BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Bencana hidrometeorologi terus mengintai wilayah Kalimantan Selatan, seiring kondisi cuaca buruk yang melanda sejak beberapa waktu terakhir. Angin kencang menyapu wilayah tiga kabupaten di Kalsel yang menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan.

Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat, bencana angin kencang terjadi pada Rabu petang, 20 November 2024, di sejumlah lokasi pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Tanah Bumbu.

“Cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang dan petir melanda sebagian wilayah Kalsel sejak beberapa waktu terakhir. Kemarin angin kencang menyapu wilayah di tiga kabupaten,” tutur Kepala BPBD Kalsel, R Suria Fadliansyah, Kamis, 21 November 2024.

Daerah yang mengalami dampak terparah angin kencang adalah Kabupaten Barito Kuala. Angin kencang menyapu Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Desa Puntik Dalam dan Desa Antasan Segara, Kecamatan Mandastana serta Desa Beringin Kencana, Kecamatan Tabunganen.

Angin kencang menyebabkan 24 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Sebagian warga terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat.

Di Kabupaten Banjar, angin kencang melanda Desa Panggalaman, Kecamatan Martapura Barat yang menyebabkan dua rumah warga mengalami kerusakan parah. Sementara di Tanah Bumbu, angin kencang menyapu kawasan pesisir Pagatan. Salah satu bangunan terdampak adalah Masjid Terapung Ziyadatul Abrar, Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir dimana bagian atapnya mengalami kerusakan.

Tingginya curah hujan belakangan ini dan kondisi pasang laut menyebabkan daerah pesisir Kalsel seperti Banjar, Tanah Laut termasuk Kota Banjarmasin mengalami rob. Daerah-daerah dataran rendah di Banjarmasin terendam saat kondisi air pasang terutama pada malam hari.

Kalsel saat ini dalam status siaga bencana hidrometeorologi berupa banjir, angin puting beliung dan tanah longsor (batingsor). Terkait hal ini Pemprov Kalsel telah memperkuat armada penanganan bencana meliputi penambahan mobil Double Cabin Rescue, mobil dapur umum berkapasitas 200 kilo, yang mampu memasak 5.000 porsi makanan dalam waktu 45 menit. Serta kapal rescue (sea rider) untuk penanganan bencana di perairan. (*)

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin pamitan dan menyampaikan pengunduran diri sebagai Gubernur Kalsel di sisa jabatan periode kedua tahun 2021-2024

Pengunduran diri ini disampaikan Paman Birin saat berpamitan bersama pegawai di lingkup Pempdov Kalsel pada Rabu (13/11/2024)

Bertempat di Gedung Idham Chalid Kantor Gubernur dihadapan ratusan pegawai, Paman Birin sebagai Gubernur Kalsel dua periode ini menyampaikan langsung pengunduran diri yang didampingi istrinya Hj. Raudatul Jannah, Ketua Tenaga Ahli Gubernur Noor Aidi dan Agus Dyan Nur, Staf Ahli Gubernur.

“Alhamdulilah, hari ini kita dapat berkumpul, berkajutan. Alhamdulilah dalam keadaan sehat wal alfiat,” kata Paman Birin memulai sambutan.

Selanjutnya, Paman Birin menambahkan, kurang lebih 8 tahun bukan waktu yang pendek dan juga bukan waktu yang panjang. Terasa pendek, karena kemarin kita bertemu. Terasa panjang, karena rindu kita yang lama tidak bertemu. Lama bersua kurang lebih 8 tahun.

“Hari ini sengaja datang, bersama Bunda (Hj. Raudatul Jannah) sebagai Ketua TP PKK Kalsel yang ingin saya sampaikan, mulai hari ini saya mengundurkan diri dari sisa-sisa jabatan Gubernur tahun 2024,” kata Paman Birin

“Pasti banyak hal barangkali, saya banyak berbuat kesalahan, membuat bapak ibu kurang nyaman selama saya menjadi Gubernur. Maka di momen berharga ini, saya mengucapkan mohon maaf dan ampun kepada seluruh keluarga besar ASN di Pemprov Kalsel. Begitu juga Bunda,” kata Paman Birin.

