Penandatanganan PKS Optimalkan Pungutan Pajak Pusat dan Daerah – SuaraBorneo.com
Connect with us
TL-5

Kaltara

Penandatanganan PKS Optimalkan Pungutan Pajak Pusat dan Daerah

Published

on

Hadir secara langsung melakukan penandatangan kerja sama yakni Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum. (Foto/Ist) 

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi salah satu yang turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Tahap IV antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 84 Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis (15/9).

Dari Kaltara, hadir secara langsung melakukan penandatangan kerja sama yakni Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum.

Adapun tujuan penandatanganan kerja sama atau PKS yang berlangsung di Kantor Pusat DJP itu adalah untuk mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, data perizinan, dan penyampaian data informasi keuangan daerah.

Tujuan lain yang ingin dicapai, yakni mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dan pemanfaatan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan. DJP, DJPK, dan Pemda juga bersepakat untuk melakukan pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan demi meningkatkan kapabilitas aparatur.
“Ini saatnya untuk bergerak ke depan secara bersama-sama. Sinergi untuk peningkatan apa yang sangat kita perlukan, yaitu pembangunan nasional, karena APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) tujuan akhirnya sama, untuk pembangunan nasional,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam sambutan.

Melalui kerja sama dengan Pemda, DJP berharap dapat menerima sumber data penting untuk pengawasan kepatuhan pajak. Antara lain data kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan, dan usaha perkebunan. Sebaliknya, Pemda juga akan menerima data perpajakan dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah.

Sesuai namanya yaitu tahap IV, penandatanganan kerja sama ini bukan kali pertama dilakukan. Pasalnya, perjanjian sebelumnya telah dilakukan sebanyak tiga kali. Yakni tahap I pada 2019 pilotting 7 kota di 7 Provinsi, tahap II pada 2020 dengan 78 Pemda, dan tahap III pada 2021 dengan 83 Pemda (84 pemda ikut seremoni tahap III tetapi satu pemda gagal mengumpulkan berkas PKS), sehingga total sampai saat ini ada 254 pemda yang telah bersinergi.

Beberapa capaian dari kerja sama selama ini yakni telah dilakukan pengawasan bersama dengan penerbitan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) sebanyak 6.745 wajib pajak dengan 152 pemda.

Klasifikasi Lapangan Usaha atas DSPB paling banyak berada pada sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman dengan persentase 54 persen, kegiatan jasa lainnya (19 persen), perdagangan besar dan eceran (14 persen), real estate dan konstruksi (4 persen), kebudayaan, hiburan, dan rekreasi (3%), dan lain-lainnya (6 persen).

Sebagai tindak lanjut pengawasan oleh Pemda, telah diberikan persetujuan izin pembukaan data perpajakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) terhadap wajib pajak dalam DSPB tersebut.

Selain itu, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan kepada 18 pemda, kegiatan penyuluhan bersama, serta Diklat Penagihan terkait Juru Sita bagi aparatur dari 21 pemda yang diselenggarakan oleh DJPK.

DJP berharap kolaborasi ini dapat segera diikuti seluruh pemda untuk mengatasi tantangan pemungutan pajak pusat dan daerah, di antaranya potensi korupsi, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan pemadanan data. (mdd).

Bagikan ke

Kaltara

Kick-Off Penyusunan RAD-PD Provinsi Kaltara, Wujudkan Inklusi dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Published

on

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si. (Foto/Ist)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Kick-Off Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Gedung Gadis Lantai 1, Kamis (25/7).

Dalam sambutannya, Datu Iqro menjelaskan pentingnya inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Ia menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sering hidup dalam kondisi rentan dan miskin akibat berbagai pembatasan dan hambatan.

“Mereka memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa,” jelasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan, perencanaan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terdapat amanat untuk menjalankan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan inklusif disabilitas untuk 25 tahun ke depan.

“Visi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan yang sama di segala bidang bagi penyandang disabilitas,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) akan menjadi pedoman bagi provinsi dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

“Dalam penyusunan RAD-PD ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk bersinergi dan berkolaborasi. Saya berharap RAD-PD ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif dan ramah disabilitas,” tutupnya.(mddkisp)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Pelantikan KKNTT Dilaksanakan Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan

Published

on

Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., melantik Pengurus Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur (KKNTT) Kota Tarakan. (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., melantik Pengurus Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur (KKNTT) Kota Tarakan untuk periode 2024/2029 pada Minggu, 7 Juli 2024.

Acara pelantikan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan setelah melewati serangkaian proses dan pemilihan anggota pengurus pada 21 April 2024.

