JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel berhasil meraih kategori “INFORMATIF” pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024 dengan skor 95,74 poin.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalsel terus berkomitmen pada capaian daerah dan pengembangan keterbukaan informasi di Provinsi Kalsel.

“Ini menjadi upaya kita untuk terus memacu keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, Jakarta, Selasa (17/12/2024) malam.

Muslim menjelaskan, pada tahun 2023 Indeks KIP Kalsel berada pada predikat “Menuju Informatif” dengan skor 83,71 poin dan di tahun 2024 berhasil naik menjadi kategori “Informatif” dengan skor 95,74 atau naik 12.33 poin dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa predikat Informatif yang diraih Pemprov Kalsel ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya yang transparan mengenai informasi – informasi yang ada di Banua.

Pihaknya mengatakan, penghargaan yang diraih ini juga didukung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin yang terus mendorong agar Pemerintah Provinsi dapat memberikan informasi secara transparan dan terbuka di Kalsel.

“Tentu kita akan mempertahankan dan meningkatkan agar semua aktifitas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan informasi secara transparan dan terbuka,” terangnya.

Dirinya pun mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk terus mendukung peningkatan Indeks KIP.

Untuk diketahui, sebanyak 22 provinsi berhasil meraih kategori “INFORMATIF” pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024. [Ad/MC Kalsel]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 16 Desember 2024.

Pelantikan H. Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/P Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Setelah pelantikan, Muhidin pun secara resmi mengemban tugas sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sampai dengan dilantiknya Gubernur Kalimantan Selatan hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024.

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Dalam keterangannya kepada awak media, H. Muhidin mengatakan akan tetap melanjutkan program yang direncanakan sebelum melanjutkan kembali tugas kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan terpilih.

“Alhamdulillah kemarin ada surat dari Presiden bahwa kita akan dilantik pada hari ini. Kita meneruskan sampai nanti mungkin tanggal 7 Februari kita meneruskan kembali karena kita terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan,” katanya.

Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, para menteri kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (*)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina Lemah. Hal ini mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025. Sebagai informasi, La Nina adalah fenomena anomali iklim global yang diakibatkan oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mendingin, lebih dingin dibandingkan biasanya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapinya karena fenomena ini dapat berdampak signifikan pada kondisi cuaca. Utamanya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, lereng-lereng gunung, dataran tinggi, juga sepanjang bantaran sungai,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Dwikorita mengatakan, fenomena La Nina ini berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung. Termasuk, kata dia, bencana banjir lahar hujan yang berpotensi terjadi ketika air hujan bercampur dengan material vulkanik dari gunung berapi berupa pasir, abu, dan bebatuan serta kayu atau pohon, terutama untuk gunung api yang saat ini sedang atau baru saja mengalami erupsi. Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Dwikorita menjelaskan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia pada tahun 2025 adalah penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia. Penyimpangan suhu di wilayah ini berhubungan erat dengan fenomena La Nina Lemah, yang berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) juga mempengaruhi distribusi hujan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan lautan, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan mengalami curah hujan tahunan dalam kategori normal, dengan jumlah berkisar antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun. Sebanyak 67% wilayah Indonesia diprediksi akan menerima curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun (kategori tinggi), meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah dan selatan, serta sebagian besar wilayah Papua.

Sementara itu, 15% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di atas normal, termasuk sebagian kecil Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua bagian tengah. Di sisi lain, 1% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal, seperti di Sumatera Selatan bagian barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

Dampak Positif La Nina

Meski berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, lanjut Dwikorita, apabila dimitigasi dengan tepat, fenomena La Nina Lemah disebutnya memiliki sejumlah peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberlimpahan air hujan akibat La Nina dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung ketahanan pangan dan air serta energi.

Di sektor pertanian, papar Dwikorita, petani memiliki peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang. Tentunya, kata Dwikorita, hal ini selaras dengan Program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat dan mencapai swasembada pangan.

Tidak hanya itu, dengan langkah mitigasi yang tepat, lanjut dia, tingginya curah hujan akibat La Nina juga bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas tampungan air di bendungan dan waduk, yang akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air secara maksimum sehingga menjamin pasokan energi listrik. Masyarakat, tambah dia, dapat memanen air hujan atau rainwater harvesting dan digunakan saat musim kemarau tiba guna mengantisipasi kekeringan.