Pada kesempatan itu, Paman Birin juga mengenang kebersamaan 8 tahun membangun Banua kita yang merupakan hasil kerja bersama. Hasil sinergitas bahu-membahu diantara SKPD dan antar SKPD.

“Alhamdulilah banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kurang lebih 8 tahun, kalau sudah ada turdes kesannya luar biasa.Mudahan-mudahan hasil kerja kita, saya yakin ada Pj yang ditunjuk Presiden Prabowo karena kita sudah memohon mengundurkan diri, pemerintahan dan pembangunan di Kalsel berjalan dengan lancar,” ungkap Paman Birin.

Karena bersifat mendadak, Gubernur Paman Birin meminta kepada yang hadir untuk menyampaikan kepada keluarga besar Pemprov Kalsel yang tidak hadir bahwa dirinya berpamitan dan mengundurkan diri.

Selesai berpamitan, Paman Birin dan istri pun menyempatkan bersalaman dengan para pegawai lingkup Pemprov Kalsel.

Saat berpamitan itulah, pecah tangis haru mengiringi para pegawai seraya mendoakan Paman Birin.

Paman Birin dan istri pun diantar para pegawai hingga ke pelataran Gedung Idham Chalid seraya meninggalkan areal Kantor Gubernur Kalsel. [ad/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggerebek gudang pupuk organik ilegal di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam penggerebekan tersebut didapati 13.500 sak pupuk ilegal diperjualbelikan.

Pupuk dengan merek Gajah Hitam Sakti itu adalah produksi PT Satria Gunung Sakti. Kapolda Kalsel Irjen Winarto menjelaskan pupuk dikatakan ilegal karena tidak terdaftar di database Kementerian Pertanian.

“Jumlah yang ditemukan sesuai dengan surat jalan, yakni ada 13.500 sak, isi 50 kilogram merek Gajah Hitam Sakti produksi PT Satria Gunung Sakti,” kata Kapolda saat mengecek lokasi gudang di Jalan Tambak Tarap, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dilansir dari keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Perdagangan pupuk ilegal itu terbongkar setelah penyidik Unit 2 Subdit 1 Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel, pimpinan Kasubdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Amin Rovi, melakukan penyelidikan atas perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes M Gafur Aditya Siregar. Petugas berpura-pura menyamar sebagai pembeli pupuk jenis fospat organik natural merek Gajah Hitam Sakti pada Senin, 4 November 2024.

Polisi lalu mengecek nomor pendaftaran pupuk 01.01.2022.183 melalui website resmi Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Hasilnya, tidak ditemukan.

Penyidik kemudian berkoordinasi dengan ahli dari Kementan. Penyidik mengirimkan foto pupuk tersebut beserta nomor pendaftaran Kementan 01.01.2022.009.

Ternyata, sesuai penjelasan ahli, pupuk tersebut tidak terdaftar di database Kementan RI, sehingga polisi langsung melakukan upaya penegakan hukum dengan menyegel gudang dan memberikan garis polisi.

“Hasil pengakuan sementara pemilik gudang kepada penyidik, mereka membeli pupuk dari PT Satria Gunung Sakti pada Agustus 2024 sampai 4 November 2024 dengan harga Rp4.050 per kilogram,” ungkap Kapolda.

Kapolda menyebut ada 75 ton pupuk ilegal diperdagangkan ke petani di wilayah Binuang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut hingga ke wilayah Kalimantan Tengah. Pupuk itu mayoritas untuk kebutuhan kebun kelapa sawit, padi, dan palawija.

Di samping itu, Kapolda mengatakan pelaku usaha juga tidak memiliki badan hukum dan perizinan dalam memperdagangkan pupuk tersebut. Ada sejumlah pihak yang diamankan dalam pengungkapan kasus ini.