Pj. Wali Kota dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. “Semoga kepengurusan KKNTT Kota Tarakan yang baru ini dapat menjadi paguyuban yang mewadahi silaturahmi, saling tolong menolong, dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengajak warga NTT yang tinggal di Tarakan dan belum terdata sebagai penduduk Tarakan untuk segera mengurus administrasi kependudukan. “Hal ini agar Pemerintah Kota Tarakan dapat memaksimalkan program bagi masyarakat termasuk warga NTT yang membutuhkan,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Pj. Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan Pilkada serentak yang akan datang dengan berpartisipasi aktif memberikan suara serta menjaga kondusifitas Kota Tarakan selama proses Pilkada berlangsung. (mdhms)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Pj Wali Kota Tinjau Kebersihan Sepanjang Jalan Mulawarman

Published

on

Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., beserta jajaran melakukan peninjauan sepanjang Jalan Mulawarman. (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., beserta jajaran melakukan peninjauan sepanjang Jalan Mulawarman terkait dengan ketertiban dan kebersihan Kota Tarakan, Jumat (5/7/2024).

Dalam peninjauan ini, Pj. Wali Kota memberikan teguran kepada sejumlah toko, kantor, dan rumah yang kedapatan membuang sampah tidak pada jam yang telah ditentukan, sehingga sampah tidak terangkut.

Lebih lanjut, Pj. Wali Kota menginstruksikan kepada Satpol PP untuk menindak tegas warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada jam buang sampah yang telah ditentukan, dengan ancaman sanksi tindak pidana ringan.

“Dengan tindakan tegas ini, diharapkan masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota Tarakan,” ujar Pj. Wali Kota.

Pj. Wali Kota juga berencana melakukan penataan taman yang berada di Jalan Mulawarman, tepatnya di seberang jalan depan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara. (mdhms)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Pelantikan ULD Periode 2024-2029 Bertempat Di Hotel Paradis Tarakan

Published

on

Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menghadiri Pelantikan Pengurus Universal Line Dance (ULD) Kota Tarakan Periode 2024-2029. (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menghadiri Pelantikan Pengurus Universal Line Dance (ULD) Kota Tarakan Periode 2024-2029 di Hotel Paradise Tarakan, Rabu (3/7/2024).

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota mengatakan Universal Line Dance bukan hanya sekadar sebuah kegiatan seni tari, tetapi juga sebuah wadah untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara masyarakat.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk terus mendukung organisasi atau kelompok yang memiliki visi untuk mengembangkan seni dan budaya di Kota Tarakan.

“Seni dan budaya adalah cerminan dari identitas sebuah kota, dan saya percaya bahwa dengan terus mengembangkan kegiatan seperti ini, kita tidak hanya akan memperkaya pengalaman seni masyarakat, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Kota Tarakan adalah tempat di mana keberagaman seni dan budaya hidup berdampingan dengan harmonis,” tambahnya.

Pelantikan merupakan momentum penting bagi para pengurus yang terpilih serta sebagai wujud kebersamaan dan komitmen dalam mengembangkan seni dan budaya di Kota Tarakan.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Ketua KORMI Provinsi Kaltara, Dewan Penasihat KORMI Kaltara, Ketua KORMI Kota Tarakan, Kepala Disbudparpora dan Pariwisata Kota Tarakan, serta Ketua ULD Kota Kaltara. (mdhms)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Pj Wali Kota Tarakan Menghadiri Rapat Paripurna Di Gedung DPRD

Published

on

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 resmi disetujui. (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna XXVIII DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023/2024 yang dilaksanakan ruang rapat paripurna DPRD pada Selasa (2/7/2024).

Dalam rapat tersebut, pandangan akhir dari ketujuh fraksi DPRD Kota Tarakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, terdapat beberapa masukan perbaikan yang diharapkan dapat diimplementasikan pada masa mendatang.

Pj. Wali Kota Tarakan Dr. Bustan, S.E., M.Si., yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tarakan atas masukan, saran, serta rekomendasi yang diberikan selama pembahasan Raperda ini.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota juga meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh masukan dari Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal ini bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. (mdhms)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Acara FGD Diadakan Gedung Serba Guna Pemkot Tarakan

Published

on

Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.S.i., membuka Focus Group Discussion (FGD). (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.S.i., membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai perencanaan penanganan anak putus sekolah dalam Program Swalayan PNF Mantap, Selasa (2/7/2024).

adalah inovasi baru dari Kepala Dinas Pendidikan yang mempermudah pendataan dan pemetaan anak putus sekolah melalui digitalisasi dalam bentuk aplikasi Siaplah.

Dalam sambutannya di Gedung Serbaguna, Pj. Wali Kota menekankan pentingnya pemetaan yang akurat sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif dalam menangani masalah anak putus sekolah.

“Melalui FGD ini, kita bisa bersama-sama menghasilkan solusi terbaik. Saya mengajak semua pihak yang hadir untuk memberikan masukan yang membangun demi tercapainya tujuan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” ujar Pj. Wali Kota.(mdhms)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Gubernur Lepas Kontingen Kaltara Menuju Utsawa Dharma Gita Nasional XV Tahun 2024

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. melepas kontingen asal Kaltara. (Foto/Ist)

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. melepas kontingen asal Kaltara untuk mengikuti Utsawa Dharma Gita Nasional (UDG) Nasional XV, Senin (1/7).