“Untuk itu, penting untuk terus menjaga kualitas infrastruktur seperti bendungan dan waduk agar siap digunakan sepanjang tahun. Selain itu, optimalisasi drainase dan tampungan air harus disiapkan guna menghadapi musim kemarau berikutnya,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa BMKG mendukung penuh program Asta Cita yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan pangan, air, dan energi melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan potensi bencana yang cepat, tepat, dan akurat.

Ardhasena menyampaikan, bahwa selama ini BMKG telah menyediakan berbagai layanan iklim yang dapat membantu petani dalam merencanakan musim tanam. Prediksi curah hujan 10 harian, bulanan hingga enam bulan ke depan yang dikeluarkan BMKG memungkinkan petani mengatur pola tanam sesuai dengan kondisi iklim yang terus berubah.

“Dalam satu dasawarsa terakhir, BMKG dengan berbagai pihak terkait, juga telah membina lebih dari 20.000 petani melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Program ini bertujuan untuk membantu petani memahami data iklim yang relevan dan mengambil keputusan strategis, mulai dari waktu tanam hingga pemilihan komoditas yang tepat,” paparnya.

Sedangkan pada sektor energi, kata Ardhasena, BMKG menyediakan data radiasi matahari dan kecepatan angin guna mendukung optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Dengan informasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan air, dan memaksimalkan potensi energi terbarukan secara berkelanjutan.

“Informasi iklim yang kami sampaikan harus diikuti oleh tindakan lanjut dari sektor terkait. Kami mendorong kementerian/lembaga/daerah dalam penyusunan program dan kebijakan bisa menyesuaikan prediksi iklim yang kami berikan. Tidak hanya antisipasi dan mitigasi bencana, namun juga berbagai sektor lainnya seperti transportasi, pembangunan infrastruktur, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, tata ruang, kesehatan, pariwisata, industri, hingga pertahanan keamanan,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga cabai rawit hijau (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp.72,27 ribu per kg, data per Jumat, 08 November 2024. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini turun dibandingkan rata-rata pekan sebelumnya yang tercatat Rp.72,47 ribu per kg.

Harga cabai rawit hijau harian di pasar modern Kalimantan Selatan menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp.155,9 ribu per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga cabai rawit hijau di provinsi ini tidak mengalami perubahan. Harga jual tertinggi yang pernah dicatat di wilayah ini adalah Rp.155,9 ribu per kg.

Sementara di pasar modern Kalimantan Timur, harga cabai rawit hijau dijual seharga Rp.136,2 ribu per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri.

Kemudian di urutan ketiga, harga cabai rawit hijau di Kalimantan Utara seharga Rp.112,5 ribu per kg, Sulawesi Tenggara Rp.106,9 ribu per kg, dan Sulawesi Tengah Rp.96.450 per kg.

Sementara itu, terdapat 18 provinsi dengan penjualan harga cabai rawit hijau di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual cabai rawit hijau terendah adalah Sumatera Utara, Sulawesi Barat dan Bali. (*)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Plt Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Muhidin mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation dari ajang Top Digital Award (TDA) yang diinisiasi oleh majalah IT Works.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Muhidin dalam mendukung transformasi digital dan implementasi bidang Information & Communications Technology (ICT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemberian penghargaan TDA dilakukan setelah melalui riset dan wawancara penjurian kepada ribuan peserta mencakupi Kementerian, Lembaga/Badan, Kepala Pemerintah Daerah, Walikota, Gubernur, serta IT Manager atau Chief technology officer (CTO)/ Chief Information Officer (CIO) dari berbagai perusahaan, organisasi dan institusi, dimana hasil penilaian tersebut diklasifikasikan menjadi bintang 1 hingga bintang 5.

Tidak hanya Penghargaan Top Leader on Digital Implementation, pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalsel turut memboyong dua penghargaan lainnya diantaranya Top Digital Implementation 2024 Bintang 4 (sangat baik), dan Top Digital Awards 2024 on Dedicated Internet Network (SMART).