Mereka yang terlibat masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Nantinya, para pelaku dipersangkakan Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Winarto mengapresiasi pengungkapan tindak pidana pupuk ilegal tersebut. Jenderal bintang dua ini menegaskan pupuk yang tidak terdaftar resmi di Kementan dapat membahayakan bagi kelangsungan sektor pertanian lantaran kandungannya tidak diketahui pasti, apakah baik atau justru berbahaya bagi tumbuhnya tanaman.

“Penegakan hukum ini menjadi wujud nyata mendukung program ketahanan pangan yang merupakan salah satu program 100 hari Presiden RI Prabowo Subianto,” ucapnya.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman. Syamsir turut menyambangi lokasi gudang dan menyatakan tindakan cepat Polda Kalsel telah menyelamatkan sektor pertanian dan perkebunan.

“Bisa dibayangkan jika pupuk ini sampai beredar luas dalam waktu yang lama, tentu bisa mengancam sektor ketahanan pangan kita jika kandungannya tidak sesuai standar yang dibutuhkan,” ujarnya. (*)

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru pada Senin pagi (11/11/2024).

Kehadiran Paman Birin pun disambut penuh haru dan sukacita oleh ASN dan karyawan/karyawati lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel di Kantor Gubernur Kalsel.

Saat memimpin apel, Paman Birin menyampaikan kepada ASN dan karyawan/karyawati lingkup Pemprov Kalsel bahwa dirinya ada di Banua.

“Saya hari ini senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulilah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Banua kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” sampai Paman Birin.

Selain itu, Paman Birin menitip pesan kepada semua pegawai agar tetap bekerja dengan penuh semangat, turut mensukseskan ketahanan pangan serta selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten/kota se-Kalsel.

Paman Birin juga menegaskan, bahwa dirinya selama ini ada di Banua.

“Dapat disampaikan ini kesempatan yang paling berharga. Saya ada,” kata Paman Birin yang disambut haru.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Paman Birin kembali memanjat doa kepada Allah SWT agar selalu diberikan keselamatan.

“Sekali lagi, kita berdoa semoga kita semua, rakyat kita, Banua kita diselamatkan oleh Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin,” doa Paman Birin.

Selepas apel itu, Paman Birin menyempatkan bersalaman dengan semua ASN dan karyawan/karyawati. Rasa haru dan tangis pun menyertai semua pegawai.

“Sehat, sehat Paman. Alhamdulilah, sehat Paman,” ungkap seorang pegawai yang tak kuasa menahan tangis. [ad/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Dengan perolehan nilai 80,91 poin, Kalimantan Selatan berhasil meraih posisi teratas dalam survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2024 yang dilakukan oleh Dewan Pers. Raihan poin tersebut membuat Kalsel mengungguli juara sebelumnya yakni Kalimantan Timur dengan skor IKP 79,96 diikuti Kalimantan Tengah dengan skor 79,58 poin.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, survei IKP ini sudah dilakukan oleh Dewan Pers sejak 2016 lalu dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pers di tanah air yang mencakup tiga lingkungan yakni lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman suku bangsa. Hal ini menjadikan masyarakat Banua menjadi lebih terbuka menerima perbedaan dalam berbagai sisi kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, termasuk dalam dunia pers,” kata Muslim, Banjarbaru, Selasa (5/11/2024).

Secara nasional skor survei IKP mengalami penurunan menjadi 69,36 dari tahun 2023 yang mencapai 71,57 dan 2022 sebesar 77,88 dan ini merupakan penurunan untuk ketiga kalinya.

Penurunan ini, lanjut Muslim, dipengaruhi oleh merosotnya lingkungan ekonomi di semua provinsi, akibat adanya tekanan ekonomi pada media. Dan di tengah penurunan yang signifikan tersebut Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil meraih skor survei IKP diatas 80 poin. Hal ini didapat dari aspek lingkungan politik Kalsel yang mencapai nilai 82,73 poin, lingkungan ekonomi 79,33 poin, dan lingkungan hukum 78,89 poin.

“Ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel bersikap terbuka kepada semua media, baik cetak, elektronik, maupun online. Karena setiap media mempunyai kesempatan yang sama untuk meliput dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, tentunya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Muslim.

Bahkan, Muslim menyebut, setiap masyarakat juga didorong untuk terlibat dalam pemerintahan, terbukti dari penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalsel tahun ini yang masuk dalam kategori Baik.

“Hal ini terbukti Kalimantan Selatan sukses menjalani Pemilu dan Pilkada dengan aman dan selamat. Jadi, kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi agar masyarakat yang beraneka ragam ini dapat hidup harmonis membangun Kalsel Babussalam, pintu keselamatan sebagai gerbang IKN,” ujar Muslim.

Dalam siaran persnya, Dewan Pers pun turut merilis 10 besar provinsi dengan skor survei IKP di antaranya Kalsel 80,91 poin, diikuti Kaltim 79,96 poin, Kalteng 79,58 poin, Bali 79,42 poin, Yogya 77,71 poin, Riau 76,63 poin, Kaltara 75,45 poin, Jateng 75,06 poin, Bengkulu 74,34 poin, dan Banten 74,09 poin. [ad/ril]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Komitmen Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan kepada warga Banua mengantarkan Provinsi Kalsel meraih dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Provinsi Kalsel pun menjadi provinsi terbaik se-Indonesia dalam kategori Penegakan Hukum (Gakkum Award) Tahun 2024 dan Penghargaan Penerima ISO / IEC 27001:13 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada aplikasi SIAK di Provinsi Kalsel.

Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto kepada Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 di Lombok Raya Hotel Kota Mataram, Senin (04/11/24).

Atas penghargaan ini, Galuh Tantri Narindra mengatakan, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang meraih penghargaan di kategori Penegakam Hukum (Gakkum Award) dan menjadi motivasi pihaknya untuk terus berusaha memaksimalkan kinerja dan pelayanan kependudukan dari segi penegakan hukum maupun administrasi kependudukan lainnya.

“Alhamdulilah. Provinsi Kalsel meraih dua penghargaan sebagai wujud komitmen pelayanan kependudukan kepada masyarakat Banua,” ungkap Tantri Galuh.

Capaian ini ujar Tantri, sekaligus tantangan di jajaran Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel kedepannya agar terus berproses dan berinovasi dalam melayani masyarakat.

“Tentunya kita patut bersyukur atas penghargaan ini, mengingat ini juga hasil dari bentuk sinergi dan kerja keras bersama antara Dinas Dukcapil kabupaten kota dan rovinsi. Kedepan kita juga akan terus berinovasi dalam menghadapi tantangan pelayanan administrasi kependudukan,” komitmen Tantri.

Selain memberikan penghargaan Kepada provinsi dan kabupaten/kota, Rakornas yang mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Transformasi Digital Nasional” juga membahas tantangan Dukcapil dalam skala nasional dan international, terutama pada momen besar seperti Pilkada yang akan datang. [ad/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Plh Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar menyambut baik dan menyatakan siap mendukung program pemerintah Cetak Sawah Rakyat (CSR) dalam rangka swasembada pangan, yang merupakan program dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Roy dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Perkembangan Cetak Sawah di Kalimantan Selatan, yang turut dihadiri oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Senin (04/11) siang.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Menteri Pertanian RI H Andi Amran Sulaiman yang menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap pengembangan lahan pertanian di daerah.

“Kalimantan Selatan diketahui menjadi salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan sawah baru. Perluasan lahan ini dilakukan melalui pengolahan lahan-lahan yang tidak produktif, yang merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar bagi kami,” ungkapnya.