Tahun ini merupakan keikutsertaan pertama kali Provinsi Kaltara dalam mengikuti UDG Nasional, yaitu festival atau lomba nyanyian suci agama Hindu yang digelar di Surakarta pada tanggal 8-12 Juli 2024 mendatang.

Ketua Perisda Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kaltara yang sekaligus menjadi ketua kontingen, drg. Ida Bagus Sidharahardja, MPH. menyebutkan sejumlah 9 orang peserta akan mengikuti UDG tingkat nasional tersebut.

“Ada 9 orang peserta akan mengikuti 5 cabang lomba, yaitu membaca sloka pasangan remaja putri, membaca sloka pasangan dewasa putri, membaca sloka pasangan dewasa putra, membca palawakya pasangan dewasa putri, dan dharmawacana tingkat remaja putri,” terang Ida Bagus di Kantor Gubernur Kaltara.

Pada pelepasan tersebut, Gubernur memberikan semangat kepada kontingen Kaltara agar selalu semangat dan menjaga kesehatan serta tampil maksimal dengan membawa nama baik Kaltara.
“Walaupun sedikit (peserta), tapi bisa tampil maksimal dan bersaing dengan daerah lain,” ucap Gubernur Zainal Paliwang.

Selain 9 orang peserta, terdapat 12 orang yang terdiri dari 3 orang pelatih dan 9 orang peninjau yang akan dikirimkan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan harapan Kaltara mampu mendapat hasil yang terbaik.(mddkisp)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Pj Wali Kota Tarakan Menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-78

Published

on

Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M. Si. (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M. Si., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Tarakan, Meisa Ruslina, S.E., mengikuti Upacara Hari Bhayangkara Ke-78 yang dilaksanakan di Halaman Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan, Senin (01/7/2024).

Bertindak selaku Pembina Upacara adalah Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T. P.P Siregar, S.H., S.I.K. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Tarakan, Forkopimda Kota Tarakan, Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Kota Tarakan.

Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Tema ini mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Kapolres Tarakan membacakan sambutan dari Kapolda Kaltara, Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., yang menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan presisi dalam menjalankan tugasnya guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktivitas ekonomi.

“Tetap bersatu, bergandengan tangan, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Polri bukanlah hanya milik personel Polda Kaltara semata, namun Polri adalah milik kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat,” Kapolda Kaltara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan syukuran Hari Bhayangkara ke-78 dilaksanakan di Polres Tarakan yang turut dihadiri Pj. Wali Kota beserta unsur Forkopimda. (mdhms)

Bagikan ke
Continue Reading

Kaltara

Narkoba Masih Jadi Atensi Serius Pemerintah

Published

on

Gubernur Dr. (H.C). Zainal Arifin Paliwang, M.Hum saat menghadiri Peringatan Hari Anti Narkoba Nasional. (Foto/Ist)

TARAKAN, SuaraBorneo.com – Memerangi narkoba tidak hanya memberantas para pelaku, namun penyebarannya harus dicegah apabila permintaan dari pengguna. Perlunya edukasi secara terus menerus mengenai dampak penyalahgunaan narkotika.

Hal ini disampaikan Gubernur Dr. (H.C). Zainal Arifin Paliwang, M.Hum saat menghadiri Peringatan Hari Anti Narkoba Nasional di hotel Royal Crown, Rabu (26/06/24).

Ia menegaskan, bahwa pemerintah serius untuk memerangi penyalahgunaan narkoba ini. Mulai dari pelajar hingga dari pekerja profesional karena surat keterangan bebas narkoba menjadi salah satu syarat mengajukan lamaran pekerjaan.

Ia tidak memungkiri, bahwa narkotika adalah salah satu tantangan global saat ini. Sehingga ada langkah-langkah yang dan kolaborasi yang dilakukan baik di tingkat pemerintah hingga masuk kelaipas masyarakat seperti keluarga.

“Tentu ini tidak bisa dilakukan BNNP dan aparat TNI/POLRI saja. Tetapi harus ada kolaborasi dan sinergitas yang tepat dari seluruh unsur terkait dan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan apapun informasi terkait penyalahgunaan narkotika, masyarakat harus segera menyampaikan kepada pihak yang berwenang agar segera dineri tindakan, bagi pengguna akan direhabilitasi, bagi pengedar akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Makanya kalau dapat informasi tentang penyalahgunaan narkotika jangan diam. Itu tugasnya BNNP ngapain saya urusin. Tidak boleh begitu. Semua kita harus bergerak melawan narkoba,” pungkasnya. (mddkisp)

Bagikan ke
Continue Reading

Umum

Populer