan maupun kehidupan pribadi,” tutupnya. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menunjukkan komitmen penuh dalam pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan, melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknoologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL/Waste to Energy) Aglomerasi Banjarmasin Raya tahun 2026.

Penandatanganan Kerja Sama ini dilakukan oleh Gubernur H Muhidin, dengan Walikota Banjarmasin, HM Yamin HR, Bupati Banjar, H Saidi Mansyur dan Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, disaksikan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, pada Kamis (9/4/2026) pagi, bertempat di Gedung DR KH Idham Chalid di Banjarbaru.

Gubernur H Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum, Dinansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk kesempatan yang diberikan kepada Kalsel untuk dapat melaksanakan program PSEL, yang tentunya akan berdampak baik terhadap pengelolaan sampah di Kalsel.

“Penandatanganan Kerja Sama (PKS) ini adalah titik awal agar pengelolaan sampah kita di Kalsel dapat berjalan dengan lebih baik,” sampai Gubernur melalui sambutan tertulisnya.

Smeentara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI melalui Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, mewakili Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofiq menyambut inisiasi Gubernur H Muhidin dalam menghadirkan aglomerasi Banjarmasin dan sekitarnya untuk PSEL ini dapat terlaksana.

“Bapak Menteri Lingkungan Hidup, dalam hal ini menyambut baik semua inisiasi yang dihadirkan Bapak Gubernur untuk bisa menghadirkan aglomerasi Banjarmasin dan sekitarnya, meliputi Banjar Bakula dan Kabupaten Banjar, selain Banjarmasin sendiri selaku tuan rumah yang menyediakan diri untuk penempatan PSEL,” sampainya.

Melalui PKS ini, ujar Hanifah, selanjutnya menjadi komitmen Gubernur dan Pemprov Kalsel untuk memastikan hal-hal terkait agar sesuai ketentuan dan persyaratan untuk PSEL dapat berjalan.

“Dengan komitmen ini, tugas Pak Gubernur adalah memastikan seluruh pasokan sampah bisa masuk ke dalam instalasi PSEL. Artinya ada kepastian untuk volume sampah yang akan ada, juga memastikan kerja sama lintas kabupaten/kota. Ini juga menjadi bentuk komitmen Pemprov Kalsel untuk mengawal terselenggaranya PSEL,” ingat Hanifah.

Diketahui bahwa proyek PSEL umumnya membutuhkan volume sampah minimal sekitar 1.000 ton per hari agar operasionalnya ekonomis dan efisien. Meskipun angka 1.000 ton menjadi standar, beberapa wilayah kadang memerlukan penyesuaian atau aglomerasi/kerjasama antar-daerah untuk mencapai kuota tersebut.

Selain itu, ujar Hanifah pada interview usai acara, kendati capaian volume yang dikomitmenkan pada PKS ini hanya 635 ton, notabene di bawah volume minimal sampah untuk proyek PSEL, disampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Hanif, diminta untuk menyiapkan beberapa lokasi lain.

“Secara volume berdasar Perpres 109/2025, minimal adalah di angka 1.000 ton per hari ke atas. Namun melihat kondisi yang ada, Pak Menteri diminta menyiapkan beberapa lokasi lain yang permasalahan sampahnya menjadi kedaruratan, karena diharapkan dengan PSEL ini, permasalahan sampah mampu kita selesaikan,” sampainya.

Dalam penjelasannya, Hanifah juga menyampaikan bahwa mengingat durasi operasional PSEL yang mencapai 30 tahun, harapannya PSEL dapat masuk dalam dokumen perencanaan daerah, baik kabupaten/kota juga provinsi.

Tak lupa Hanifah juga sampaikan pesan Menteri Lingkungan Hidup untuk pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota untuk mencanangkan pilah sampah dari sumber dan rumah tangga, untuk mengurangi cost pengelolaan sampah di daerah.

Di akhir penjelasannya, Hanifah menyampaikan harapan agar PSEL dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana, dan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kalsel.

“Mohon do’a untuk kita semuanya agar pengelolaan sampah di Kalsel semakin membaik, dan juga pelaksanaan PSEL nanti bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita komitmenkan, bisa memberikan manfaat buat Kalsel dalam pengelolaan lingkungan hidup,” tutupnya.

Turut berhadir pada kegiatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, serta Kepala Dinas atau perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalsel. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Usai melaksanakan apel pagi perdana pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3/2026).

Sidak ini dilakukan untuk memastikan kedisiplinan dan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dan PPPK Paruh Waktu di hari pertama masuk kerja usai libur panjang Idul Fitri, sekaligus menegaskan komitmen peningkatan kinerja pelayanan publik.

Didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Rusma Khazairin, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen, Kepala BPKAD Fatkhan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Fahrurazi, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menyidak beberapa SKPD, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sidak tersebut, Sekda secara langsung memantau absensi kehadiran pegawai, serta memastikan aktivitas perkantoran sudah berjalan normal. Ia juga berdialog dengan sejumlah pegawai untuk memastikan kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hari pertama kerja ini menjadi tolok ukur kedisiplinan kita. Kehadiran ASN harus maksimal, dan pelayanan kepada masyarakat harus segera berjalan optimal,” tegasnya.