Menurutnya, program Cetak Sawah Rakyat sangat penting untuk meningkatkan produksi pangan di wilayah tersebut, sekaligus memberikan peluang kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Dirinya juga melaporkan bahwa realisasi target optimasi lahan rawa seluas 46.340 hektar telah mencapai 41.829 hektar, sementara target kegiatan pompanisasi seluas 23.433 hektar bahkan telah melampaui target dengan capaian 27.894 hektar atau 119,03 persen.

Selain itu, progres program cetak sawah di Kalimantan Selatan ditargetkan selama empat tahun dengan luas 500.000 hektar dan memiliki potensi cetak sawah hingga 530.000 hektar.

“Perluasan lahan melalui program Cetak Sawah ini saya yakini akan mendorong peningkatan produksi pertanian di Banua Kalimantan Selatan. Sekali lagi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap mendukung pelaksanaan program ini, dan kami juga mengajak seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk berkoordinasi dan menyelaraskan langkah demi suksesnya program ini,” tutup Roy.

Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan program cetak sawah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berfokus pada daerah strategis, salah satunya yakni Kalimantan Selatan.

Menurutnya, hingga tahun 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan untuk mencetak sawah baru seluas 1 juta hektar. Amran juga menyampaikan bahwa cetak sawah baru ini bertujuan untuk mengatasi alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan nasional.

“Program cetak sawah ini diperlukan untuk mencapai cita-cita kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kalimantan Selatan sendiri ditargetkan membuka 500 ribu hektar sawah baru melalui program CSR ini dengan rincian Kab. Sulu Sungai Selatan target seluas 58.987 Ha, Kab. Hulu Sungai Tengah target seluas 23.611 Ha, Kab. Hulu Sungai Utara target seluas 40.252 Ha, Kab. Tanah Laut target seluas 36.274 Ha, Kab. Tapi target seluas 41.995 Ha, Kab. Banjar target seluas 26.103 Ha, Kab. Barito Kuala target seluas 32.602 Ha, Kab. Kotabaru target seluas 94.736 Ha, Kab. Tanah Bumbu target seluas 26.825 Ha, Kab. Balangan target seluas 8.365 Ha, Kota Banjarbaru target seluas 11.434 Ha, Kota Banjarmasin target seluas 1.321 Ha, dan Kab. Tabalong target seluas 84.706 Ha.

Program ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya, dengan syarat lahan minimal 5 hektar dan memiliki sumber air. Selain itu, lahan yang diusulkan harus berada di luar kawasan hutan dan tidak dalam status sengketa (clean and clear).

Dalam rakor tersebut turut hadir Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda, Danrem 101/Antasari dan Pimpinan Forkopimda Kalsel, Bupati/Walikota se-Kalsel, Kapolres dan Dandim se-Kalsel, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan SKPD Pemprov dan Pemkab/Pemkot se- Kalimantan Selatan. [ad/adpim]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Dalam rangka merumuskan dan mensinergikan upaya meningkatkan kualitas pelayanan digital di Banua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel akan mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo se-Kalsel.

Kegiatan yang diikuti oleh Diskominfo 13 kabupaten/kota, serta sejumlah instansi stakeholder terkait lainnya inipun dijadwalkan dilaksanakan selama 3 hari
dimulai sejak tanggal 29-31 Oktober 2024.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, dalam Rakerda tersebut pihaknya akan mendiskusikan sejumlah program yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan tranformasi digital, pelayanan komunikasi dan informasi, pelayanan keamanan siber, serta Satu Data Banua yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

“Ada sejumlah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rakerda tersebut diantaranya yakni Rakor dengan Diskominfo 13 kabuoaten/kota, kemudian ada seminar yang menghadirkan pemateri dari pemerintah daerah dan pusat seperti ASKOMPSI, BSSN, dan lainnya,” kata Muslim, Banjarbaru, Senin (28/10/2024).

Selain Rakor dan Seminar Muslim mengungkapkan pada kesempatan tersebut pihaknya juga akan mensosialisasikan tentang dukungan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh Diskominfo 13 kabupaten/kota.