Penghargaan ini diserahkan oleh Chief Organizer and Chief Editor IT Works, M Lutfi Handayani sekaligus Ketua Pelaksana TDA Awards 2024 kepada Plt Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Dalam sambutannya Lutfi mengatakan Awards ini diberikan kepada instansi pemerintahan atau korporasi yang dinilai berhasil dalam implementasi dan pemandaatan teknologi digital.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong peningkatan kualitas implementasi dan pemanfaatan teknologo digital di Indonesia, serta mendukung program pembangunan pemerintah kita terutama terkait dengan percepatan transformasi digital,” kata Lutfi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa pihaknya akan memperkuat komitmen peningkatan pemanfaatan IT dalam birokrasi di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel.

Ini juga merupakan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel atas upaya dalam membangun tranformasi digital di Kalsel sehingga pelayanan publik jauh lebih, cepat, sederhana dan memudahkan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” kata Muslim.

Lebib jauh Muslim mengatakan, Penghargaan Top Leader on Digital Implementation yang di dapat hari ini juga bentuk bukti nyata komitmen Plt, Gubernur Kalsel, Muhidin dalam mendukung tranformasi digital di Banua.

“Hari Plt Gubernur Kalsel, Muhidin mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation, atas penghargaan yang diterima oleh Plt Gubernur ini, ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi upaya tranformasi digital ini agar capaiannya bisa lebih meningkat,” tukasnya.

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, mengusung tema Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian PTBI di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, dengan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan paparan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, (30/11/2024).

Arahan Presiden dan Gubernur Bank Indonesia pada PTBI Nasional

Dalam arahannya pada PTBI tingkat nasional, Presiden RI menegaskan pentingnya menjaga stabilitas mata uang dan transformasi ekonomi nasional sebagai wujud kedaulatan negara. Presiden mengapresiasi kinerja Bank Indonesia yang terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Presiden juga menyerukan kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan menegaskan, “Mari bersama semua unsur di semua bidang dengan semua keahlian, kita harus bekerja dalam satu kesatuan. Kita yakin kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan.”

Selaras dengan arahan Presiden, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memaparkan optimisme perekonomian nasional di tengah tantangan global. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 4,8-5,6%, meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026, berkat sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gubernur Bank Indonesia juga menegaskan pentingnya transformasi ekonomi melalui digitalisasi, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan ekonomi hijau.

Optimisme dan Tantangan Perekonomian Kalimantan Selatan

Pada tingkat regional, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis di Kalimantan Selatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mempercepat transformasi ekonomi.

“Perekonomian Kalimantan Selatan diperkirakan tetap solid dengan inflasi yang terkendali dalam sasaran. Meski begitu, kita harus waspada terhadap dinamika global seperti geopolitik, perubahan iklim, dan tantangan lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi berbagai pencapaian penting Kalimantan Selatan di tahun 2024, seperti keberhasilan menjadi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat provinsi dan Kota Banjarmasin yang dinobatkan sebagai TPID terbaik tingkat kota se-Kalimantan.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Program-program seperti padi apung dan cabai apung, serta inovasi dalam forum diskusi seperti Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI), telah membuktikan efektivitas strategi kita dalam menjaga stabilitas harga,” tambahnya.

Sejalan dengan paparan Deputi Kepala Perwakilan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Agus Dyan Nur, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mempertahankan capaian ini, sembari menghadapi tantangan yang lebih kompleks pada 2025.

“Kami mengapresiasi sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah. Kerja sama ini terbukti tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung langkah strategis Kalimantan Selatan dalam mendukung ketahanan pangan dan percepatan digitalisasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam program cetak sawah baru, yang selaras dengan kebijakan nasional, dan pentingnya memperkuat keberlanjutan sektor ekonomi hijau. “Transformasi ekonomi hijau bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan. Proyek seperti PLTA di Tanah Bumbu dan pengembangan limbah B3 di Banjarbakula merupakan contoh nyata keberhasilan kita dalam mengarahkan pembangunan yang rendah karbon. Hal ini perlu terus diperluas agar kita menjadi pelopor di Indonesia,” tambahnya.