Secara umum, tingkat kehadiran pegawai di beberapa SKPD yang dikunjungi terpantau cukup baik. Meski demikian, Sekda tetap mengingatkan agar seluruh ASN menjaga disiplin, meningkatkan etos kerja, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Sidak ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif pasca libur Hari Raya, serta menjaga kualitas pelayanan publik tetap prima.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung pembangunan daerah. [adv/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Bazaar Murah di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (16/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.

Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi lintas instansi, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, PT Bangun Banua, serta berbagai mitra lainnya. Sinergi ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa kegiatan bazaar murah merupakan langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat, khususnya saat permintaan bahan pokok meningkat menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah juga mengimbau produsen dan pedagang untuk mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan, serta mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara bergiliran oleh perangkat daerah, khususnya pada momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas pangan dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Beberapa di antaranya seperti telur itik yang dijual sekitar Rp15 ribu per kilogram dari harga normal sekitar Rp30 ribu, serta ikan patin yang dijual sekitar Rp10 ribu per kilogram dari harga pasar yang dapat mencapai Rp30–40 ribu.

Partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menyediakan ikan segar dan produk olahan hasil perikanan dari pelaku UMKM lokal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa penyediaan ikan patin murah serta produk olahan UMKM merupakan upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan sumber protein dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

Selain penjualan bahan pangan murah, kegiatan ini juga menyalurkan paket sembako sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun bantuan tersebut diberikan kepada anak yatim, penyandang tunanetra, pasukan kuning, dan pasukan hijau sebanyak 950 paket, serta kepada masyarakat umum sebanyak 1.000 paket.

Dalam penyaluran paket sembako gratis, sebanyak 500 paket sembako yang disalurkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepada pasukan kuning dan masyarakat umum dengan cara menjawab pertanyaan seputar kebanksentralan dan inflasi serta melakukan scan QRIS Rp1 sebanyak 5 kali. Selain menyalurkan paket sembako, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadirkan layanan penukaran uang bagi masyarakat di sekitar lokasi GPM sejumlah 200 paket.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya kolaborasi dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok secara terjangkau menjelang Idulfitri. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. [rls]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H Muhidin memuji semangat dan antusiasme ratusan kepala desa (kades) atau pembakal yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Selatan menggelar Silaturahmi Daerah, pada Sabtu (07/03/2026) di Hotel Grand Maya Kilometer 21 Banjarbaru.

Para kades/pembakal itu bahkan sukarela patungan dana agar bisa melakukan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan Gubernur Kalsel H Muhidin dan Ketua APDESI Pusat, Junaedhi Mulyono serta pejabat lainnya.

“Aku apresiasi luar biasa, tidak ada bantuan apapun, kalau di daerah lain mungkin tidak ada perkumpulan seperti ini. Aku salut, mungkin lain kali akan kita bantu,” ujar Gubernur H Muhidin usai pertemuan.

Atas usulan gubernur juga, panitia silaturahmi daerah APDESI se- Kalsel ini menghadirkan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Alex Cosmas Pinem yang menyampaikan penyuluhan seputar hukum dan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa.

“Tadinya aku minta agar dalam pertemuan dihadirkan juga Kepala Kementerian Hukum, supaya kepala desa bisa menanyakan hal-hal yang kurang jelas,” lanjut gubernur.

Disampaikan juga apresiasi Gubernur H Muhidin kepada pemerintah, khusus jajaran Kementerian Hukum yang sudah menyediakan pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh desa/kelurahan se Kalsel.

“Kita dengar masyarakat hampir seribu (kasus) sudah terbantu dengan adanya pos bantuan hukum ini,” ujar Gubernur H Muhidin.

Kemudian, disarankan kepada perguruan tinggi atau universitas yang memiliki program studi hukum, untuk menempatkan mahasiswanya dalam program KKN ke desa desa, memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Hal penting lain yang disampaikan kepada pada kepala desa yang merupakan motor pembangunan daerah, agar melakukan langkah-langkah antisipasi menjelang musim kemarau yakni mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Para kades diharapkan mengingatkan warganya agar tidak membakar lahan, karena tindakan ini bisa diancam kurungan penjara.

Sementara itu, Ketua APDESI Kalsel Akhmad Riqjali Nasution melaporkan bahwa pertemuan ini dihadiri lebih dari 700 orang.

Silaturahmi dimaksudkan untuk merekatkan persaudaraan para kepala desa, dan menjadi wahana saling bertukar pikiran, serta bersinergi untuk menjawab tantangan pengelolaan desa masing-masing.

Pada kesempatan itu, Ketua APDESI Pusat Junaedhi Mulyono juga mengingatkan pentingnya kolaborasi kepala desa dengan pemerintah daerah untuk kelancaran pembangunan program pembangunan.

Turtu hadir dalam kegiatan, anggota DPD RI asal Kalsel, Muhammad Hidayatollah, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PAN, Adrizal, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel, Suripno Sumas serta pejabat lainnya. [adv/adpim]