“Kita juga mengenalkan berkaitan dengan dukungan-dukingan yang bisa dimanfaatkan rekan-rekan di kabupaten/kota,” jelasnya.

Lebih jauh Muslim mengungkapkan momem Rakerda tersebut juga sebagai wadah bagi pihaknya dan Dikominfo 13 kabupaten/kota untuk menyiapkan program di tahun 2025.

“Jadi nanti ada beberapa kesepakatan yang dapat kita laksanakan pada tahun
2025,” pungkasnya. [ad/ril]

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024 bersama tokoh-tokoh adat di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, pada Senin (28/10) pagi.

Tampak hadir Ketua DPRD Kalsel, Supian HK; Dandim 1006/Banjar, Letkol Kav Zulkifer Sembiring; Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Diauddin dan jajaran Forkopimda Kalsel, serta pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Terlihat sejumlah anak muda yang berpakaian adat Banjar, adat Dayak hingga adat-istiadat Nusantara, kemudian ada jajaran TNI/Polri, Satpol PP, PSMTI Kalsel, Pramuka serta kelompok siswa-siswi SMP dan SMA.

Setelah bendera merah putih dinaikkan, mengheningkan cipta dimulai. Kemudian, kedua lagu kebangsaan Indonesia mengalun seperti Bagimu Negeri dan Bangun Pemudi Pemuda. Lalu, pembacaan teks Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan dibacakan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928.

“Peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana anak muda menyatakan tekad dan kehendak untuk bersatu, ditengah keragaman untuk bersuara menyatukan negara Indonesia,” ucap Gubernur Kalsel dalam sambutan yang disampaikan oleh Staf Ahli, Adi Santoso.

Sebagai generasi penerus bangsa, Adi Santoso menyelami nilai-nilai agung dalam sumpah pemuda tersebut. Dalam teks itu, menurutnya generasi sekarang dapat membentuk karakter anak muda ditengah menghadapi perubahan zaman.

Apalagi situasi yang serba cepat sekarang, Adi Santoso mengajak anak muda agar menjaga eksistensi bangsa Indonesia dalam membangun semangat bersatu.

“Hari Pemuda Nasional Tahun 2024 ini berbarengan transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia dalam menargetkan pembangunan jangka panjang,” ungkap Adi Santoso.

Pembangunan itu juga berkenaan dengan generasi emas di tahun 2045, menurut Adi Santoso bahwa kiprah Indonesia akan terwujud jika dibarengi dengan semangat anak muda era sekarang. Terlebih tantangan global, baginya pemerintahan harus hadir dalam mendorong agenda-agenda kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia.

“Kita harapkan, program di daerah sinergi dengan pusat dalam rangka mendukung layanan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Salah satu pemuda berpakaian Adat Dayak, Ahmad Riduan yang merupakan siswa SMA Negeri 3 Banjarmasin itu mengatakan bahwa anak muda harus memiliki nilai moral yang tinggi di masyarakat, baik itu di lingkungan keluarga, sosial dan pekerjaannya.

“Setidaknya anak muda itu harus sopan dengan orangtuanya, sekarang banyak tidak beretika. Harusnya mereka patuh dengan orangtua,” jelasnya.

Kemudian, Riduan juga menyoroti anak muda yang mudah membuang sampah sembarangan. Sehingga, menurutnya potret ini perlu dijauhi perilakunya sebagai anak muda.

“Kemarin, ulun (saya) ada lihat ada anak muda yang buang sampah sembarangan. Membuang botol plastik yang bukan ditempatnya, kita sangat menyayangkan hal itu,” tegas Riduan.

Banyaknya anak muda yang nongkrong di malam hari, Riduan melihat asalkan tidak melakukan tawuran saja. Dan asalkan tidak mengganggu orang di sekitarnya.

Dibarengi dengan pemenuhan diri dalam meningkatkan keterampilan dan pengalaman, bagi Riduan, anak muda harus berdaya di masyarakat. [ad/adpim]