Pengembangan Potensi Baru: Pariwisata dan Ekonomi Hijau

Kalimantan Selatan, dengan kekayaan alamnya, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Bimo menambahkan bahwa pengembangan Geopark Meratus sebagai destinasi wisata dunia harus dilakukan secara terintegrasi agar memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun menegaskan dukungannya terhadap transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, seperti batubara dan kelapa sawit, untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah. Langkah ini, dipadukan dengan pengembangan sektor pariwisata dan adaptasi ekonomi hijau, diyakini mampu memperkuat daya saing ekonomi Kalimantan Selatan di tingkat nasional dan global.

Arah Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2025
Bank Indonesia Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjalankan bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2025. Kebijakan moneter tetap fokus menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan, sementara kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi.

Kebijakan ekonomi-keuangan hijau dan inklusif terus didorong dengan memperkuat peran Kalimantan Selatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon.
Optimisme Menuju Indonesia Emas 2045
Deputi Kepala Perwakilan menggarisbawahi pentingnya sinergi dan inovasi sebagai elemen kunci menuju Indonesia Emas.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat, Kalimantan Selatan siap mendukung percepatan transformasi ekonomi nasional. Bank Indonesia Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat kerja sama demi masa depan ekonomi yang lebih cerah, berkelanjutan, dan inklusif. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Setelah berhasil meraih kategori ‘Menuju Informatif’ di tahun 2023 terkait keterbukaan informasi badan publik di tingkat nasional, tahun ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024, yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, di Jakarta, Rabu (13/11).

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim didampingi Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024, yang digelar di Jakarta.

“Kita menyampaikan upaya-upaya, terkait kebijakan dan strategi kita Pemprov Kalsel, bagaimana informasi publik dapat diakses oleh masyarakat luas. Inovasi-inovasi pemprov, bagaimana bentuk dukungan terhadap Komisi Informasi daerah dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat,” ujar Muslim, kepada Abdi Persada FM, usai memberikan paparannya di hadapan tim penilai.

Ia berharap, apa yang disampaikan kepada tim penilai dinilai objektif, karena menurut Muslim apa yang telah pihaknya lakukan selama tiga tahun terakhir, indikator pencapaiannya terlihat.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalsel, Nawang Wijayanti yang turut hadir dalam presentasi ini mengapresiasi Pemerintah Provinsi tang selama ini memberikan dukungan penuh agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Terimakasih untuk Pemprov Kalsel sudah memfasilitasi kami dalam hal keterbukaan informasi ini, dan pastinya ini PR besar bagi kami agar dapat membuka seluas-luasnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi. Bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa yang ada di seluruh Kab/Kota di Kalsel,” ucap Nawang didampingi komisioner KI Kalsel, Decky C. Kananto Lihu.

Untuk diketahui, Presentasi yang dilakukan Pemprov Kalsel bersama Badan Publik lain di Indonesia ini dilakukan di hadapan tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana Sunarkha, Pemerhati Keterbukaan Informasi John Fresley dan pemerhati Keterbukaan Informasi dan Lingkungan, Astrid debora.

Sementara, untuk tema yang diusung oleh KIP RI pada tahap presentasi uji publik kali ini adalah, Kebijakan dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH, IDX: ISAT) meraih pertumbuhan finansial yang gemilang di sembilan bulan pertama tahun 2024, didorong oleh fokus pada keunggulan operasional. Indosat melaporkan pertumbuhan pendapatan dua digit, melampaui industri dengan peningkatan substansial di berbagai indikator kunci dari aspek finansial.

Pada sembilan bulan pertama tahun 2024 (9B24), Indosat mencatatkan total pendapatan sebesar Rp41.812 miliar, tumbuh 11,6% Year-on-Year (YoY). EBITDA juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, meningkat 15% YoY menjadi Rp20.000 miliar, menjadikan EBITDA margin perusahaan sebesar 47,8% di 9B24. Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp3.878 miliar, melanjutkan rekor profitabilitas kuartal, meningkat 39,1% YoY, melanjutkan tren positif pada pertumbuhan kuartalan Indosat.

Secara berturut-turut, segmen bisnis selular, MIDI, dan Fixed Telecommunications berkontribusi terhadap pendapatan sebesar 84,3%, 14,1%, dan 1,6%. Layanan selular terus menunjukkan dominasinya, meningkat 9,5% YoY yang datang dari peningkatan penggunaan data, sementara segmen MIDI menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 30,2%, didorong oleh Fixed Internet, Fixed Connectivity, dan IT Services. Pergeseran ke arah penyediaan solusi berbasis AI dan digital menjadikan MIDI sebagai kontributor penting bagi bisnis Indosat secara keseluruhan.

Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Hasil ini mencerminkan upaya kami dalam menonjolkan keunggulan operasional, alokasi modal yang strategis, dan memanfatkan transformasi berbasis-AI. Kami melanjutkan fokus untuk menghadirkan pengalaman yang mengesankan kepada seluruh pemangku kepentingan serta memastikan kekuatan kinerja finansial seraya menavigasi lanskap telekomunikasi yang terus berkembang.”

Kinerja ini merupakan hasil dari strategi yang berfokus pada peningkatan nilai pelanggan serta efisiensi biaya untuk menghasilkan performa solid secara keseluruhan. Belanja modal strategis perusahaan telah menjadi kunci pencapaian ini, dengan investasi yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur jaringan, terutama di wilayah pedesaan dan bagian timur Indonesia, serta mendukung perluasan bisnis. Indosat menambah BTS 4G sebesar 12,5% YoY menjadi 193.562 untuk memenuhi permintaan data yang terus meningkat sambil mempertahankan pengalaman mengesankan bagi pelanggan.
Hal ini memposisikan perusahaan pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Ekspansi ini mendorong lonjakan lalu lintas data yang naik secara impresif sebesar 12,5% YoY menjadi 12.050 Petabyte (PB) dalam sembilan bulan pertama tahun 2024.

Lebih lanjut, fokus Indosat untuk mendapatkan pelanggan berkualitas berkontribusi signifikan pada peningkatan peningkatan rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) untuk pelanggan seluler menjadi Rp37,7 ribu di sembilan bulan 2024, menandai peningkatan 8,7% atau tiga ribu rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Selain itu, Indosat terus meningkatkan infrastruktur untuk memastikan cakupan yang kuat dan andal di seluruh Indonesia. Di tengah transformasi ini terdapat integrasi AI yang dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasinya, mendorong inovasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Pendekatan ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar. Indosat juga menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan global seperti NVIDIA, Microsoft, Google, Mastercard, dan Huawei untuk mendukung inisiatif ini. Beberapa pencapaian penting termasuk peluncuran AI Experience Center dan GPU Merdeka oleh Lintasarta, anak perusahaan Indosat, yang menyediakan layanan cloud berbasis AI. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam komitmennya untuk memberdayakan secara digital, Indosat terus menjembatani kesenjangan digital dan mendukung inklusi digital. Melalui inisiatif seperti IDCamp dan SheHacks, perusahaan aktif dalam memperluas literasi digital dan mempromosikan kesetaraan gender. Hingga saat ini, IDCamp telah membina lebih dari 270.000 siswa, membekali mereka dengan keterampilan penting untuk mendukung ekonomi digital Indonesia.

Indosat juga mendorong agenda Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dengan menerapkan praktik berkelanjutan, termasuk solusi energi terbarukan, peningkatan keamanan siber, dan penguatan perlindungan privasi data. Selurh inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Indosat untuk membangun masa depan digital Indonesia yang lebih cerah dan inklusif.

“Dengan pendekatan kolaboratif yang terinspirasi dari semangat Gotong Royong, kami senantiasa berkomitmen pada tujuan besar perusahaan dalam memberdayakan Indonesia dan memajukan Indonesia di garis depan ekonomi digital regional,” tutup Vikram.

*Kenaikan Signifikan BTS4G di Circle Kalisumapa*

Indosat terus meningkatkan infrastuktur jaringan dengan memperluas jumlah BTS 4G. Di Circle Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua (Kalisumapa) peningkatan BTS 4G sangat signifikan, meningkat sebesar 21% secara tahunan (YoY). Hal ini kemudian ikut mendorong performa Circle Kalisumapa yang menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan jumlah pelanggan sebesar 5,3% YoY, mencapai 12,3 juta pelanggan.

Kenaikan jumlah pelanggan juga dikontribusikan dari Region Maluku & Papua (Mapa) yang mencatatkan peningkatan tertinggi hingga 7,3% YoY. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi ekspansi jaringan Indosat ke wilayah Maluku dan Papua. Seiring ekspansi jaringan ini, penggunaan data di wilayah Kalisumapa juga meningkat drastis sebesar 25,4%. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan infrastruktur masif di Region Mapa, dengan peningkatan site BTS 4G yang mencapai 286%. Upaya ini mencerminkan komitmen Indosat untuk memperluas akses internet cepat bagi seluruh pelanggan di Indonesia, hingga ke daerah pelosok. [ad/ril]

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Diera kepemimpinan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalsel kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A Tahun 2024 untuk ke- 5 kali berturut-turut.

Istimewanya lagi, Pemerintah Provinsi Kalsel merupakan 5 terbaik untuk Provinsi se- Indonesia dengan Predikat SAKIP A (Memuaskan) dengan urutan Jawa Barat,Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Kalsel juga menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan atau di luar Pulau Jawa yang mendapatkan SAKIP A.

Penghargaan SAKIP Predikat A yang diterima Pemprov Kalsel ini atas keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan yang diterima Gubernur Paman Birin melalui Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra dari Menteri PAN RB Azwar Anas pada Acara SAKIP Award
2024 “Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas Untuk Indonesia Maju” di Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu (2/9/2024).

Raihan penghargaan SAKIP predikat A yang ke-5 kalinya berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia ini menjadi komitmen dan bukti Tata Kelola Pemerintahan yang sangat memuaskaan di masa kepemimpinan Gubernur Paman Birin.

“Alhamdulilah, Pemerintah Provinsi Kalsel untuk ke-5 tahun berturut-turut meraih Predikat A SAKIP dari Kementerian PAN RB,” sampai Paman Birin.

Dengan mempertahankan Predikat A sejak 2020 hingga 2024, Gubernur Paman Birin mengajak semua birokrasi di Pemprov Kalsel untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat banua pada semua sektor.

“Penghargaan Predikat A ini menjadi semangat dan motivasi terus Pemprov Kalsel untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada semua bidang. Dan tentunya masyarakat Banua semua harus terlayani dan merasakan pembangunan,” ungkap Paman Birin.

Pada kesempatan itu pula, Gubernur Paman Birin juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi kepada ASN, karyawan/karyawati pada SKPD dan unit kerja di lingkup Pemprov Kalsel yang terus berkerja dengan sangat baik melayani masyarakat dan penuh semangat melakukan inovasi untuk kesejahteraan rakyat Banua. (sal/adpim)
Sementara itu, Azwar Anas berharap SAKIP Award 2024 ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang progresif dan inovatif.
“Dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah melalui upaya refocusing program dan kegiatan berdasarkan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis) sehingga program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan mampu menjawab isu-isu strategis daerah,” tuturnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan SAKIP Award merupakan ajang pemberian apresiasi dan penghargaan kepada instansi dengan hasil evaluasi penilaian SAKIP terbaik di tahun 2024.
Kegiatan uga menjadi wadah sharing knowledge dan pembelajaran interaktif antar instansi pemerintah melalui pelaksanaan peer teaching oleh pemerintah daerah best practice SAKIP.Pihaknya berharap SAKIP Award 2024 dapat memberikan ruang kepada instansi pemerintah dalam bertukar informasi megenai pengalaman, strategi, informasi maupun solusi dan inovasi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih berdampak.
Sebagai informasi, evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pihaknya berharap SAKIP Award 2024 dapat memberikan ruang kepada instansi pemerintah dalam bertukar informasi megenai pengalaman, strategi, informasi maupun solusi dan inovasi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih berdampak.
Sebagai informasi, evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PANRB dapat menyusun profil instansi pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Terdapat 7 kategori pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya, yaitu AA, A, BB, B, CC, C, dan D.

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berdampak pada ketercapaian target sasaran pembangunan nasional dan penyelesaian isu-isu strategis daerah. [ad/adpim]